DPK Usulkan Angka UMK Batam 2018 Rp 3,5 Juta

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Tahun Depan Tiap Kelurahan Dapat 2.000 Sembako Murah0
• Semangat HSP89, Pemko-BP Batam #BeraniBersatu0
• Warga Lubuk Baja Serbu Bazar Sembako Murah0
• 5.000 ANAK SEMARAKKAN GEBAYAR PAUD KOTA BATAM0
• BBM 27 Jadi Kerja Pemko dan BP Batam ke Depan0

Media Center Batam - Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam telah menyepakati angka Upah Minimum Kota (UMK) yang akan diusulkan ke pemerintah. Ketua DPK Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan angka yang disepakati dari hasil rapat Selasa (24/10) tersebut yakni Rp 3.523.427.

"Angkanya sudah kita usulkan ke Walikota, tiga hari setelah rapat," kata Rudi, Senin (30/10).

Menurutnya, angka usulan tersebut mengacu pada perhitungan upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015. Yakni UMK tahun berjalan ditambah persentase inflasi dan produk domestik bruto (PDB).

Adapun UMK Batam 2017 yaitu sebesar Rp 3.241.125. Sementara besar inflasi 3,72 persen dan PDB 4,99 persen. Sehingga UMK 2018 meningkat 8,71 persen atau Rp 282.302 per bulan.

Meski angka usulan telah disepakati, perwakilan buruh/pekerja tetap memberikan catatan-catatan. Di antaranya dewan pengupahan dari unsur pekerja/buruh menolak penetapan upah minimum tahun 2018 menggunakan PP nomor 78 tahun 2015. Alasan penolakan karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 88 dan pasal 89, Putusan MK nomor 8 tahun 2016, rekomendasi rapat panitia kerja upah Komisi IX DPR RI yang meminta pencabutan PP 78/2015, dan bertentangan dengan Kepres 107/2015 tentang tugas dan fungsi dewan pengupahan.

Catatan kedua dari unsur buruh dan pekerja yakni meminta pemerintah melalui Gubernur Kepri untuk segera memfasilitasi pembentukan asosiasi sektor usaha. Karena keberadaan asosiasi sektor ini penting dalam pembahasan upah sektoral. Sedangkan saat ini masih ada sektor usaha yang belum memiliki asosiasi.