BATAM – Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peranan kaum perempuan dan laki-laki dalam berbagai strata sosialnya dalam masyarakat. Secara umum, adanya gender telah melahirkan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Konsep kesetaraan gender menjadi sangat penting, dimana perempuan dan laki-laki merupakan mitra sejajar yang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangunan di berbagai bidang.
Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, diperlukan strategi ‘Gender Mainstreaming (GMS)’ atau pengarusutamaan gender (PUG) sebagai sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan.

Dalam mewujudkan komitmen kesetaraan gender tersebut, sejatinya sudah harus dimulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, sampai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat mencapai hasil dan dampak kesetaraan gender dalam pengelolaan dan pembangunan sektoral.

Institusi yang mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan komitmen tersebut adalah peranan pemerintah dalam kelembagaaan Pengarusutamaan Gender (PUG), khusus di Kota Batam, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Batam melaksanakan sosialisasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG) dalam bentuk pelatihan analisis gender dalam pembangunan. Acara tersebut dilaksanakan selama dua hari dimulai hari ini (1/7) di Hotel Planet Holiday Batam dengan total peserta yang hadir sebanyak 120 orang terdiri dari perwakilan kaukus perempuan serta  seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika, saat membuka acara tersebut mengatakan bahwa PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan program dan pelaksanaan kerja, karenanya sebagai komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kebijakan tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi kebijakan pembangunan yang bias gender menjadi kebijakan pembangunan responsif gender sesuai dengan Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional dimana mengintruksikan kepada seluruh menteri, kepala lembaga pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/tinggi negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, dan Gubernur/Walikota untuk melaksanakan PUG.

Secara aplikatif dalam SOT Pemko Batam, kewenangan yang sebelumnya dimiliki institusi yang berkaitan dengan peranan wanita baru hanya sebatas Kantor yang kewenangan dan bobot tugasnya terbatas pada fungsi memback-up program yang sudah ada. Pada tahun 2008, kewenangan institusi terkait dinaikkan menjadi salah satu SKPD yang dipimpin oleh seorang Eselon II dengan bidang kewenangan yang semakin luas pula. Selanjutnya intitusi inilah yang menjadi inisiator, fasilitator bahkan sebagai motivator kaum perempuan secara perlahan dan pasti mendapatkan kesejajaran yang termaktub dalam konsep PUG tersebut, harap Ria dihadapan peserta seminar yang didominasi kaum perempuan tersebut.

Ketua pelaksana kegiatan, Rajab mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada SKPD, meningkatkan komitmen PUG dalam perencanaan pembangunan kedepannya adanya rumusan sebagai masukan isu-isu strategi pembangunan dan peningkatan angaran responsif gender dan terjalinnya komitmen pokja PUG antar unit kerja. Pada akhirnya diperoleh keadilan dan kesetaraan gender serta perempuan yang berdaya. Kegiatan ini akan dilakukan secara simultan agar SKPD dapat menerapkannya ke program masing-masing.

Hari pertama sosialisasi ARG, menghadirkan pembicara dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, Dra. Sri Danti, MA selaku Deputi I bidang pengarusutamaan gender  dengan moderator Anggota DPRD Kota Batam Setiasih Priherlina. Sesi kedua, diisi oleh pembicara dari Pemko Batam yang disampaikan oleh Asisten Ekbang Syamsul Bahrum dengan materi “pendekatan baru” formulasi anggaran pembangunan berbasis gender. Peserta sosialialisasi SKPD dari sekretaris atau tata usaha dan bidang perencanaan. Hari kedua pelatihan analisis gender dilakukan dengan sistem pemberian materi, diskusi dan studi kasus, pemberi materi masih dari Kementrian Pemberdayaan perempuan. Peserta pelatihan analisis gender SKPD dari bidang program atau perencanaan.

Sri Danti, dalam pemaparannya mengatakan pentingnya analisis dampak anggaran bagi perempuan dan laki-laki untuk kesamaan persepsi kedepan dalam perencanaan pembangunan. Danti menekankan bahwa disini bukan anggarannya tapi perspektif atau pemahaman yang dirubah. Penguatan kelembagaan PUG untuk terwujudnya pengarusutamaan tata kepemerintahan yang baik (good governance), partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional, ungkapnya meyakinkan para peserta tersebut.

Turut hadir Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Batam Dra Nurmadiah. MPd, Kepala Bina Program Ismeth Johar, serta Kepala Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemko Batam serta perwakilan dari seluruh SKPD.

(*humas_crew/nn)