Wako Batam Akan Pantau Terus Tahapan Pemilihan Capres dan Cawapres
BATAM – Daftar pemilih tetap (DPT) menjadi salah satu masalah yang krusial di Pemilihan Legislatif. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pun berharap persoalan tersebut tidak terulang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.Surat edaran Mendagri No 270/1270/SJ/2009 pun diterbitkan. Surat itu memerintahkan kepada gubernur agar membantu KPU Provinsi dalam pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) hingga daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres.
“Dan memerintahkan agar berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu KPU Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pemutakhiran DPS dan penetapan DPT Pilpres,” kata Mardiyanto dalam rapat koordinasi nasional administrasi kependudukan di Hotel Red Top, Jalan Pecenongan, Jakarta, Jumat (17/4/2009).
Mardiyanto mengatakan, surat edaran tersebut diterbitkan atas permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berharap, tidak ada pemikiran bahwa pemerintah intervensi dalam penyelenggaraan pemilu atas dikeluarkannya surat edaran tersebut.
“Kita hanya membantu dan mendorong agar pelaksanaan Pilpres berjalan baik,” katanya.
Selain itu, Mardiyanto juga mengatakan agar semua pihak menghargai proses pemilu yang telah berjalan. “Memang dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif banyak permasalahan seperti DPT dan distribusi logistik. Kalau memang ada permasalahan itu bisa ditindaklanjuti melalui hukum dan lapor ke Bawaslu,” katanya.
“Kita jangan melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan agar pelaksanaan Pilpres 2009 bisa berjalan dengan baik,” lanjut Mardiyanto.
Kepala Bagian Humas, Drs Yusfa Hendri, M.Si, menyampaikan, bahwa komitmen Walikota Batam, Ahmad Dahlan selaku kepala daerah untuk menyukseskan setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sangat konsisten. Sebagaimana arahan sebelumnya, Wako Batam telah melayangkan himbauan kepada seluruh Camat. Lurah bahkan ke tingkat RT dan RW serta masyarakat Batam untuk dapat pro aktif dan saling memberi informasi terkait pemutakhiran data Pemilihan Capres dan Cawapres sejak beberapa hari setelah Pemilu Legislatif dilaksanakan.
Secara hirarki juga kebijakan nasional tersebut akan kita sampaikan secepatnya kepada seluruh pihak terkait, sehingga upaya kita dalam meminimalisir keluhan warga Batam yang tidak masuk dalam DPT secara bertahap dapat terwujud, katanya seraya menyambut surat edaran Menteri Dalam negeri tersebut.
1 user Komentar di " Bantu Pemutakhiran Data Pemilih, Mendagri Terbitkan Surat Edaran "
Tindak lanjut comment rss atau tinggalkan TrackbackTinggalkan komentar
kami sangat mendukung terhadap langkah dan sikap yang di ambil oleh Mendagri dalam melakukan pemutakhiran DPT dan semestinya persyaratan yang dalam memilih perlu di lihat ulang terutama harus bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat perantau.