BATAM - Merujuk pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia, secara historis Linmas mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam tataran universal maupun tataran nasional. Dikatakan secara nasional usia pertahanan sipil hampir sama dengan usia kemerdekaan RI namun jika dilihat dari sejarah kelahirannya perlindungan masyarakat sesungguhnya telah berusia lebih tua dari yang sebenarnya, yang dimulai dari fase sebelum kemerdekaan sampai fase kemerdekaan RI.
Dimulai tahun 1939 yaitu pada zaman Hindia Belanda dibentuk lembaga Lunght Buscherming Dients (LBD) sebagai wadah partisipasi rakyat Indonesia dalam upaya perlindungan dan penyelamatan dari berbagai musibah akibat perang. zaman Jepang LBD disempurnakan menjadi GUMI atau rukun tetangga sebagai embrio organisasi keamanan desa (OKD) dan pasukan keamanan desa (PKD) yang kemudian dintegrasikan menjadi organisasi perlawanan rakyat (OPR) sebagai cikal bakal perlawanan sipil.
Dalam konteks saat ini, peran Linmas terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan berbagai kejadian yang bersifat lokal maupun nasional seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban saat pemilu legeslatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pilkada dan sebagainya.
Karena itu ada beberapa dasar penyelenggaraan Linmas antara lain mampu menolong diri sendiri , kerja secara gotong royong, sukarela, cepat dan tepat, terarah dan terkendali. Dibagian lain dikatakan pada tanggal 20 Mei 1960 Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota Internasional Civil Defence Organization (ICDO) yang kemudian mengilhami pembentukan organisasi hansip secara formal sesuai dengan surat keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/keamanan No. MI/A/72/62 tanggal 19 april 1962 tentang peraturan pertahanan sipil dan tanggal keputusan tersebut dijadikan sebagai ulang tahun pertahanan sipil.
Hari ini (20/04) bertempat di dataran Engku Putri, Batam Centre, sejarah panjang tersebut kembali diingat dengan Upacara Bendera dalam rangka HUT Hansip ke-47 tingkat Kota Batam dengan agenda pokok upacara resmi dengan membacakan sambutan resmi Menteri Dalam Negeri, H. Mardiyanto oleh Inspektur Upacara, Bapak Walikota Batam, Ahmad Dahlan.
Acara resmi tersebut, selain dihadiri Walikota Batam, Ahmad Dahlan, juga disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Dr. HM Soeryo Respationo, Dandim 0316/Batam, Letkol Ahadi Martanto, Ketua Pengadilan Negeri batam, H, Ridwan Mansyur, SH., mewakili Poltabes Barelang, Muspida Kota Batam dan para pejabat Kota Batam.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan, selaku pembina upacara menyampaikan peran sentral dan melekat yang dimilki pertahanan sipil (Hansip) sebagai kekuatan rakyat yang terpadu sebagai integrasi potensi masyarakat, katanya. Berkaitan dengan Pemilu 2009, Linmas diharapkan tetap sebagai garda terdepan yang ikut menjaga ketertiban masyarakat agar tidak tercipta penyelenggaraan Pemilu yang aman, nyaman dan tertib disamping pihak keamanan seperti kepolisian yang juga menjalankan tugasnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, katanya menutup sambutan Mendagri dalam upacara tersebut.
1 user Komentar di " Wako Batam : Peran Hansip Sebagai Integrasi Pemberdayaan Potensi Rakyat "
Tindak lanjut comment rss atau tinggalkan TrackbackTinggalkan komentar
Peran LINMAS pada hakekatnya boleh dikatakan hidup segan mati tak hendak. Kalimat tersebut sangat cocok sekali dengan keberadaan LINMAS saat, di satu sisi LINMAS sangat diperlukan keberadaan oleh Negara maupun masyarakat hal tersebut sangat terbukti dengan diaturnya peran LINMAS oleh UNDANG NO 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, setiap TPS diperbantukan oleh 2 (dua ) anggota LINMS yang ditindak lanjuti dengan PERMENDAGRI No 10 Tahun 2009 tentang penugasan satuan LINMAS dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Disisi lain dasar keberadaan LINMAS SAMPAI SAAT INI masih bersifat abu abu, Kep Mendagri no 131 tahun 2003 sebagai satu landasan utama LINMAS di tingkat Desa/Kelurahan telah di cabut dengan PERMENDAGRI nO 46 tAHUN 2008 TENTANG Pedoman Pembentukan BPBD, dengan munculnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara otomatis peran LINMAS di Penanggulangan Bencana menjadi second line, hanya sebagi penunjang atau membantu paenanganan bencana. sedangkan penataan lebuh lanjut tentang legalitas LINMAS belum jelas. mau dibawah kemana LINMAS dibubarkan atau jadi cadangan Nasional seperti jamannya HANSIP dulu. BRAVO LINMAS,alumni SUSKAPIN HANSIP ANGK 29 DARI JATIM.