BATAM – Wacana menjadikan Ruko sebagai ruang belajar ketika penerimaan murid baru tahun 2010 menjadi polemik. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin menuturkan idealnya tempat belajar memang harus di ruangan yang layak. Dipilihnya Ruko sebagai tempat belajar menurutnya sebagai alternative, karena tidak ada pilihan lain. Ia berharap masalah kekurangan kelas ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota (Pemko) Batam saja, tapi masyarakat dan Otorita Batam (OB) juga terlibat, “Tempat belajar itu harus memiliki sarana prasarana dan fasilitas yang layak. Tapia pa akan kita biarkan anak-anak tidak sekolah karena tidak ada ruang belajar. Makanya Ruko diambil sebagai alternative,” kata Muslim, Kamis (20/8). Upaya yang dilakukan Pemko untuk menanggulangi kekurangan daya tampung ini dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB). Tahun 2010 Dinas Pendidikan akan membangun lima USB, tiga unit untuk Sekolah Dasar (SD) dan dua unit tingkat SLTP. Jika bicara tidak layak, ujarnya, double ship pun tidak layak di sekolah. Ditegaskan Muslim tidak ada ketentuan untuk double ship apalagi triple ship. Sementara di sekolah-sekolah yang ada di Batam bukan hanya menerapkan double ship tapi triple ship. “Double ship yang kita terapkan ini bukan berdasarkan ketentuan tapi kebijakan. Jika tidak menerapkan double ship, anak tidak tertampung,” tuturnya didampingi Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri.

Katanya, berdasarkan Kepmen nomor 06 tahun 2002 disebutkan agar anak-anak belajar di ruangan yang layak untuk belajar. Sesuai standar ruangan kelas untuk tingkat SD ukurannya 7X8 meter, untuk SLTP dan SMA ukuran ruang kelas 8X9 meter. Dengan jumlah murid satu kelas sebanyak 36 orang. Saat ini rata-rata di sekolah jumlah murid satu kelas lebih dari 40 orang. Berapa pastinya jumlah usia sekolah tahun 2010, Muslim belum mengetahui pasti jumlahnya karena belum mendapat data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Diperkirakan ada sekitar 21 ribu anak usia sekolah tahun 2010. Sementara daya tampung yang tersisa sebanyak 10 seribu anak. Akan ada 11 ribu anak yang tidak tertampung dan ini ini yang harus dicarikan jalan keluarnya. “Jangan Cuma menjadi pikiran Pemko, tapi pemikiran kita semua,” katanya singkat.

Dari segi anggaran Pemko Batam siap menyediakan anggaran untuk pembangunan USB asal ada lahan. Tapi dengan keterbatasan lahan yang diperoleh, Pemko hanya bisa membangun USB empat sampai lima setiap tahunnya. Tahun 2009, Dinas Pendidikan telah melakukan pematangan lahan di tiga titik dan baru bisa dibangun tahun 2010. Bicara standar, lahan untuk SD idealnya 3.600 meter2, untuk SMP 6000 meter2, SMA seluas 1 hektar dan SMK 5 hektar. Dengan lahan yang diperoleh selama ini hanya bisa membangun enam ruang kelas sedangkan faslitas pendukung lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan tidak. “Cuma SMK I yang lahannya layak. Jadi jangan bicara layak tidak layaknya. Sekolah di Ruko itu merupakan wacana dari Pemko agar masyarakat bisa berfikir tentang jalan keluar yang lain,” pungkasnya.(crew_humas)