BATAM – Walikota Batam Ahmad Dahlan menerima kedatangan Badan Anggaran DPR-RI, Kamis (3/11) di Lantai 4 Kantor Walikota Batam. Dalam sambutannya Dahlan mengatakan bahwa Batam selama ini telah memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Mulai dari pajak yang berasal dari perusahaan kecil sampai kepada perusahaan asing. Sekitar 4000 pekerja asing berada di Batam.

Pembangunan di Batam telah berjalan dengan baik mulai dari sarana dan prasarana air, listrik, jalan, jembatan, pendidikan sampai dengan kesehatan melayani kebutuhan masyarakat bukan hanya masyarakat asli tapi juga pendatang untuk kesejahteraan masyarakat Batam secara keseluruhan.
Ketua rombongan Badan Anggaran DPR-RI Harry Azhar Azis MA membawa 10 orang anggota yang berasal dari keseluruhan komisi yang ada di DPR-RI. Masa sidang telah berakhir, dan Badan Anggaran mengunjungi semua daerah secara bergilir. Dan Batam mendapatkan kesempatan pertama mendapatkan kunjungan tersebut. Harry yang juga mempunyai Dapil Kepri tersebut mengatakan tujuan kedatangan mereka dalam rangka mengawasi sejauhmana anggaran yang telah dikucurkan berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat dan menangkap aspirasi masyarakat serta berusaha memperjuangkan aspirasi tersebut untuk pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut Hari mengajak Walikota Batam dan Ketua BP Batam untuk menyatukan tekad dalam mengatasi segala hambatan, mendorong, mengawasi dan mengalokasikan dananya untuk kepentingan seluruh masyarakat Batam. Otorita Batam selaku patner Pemerintah Kota Batam mempunyai tugas membangun infrastruktur utama diantaranya air, jalan dan jembatan.

Ketua OB Mustofa Wijaya optimis enam waduk yang telah tersedia mampu menampung 1,2 juta penduduk. Ketersediaan air sampai dengan 2011 masih dapat mengalir 500 L/detik. Mengenai jalan di Kota Batam, Mustofa telah membangun jalan arteri, dan sampai saat ini kecepatan transportasi di jalan arteri berkisar antara 60-80 km/ jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum ada kemacetan di Kota Batam.
Acara dilanjutkan dengan dialog antara seluruh pimpinan SKPD Kota Batam dengan rombongan Badan Anggaran DPR RI yang dipandu langsung oleh Walikota Batam, Ahmad Dahlan. Kesempatan pertama diberikan kepada Kepala Bappeko Batam Wan Darusalam, yang menyampaikan harapannya agar APBN yang dianggarkan untuk Batam di tambah karena saat ini 71 persen APBD Kota Batam tergantung pada pusat. Kepala Dinas KP2K Suhartini meminta dana untuk alokasi program kemandirian pangan. Karena kebanyakan daerah terjadi inflasi karena pangan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Rudi Sakyakirti meminta badan anggaran tersebut mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan daerah, tidak disama ratakan karena ada kalanya kondisi daerah membedakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagai kota industri yang menyerap banyak tenaga kerja terutama outsourching, tidak menutup kemungkinan kebutuhan perumahan sewa bukan permanen akan tinggi. Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Tata Kota Gintoyono meminta anggota badan anggaran untuk mengalokasikan pembangunan rumah susun sewa yang saat ini Batam telah memiliki 41 twin blok. Namun jumlah tersebut belum mencukupi, Batam masih membutuhkan 750 twin blok lagi untuk mengakomodir kebutuhan para tenaga outsorsing yang ikut berperan serta mendatangkan investor ke Batam.

Dinas Pekerjaan Umum berharap Batam mendapatkan alokasi dana dari APBN karena adanya program dari pemerintah pusat Batam sebagai daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Karena Batam terdiri dari banyak pulau, sehingga masyarakatnya banyak berada dihinterland dimana membutuhkan pengembangan infrastruktur agar tidak terisolasi dari daerah lain. Selain itu mempermudah akses mereka menuju kegiatan-kegiatan sosial. Hampir seluruh kepala dinas memberikan argumennya dan kebanyakan dari mereka meminta anggaran yang lebih untuk Batam. Mustofa Widjaja berharap jembatan yang menghubungkan Batam dan Pulau Bintan mendapatkan dana. Karena secara ekonomi jembatan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kedua daerah, hasil usaha dari Bintan dapat di bawa ke Batam atau sebaliknya barang dari Batam dapat dibawa ke Bintan.

Menanggapi pernyataan para Kepala Dinas dan Ketua OB tersebut, Harry akan berusaha melanjutkan aspirasi tersebut ke pusat. Dan tak lupa Harry selaku ketua rombongan meminta Walikota Batam untuk selalu melakukan pendekatan ke Menteri Negara terkait agar usulan tersebut disetujui Presiden, tapi sebelumnya harus ada kesepakatan dua pihak yaitu Walikota dan DPRD Kota Batam mengenai usulan tersebut.

Dan selanjutnya jika telah disetujui, akan diajukan kepada Badan Anggaran DPR RI. Selanjutnya wewenang Badan Anggaran untuk menyetujui atau menolak usulan tersebut karena jika suatu daerah mendapatkan alokasi dana yang lebih besar maka ada daerah yang mendapat bagian yang lebih sedikit dapat diibaratkan sebagai balon gas. Bila dipencet sini disana yang menggembung.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Amhar Ismail, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syamsul Bahrum, seluruh kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan camat seluruh Kota Batam.

(humas_crew/nn)