Wako Batam, Ahmad Dahlan-f-i-one-11Lampu Penerangan Jalan Umum -foto-iwan-2

JAKARTA – Walikota Batam, Ahmad Dahlan beserta unsur pimpinan DPRD Kota Batam, Aris Hardi Halim, Rabu (18/3) kemarin langsung menemui Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Fahmi Mochtar untuk melaporkan berbagai permasalahan penyediaan energi kelistrikan di Batam serta berbagai usulan yang diharapkan dapat dijadikan menjadi solusi permasalahan yang dihadapi PT PLN Batam akhir-akhir ini.
Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Fahmi Mochtar mengatakan, PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam tidak bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah (APBN) karena statusnya swasta murni. Sama halnya dengan kawasan industri Batamindo dan Panbil yang sama-sama memiliki izin PIUKU.

Hal ini diungkapkan Fachmi Mochtar saat bertemu dengan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan berserta rombongan di Jakarta, kemarin. Fahmi Muchtar juga mengatakan, subsidi untuk PLN Pusat pada tahun 2010 bakal dihilangkan.

”Selain tidak dapat subsidi, Fahmi Muchtar juga meminta PLN Batam mengganti namanya untuk menghilangkan kesan milik pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardy Halim , kemarin (18/3).

Meski PLN Batam tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, namun Aris mengatakan, kisruh listrik yang terjadi di Batam sudah ada solusinya. ”Alhamdulillah kami dapatkan solusi dari hasil pertemuan tersebut, Insya Allah tidak terjadi krisis listrik di Batam,” kata Aris.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat lewat Departemen Keuangan (Depkeu) telah mencairkan dana subsidi energi senilai Rp88,4 triliun pada tahun 2008 lalu, dan menganggarkan dana yang sama sebanyak Rp45,9 triliun bagi rakyat. Untuk Batam, pemerintah pusat menyediakan Rp146 miliar bagi subsidi bidang energi tersebut.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs. Yusfa Hendri, M.Si, menyampaikan bahwa terkait permasalahan yang dihadapi PT PLN Batam dengan beberapa komunitas pengusaha hotel, maal dan restoran di Batam yang terkait dengan cash flow perusahaan kelistrikan tersebut, pihak Dirut PT Perusahaan Listrik Negara akan membawa usulan Walikota Batam dalam rapat RUPS PLN Batam sehingga permasalahan ketenagalistrikan yang terjadi saat ini dan sekaligus mengantisipasi potensi permasalahan yang akan datang sehingga kondusifits investasi di Batam dapat tetap terjaga, terang Yusfa.

(*ttn)