JAKARTA -  Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika menghadiri peringatan hari pelayanan publik Internasional yang dikemas dalam bentuk seminar dan pameran Internasional yang mengangkat thema tentang pelayanan publik di Indonesia yang berlangsung selama 3 hari mulai dari 23-25 Juni 2009 bertempat di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut sebanyak 850 peserta seminar dan pameran serta undangan resmi.

Penyelenggaraan seminar dan pameran pelayanan publik tersebut juga dikaitkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan melalui resolusi No A/RES/52/227 ditetapkannya tanggal 23 Juni sebagai hari pelayanan publik Internasional.

Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Taufik Efendi yang juga mengomandoi pelaksanaan seminar dan pameran internasional tersebut mengatakan kegiatan yang dikemas khusus tersebut bertujuan untuk mendorong dan menggugah sektor publik pada negara anggota PBB diseluruh unit pelayanan publik untuk berada pada jalur dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Slogan yang dikampanyekan  “Mari Kita Nyatakan Perubahan” yang berarti menunjukkan kesiapan penyelenggara pelayanan publik yang merubah asumsi sebagai pelayan publik menjadi pembawa amanah masyarakat serta mengedepankan peran daripada wewenangnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai materi seminar dan pameran yang didominasi oleh hasil inovasi dan terobosan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kesempatan mendapatkan pekerjaan.

Kegiatan seminar dan pameran Internasional tersebut merupakan kerjasama Kementrian PAN RI, Departemen Dalam Negeri, POLRI, BUMN, Instansi Pemerintah pusat diikuti oleh sekitar 103 instansi dengan rincian 40 instansi pelayanan publik pemerintah pusat, 36 instansi pelayanan publik pemerintah daerah, 16 BUMN, 4 wakil organisasi kerjasama Internasional dan 4 stan swasta penyelenggara pelayanan publik. Salah satu stan dari pelayanan publik dari Tanjung Pinang, mereka menampilkan pelayanan KTP dan SIM. Karena dukungan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat penyelenggaraan kegiatan ini dapat memberikan keleluasaan kesempatan kesehatan, peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta sektor layanan publik lainnya.

Dari berbagai stand yang mengisi pameran tersebut diantaranya kebijakan pemekaran wilayah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik yang semakin meningkat, pelayanan publik dalam Single Identity Number (SIM), model terpadu pelayanan di Indonesia dan Jerman sebagai pembelajaran pelayanan yang prima, Prospek pengembangan National Single Window untuk transparansi pelayanan perdagangan, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit di daerah berbasis pengaduan masyarakat, penerapan LARASITA dalam kemudahan pelayanan pertanahan, pelayanan PDAM berbasis pengaduan masyarakat, pemanfaatan pengadaan barang atau jasa pemerintah, penyelenggaraan pelayanan public di Turki melalui e-consulat.

Pameran tersebut juga terdapat seminar dan talkshow yang diselenggarakan masing-masing instansi seperti Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Polri, LGSP/US-AID dan Bank Dunia dengan mengangkat talkshow tentang kisah TKI di perantauan. Pelayanan SIM, STNK, NPWP bahkan konsultasi pajak diselenggarakan langsung dalam pameran tersebut di stan-stan yang ada.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai seni dan budaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata juga mempertontonkan seni budaya berupa tarian modern dan tradisional dihadapan Menko Kesra Aburizal Bakri yang mewakili Presiden RI  serta para tamu dan undangan lainnya. Dalam acara tersebut juga dikukuhkan penandatanganan prasasti penetapan 23 Juni sebagai hari pelayanan publik Internasional. Dalam acara tersebut dilakukan pula pemberian sumbangan kepada orang cacat tubuh akibat musibah dalam melaksanakan tugas. Penerima sumbangan berjumlah 3 orang masing-masing polisi, penjaga mercusuar dan masinis kereta api.

Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika mengaku senang dengan seminar dan pameran tersebut untuk memacu semangat dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Terkait dengan pengesahan RUU tentang pelayanan publik menjadi Undang-undang oleh DPR RI tepat dihari yang sama, merupakan hal positif bagi perkembangan dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Selain itu juga dengan produk hukum Nasional tersebut akan ada standar operasional dan prosedur yang baku (SOP) baru yang sifatnya mengikat dan melakukan tekanan bagi para petugas layanan publik untuk melakukan kemampuan terbaiknya” katanya

Turut hadir beberapa para menteri kabinet Indonesia bersatu, Kepala lembaga departemen dan non departemen, perwakilan negara sahabat, perwakilan organisasi kerjasama nasional, Jaksa Agung, Polri, kepala daerah mulai dari Bupati, Walikota sampai dengan Gubernur seluruh Indonesia.

(humas_crew)