BATAM- Jika selama ini budaya penanganan kesejahteraan masyarakat berada di panti, maka kini penanganan kesejahteraan masyarakat tersebut ditangani oleh RT dan RW. Kemudian dibuatlah pos pemberdayaan keluarga. Pos pemberdayaan keluarga ini pengurusnya bukan pemerintah melainkan masyarakat setempat atau tim penggerak PKK. Berdasarkan UU Nomo 11 Tahun 2009, bahwa pemerintah tidak lagi menjadi komando melainkan sebagai fasilitator. Tujuan UU ini untuk merubah apa yang telah diterapkan sebelumnya. Dulu, Dinas Sosial melakukan rehabilitasi social. Namun kini ditambah dua item yakni pemberdayaan dan perlindungan social. Hal tersebut dikemukakan oleh Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS dalam acara Ultah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Batam merayakan Ulang Tahun ke 24, Selasa (6/4).

“Kenapa dikatakan pos, karena tempatnya berpindah-pindah, Misinya adalah agar masyarakat bisa berpartisipasi,” katanya.

Program kegiatan yang digerakkan adalah menghidupkan rasa peduli antar sesama. Tentunya dengan mempelajari permasalahan yang ada di sekitar kita. Bentuk pos pemberdayaan keluarga ini tentunya dengan mengembangkan jaringan komunikasi ke publik. Masyarakat terjun langsung untuk memprakarsai persoalan sosial di lapangan dan apabila tidak sesuai maka dapat melakukan reformasi kebijakan. Dari pos pemberdayaan keluarga ini diharapkan dapat merangsang partisipasi masyarakat.

”Jika dulu KKKS Batam mengurus panti, maka sekarang mengurus masyarakat dalam  jumlah yang banyak. Untuk kepengurusannya, KKKS harus menarik generasi muda untuk bergabung,” jelasnya.

HUT KKKS tersebut dihadiri oleh Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. Adapun tema yang diusung pada Ultah KKKS kali ini “Mari kita eratkan tali silahturahmi keluarga besar kesejahteraan social Kota Batam dalam membangun gerakan kesejahteraan berbasis masyarakat,”. Ketua KKKS Batam, Sri Soedarsono dalamm laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini akan diisi dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Haryono Suyono selaku Ketua Umum DNIKS dan Noor Efendi yang mewakili Departemen Sosial RI. Acara yang diselenggarakan di lantai IV kantor Walikota tersebut melibatkan organisasi social di Kota Batam, tokoh masyarakat, anggota PKK dan kelompok masyarakat.

Sebelum membuka acara tersebut, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, bahwa persoalan Batam adalah tingginya lonjakan jumlah penduduk setiap tahunnya. Batam, sebagai daerah yang menjadi andalan bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan SDM yang handal. Sebagai andalan, tentu Batam harus menyediakan SMD yang handal dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan, KKKS menurutnya memiliki peran yang besar.

“Saya tahu betul perjuangan KKKS yang dimulai dari nol, hingga bisa besar seperti sekarang ini. Diusianya yang ke 24 tahun, kami Pemko Batam mendoakan agar apa yang telah dilakukan bermamfaat dan suskses hingga masa yang akan datang,” ujar Wako.

Menurutnya pembangunan Batam tidak boleh berhenti, mengingat letak Batam yang sangat strategis berapa di jalur terdepan perairan internasional. Pembangunan Batam tidak cukup dengan investasi tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(crew_humas/dv)