HUMAS PEMKO BATAM– Herman Rozie, resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kota Batam. Herman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertaman (Perkimtan) Kota Batam. Ia juga ditunjuk Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sebagai Plt. Kepala DLH Kota Batam sejak Oktober lalu menggantikan Dendi Purnomo. Herman dilantik bersama dua orang lainnya Abdullah Zain dan Safrianto oleh Wali Kota pada Senin (26/3) di Lantai IV Kantor Walikota. Abdullah Zain menjabat sebagai Kasi Perubahan Status Anak, Pewargaan dan Kematian Disduk Capil Kota Batam. Safrianto dilantik sebagai Kasi Identitas Penduduk Disduk Capil Kota Batam.
Untuk sementara Wali Kota belum menunjuk Pelaksana tugas harian di Dinas Perkimtam. Definitifnya jabatan Herman Rozie sebagai Kadis DLH untuk memberikan kewenangan penuh dalam menangani persoalan yang ada di DLH. Untuk jabatan Kadis Perkimtan menurutnya akan dilelang.
“Jabatan yang diduduki Herman tidak perlu dilelang, karena dari esellon II ke Esellon II. Kenapa dilantik supaya dia punya kewenangan penuh,” kata Wali Kota usai melantik kemarin.
Herman Rozie yang ditemui usai pelantikan mengatakan bahwa dengan definitifnya jabatan sebagai Kadis DLH bisa lebih konsen dan lebih intens. Begitu juga dengan penataan personil bisa dilakukan secara penuh. Karena sebelumnya dengan dua jabatan yang diembannya waktunya terbagi untuk memimpin di dua dinas tersebut.
“Namanya Plt kewenangan terbatas, sekarang sudah definitive seluruh kewenangan sudah ada. Dulu bukan berarti raguu-ragu dalam mengambil tindakan tapi takut salah, takut menyalahgunakan kewenangan,” ujar Herman.
Kini dengan jabatan barunya itu ia akan fokus untuk penindakan terhadap pengrusakan lingkungan. Misalnya terhadap pihak yang melakukan aktifitas cut and fill (pematangan lahan) akan ditindak jika lahan yang sudah dipotong namun tidak dibangun.
“Saya akan lebih intens memberikan penindakan terhadap pengrusakan lingkungan. Sudah ada beberapa aktifitas pematangan lahan yang kita hentikan, ada sekitar lima titik. Baru-baru ini yang di Kaliban, Nongsa,” tegasnya.
Dalam waktu dekat menurutnya akan ada kegiatan bersama dengan Kementrian Kemaritiman untuk melakukan audit lingkungan dan investigasi tumpahan minyak di laut Provinsi Kepri. Acara yang berlangsung 3 s-d 6 April melibatkan KLHK, Kemenhub, KKP, Lembaga Migas dan DLH Kota Batam. Akan ada delapan perusahaan yang diaudit, enam di Batam dan dua di Tanjung Balai Karimun.
“Saya akan berusaha untuk meminimalisir pengrusakan lingkungan. Tiap yang dirusak harus diperbaiki bukan hanya dijatuhi hukuman,” pungkasnya.(HP)
