BATAM – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi menilai Provinsi Kepulauan Riau merupakan masa depan Indonesia. Namun untuk mengurus provinsi yang 96 persen wilayahnya lautan ini, tidaklah ringan. Karena ada dua misi besar yang hendak dilaksanakan pemerintah di Kepri.
Pertama yaitu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan desentralisasi. Dan kedua yaitu menjadikan Kepri sebagai wakil Indonesia yang membawa lambang-lambang Indonesia di dunia internasional.
Menurut Gamawan, sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota penting untuk dilakukan demi mencapai dua misi tersebut.
“Bagaimana sinergitas kabupaten/kota, provinsi, instansi vertikal dikoordinir gubernur sebagai wakil pusat di daerah. Harmonisasi melalui silaturahmi itu penting,” kata Gamawan saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas BKPRD dalam Mendorong Pelaksanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah Terpadu Provinsi Kepulauan Riau di Planet Holiday Hotel, Batam, Senin (11/8).
Satu hal yang tak kalah penting dalam proses pembangunan adalah keterlibatan masyarakat. Gamawan menyarankan agar pemerintah daerah memberdayakan masyarakatnya sehingga bisa meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“2015 diperkirakan perekonomian dunia melambat. Pada krisis global tahun 2008, Indonesia mampu bertahan, kita buktikan kita bisa lagi. Asal daerah maksimal,” kata Gamawan.
Terkait perbatasan, kata Gamawan, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong kementerian lain untuk membantu daerah. Seperti yang pernah dilakukan Kemendagri pada Kementerian Perhubungan sehingga Provinsi Kepri mendapat tambahan dua unit kapal.
Selain itu Kemendagri juga sudah mengusulkan agar Dana Alokasi Umum untuk provinsi kepulauan dibedakan dengan provinsi lain. Karena ada variabel laut di sana.
Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani menjelaskan bahwa pembangunan di Kepri ini dibagi menjadi dua strategi. Pertama yaitu kawasan Free Trade Zone di Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Kemudian untuk Natuna, Anambas, Lingga (NAL) akan dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh atau KSCT.
“Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kepri 6,33 persen. Kita sempat mencapai 8 persen. Tapi kenaikan harga BBM, kurs dolar, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomu. Saya yakin ke depan akan lebih baik. Apalagi pembangunan di luar Batam ke depannya juga akan diakselerasi,” kata Sani.
Pembenahan infrastruktur, sumber daya manusia, serta konektivitas antar daerah sangat perlu dilakukan demi mencapai tujuan tersebut.
Dan apabila hasil kegiatan ini dikombinasikan dengan program yang sudah disusun daerah, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7-8 persen. Jika angka ini tercapai, implikasinya adalah kesejahteraan masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, M Marwan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atas Permendagri nomor 72 tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu, dan Permendagri nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
Kegiatan sosialisasi ini diadakan selama tiga hari, 10-12 Agustus 2014. Jumlah peserta sebanyak 222 orang berasal dari Bappeda provinsi dan kabupaten/kota. Dan narasumber yang dihadirkan yaitu pejabat di Kemendagri, Kementerian PU, dan Kementerian Kehutanan.
