BATAM – Posisi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan dianggap akan berkembang dan lebih efisien bila dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ini dikarenakan pola keuangan yang diterapkan akan langsung dikelola oleh manajemennya sendiri.
Walikota Batam Ahmad Dahlan usai menghadiri penutupan Workshop BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas mengatakan, harapan Puskesmas dikelola dalam bentuk BLUD akan memberi pengaruh besar dalam memberikan pelayanan maksimal. Pertama dilihat dari sisi keuangan, maka Puskesmas dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa melalui penggaran di APBD.
“Puskesmas dikelola BLUD ini sangat menggemberikan bagi kami.Kami, sambut baik. Ini menjadi penting dalam membngun Puskesmas,”kata Dahlan, usai acara yang berlangsung di Vista Hotel, Kamis (7/8).
Ia menjelaskan, tugas dari setiap SKPD yang semua sudah jelas. Namun dalam hal pelayanan kesehatan perlu fleksibel. Memberikan kemudahan bagi pasien, memudahkan bekerja bagi para dokter, dan itu semua bisa dengan BLUD, seperti halnya RSUD Embung Fatimah saat ini.
Dulu, lanjut Dahlan, RSUD Embung Fatimah belum dikelola melalui BLUD. Anggaran dialokasikan dalam satu tahun melalui persetujuan DPRD. Saat itu, bila anggarannya kurang karena pasien banyak maka manajemen rumah sakit akan kewalahan. Karena itu juga, pada saat itu sering sekali ada temuan permasalahan laporan. Namun semenjak BLUD, pengelolaannya keuangan dikelola langsung oleh manajemen.
“Keuangan Rumah Sakit Kalau masuk ke kas daerah itu menyulitkan. Karena tadak bisa diperkirakan, berapa orang yang sakit. Karena itu,
Puskesmas dikelola dengan cara BLUD saya sangat setuju,”tambahnya.
Namun demikian, Dahlan mengakui, keinginannya Puskesmas dikelola melalui BLUD harus ada aturan yang jelas mengatur dari Pemerintah Pusat.
“Kapanpun aturan itu ada, Pemko Batam akan langsung. Kita pada dasarnya siap. Sebab dari dulu, kita sudah usulkan, agar Kepala Puskesmas menjadi pejabat eselon III. Kalau sekarangkan masih IV A,”katanya.
Sementara itu, Kepala BPKP Mardiasmo yang hadir sebagai Keynote speaker pada acara tersebut mengatakan, dalam rangka peningkatkan kualitas Akuntabilitas Keuangan RSUD dan Puskesmas maka perlu memberikan pemahaman bagi penyelenggara.
“Tujuan worksoh ini, ingin lebih mengoptimalkan, meningkatkan pelayanan publik, khususnya mengenai kesehayan. Jangan sampai semua sukses penyelenggaraan, tapi tidak sukses administrasi. Dokter jangan diribetkan dengan pertanggungjawabanya. Salah sedikit bisa diaggap merugikan negara,”katanya.
Karena itu, layanan BLUD secara entitas harus mandiri. Tapi tidak mencari laba. Karena itu, lanjutnya, laporannya juga harus mandiri. BLUD ada dewan pengawsnya, tunduk pada UU korporasi. Sehingga dananya tidak masuk pada APBD.
“Karena itu, Puskesmas kita dorong jadi BLUD. Selama puskesmas jadi BLUD lebih mudah, maka sudah keluar dari SKPD (pengelolaanya bukan asetnya). Dia Tidak mengikuti rambu-rambu keuangan daerah,”tambahnya
Setelah jadi BLUD, BPKP sudah mendesain software sistem administrasi akuntansi yg berbasis IT. Sehingga manajemen Puskesmas lebih gampang.
