Administrator
BATAM- Tiga institusi pemerintahan di Kota Batam, yakni Pemko Batam, DPRD Batam dan Otorita Batam (BP Kawasan) Kamis, (15/1/2009 ) berkumpul di Hotel Vista-Batam, berkoordinasi dan saling mendengarkan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan lembaga yaitu Walikota Batam, Ahmad Dahlan, Ketua OB, Ir Mustofa Wijaya dan Ketua...
BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya membenahi kualitas pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat. Melalui penggunaan tekhnologi informasi, 20 Januari nanti segera di launching sistem informasi pengecekan status KTP/KK SIAK melalui Internet di www.humasbatam.com
Rencananya Pemerintah Kota juga akan memperluas sistem layanan informasi pengecekan status KTP/KK SIAK Batam...
BATAM – Pengusaha ternak dari Darwin Australia yang tergabung dalam tiga perusahaan konsorsium yakni 1SIX8 PTY Ltd, PT Karya Sakti Gagasan Mandiri dan DCC Capital LTd, berniat membuka suatu kegiatan usaha slaughtering untuk kegiatan pemotongan daging kambing hidup dari Australia di Pulau Batam.Selanjutnya, perusahaan tersebut juga menginvestasikan modal kerjanya...
BATAM- Wakil Walikota Batam, Ir Ria Saptarika, Selasa pagi (13/1) didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, Drs Asyari Abbas, Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, Drs Sadri Khairuddin, Kepala Bagian Humas, Yusfa Hendri dan pejabat Badan Kominfo Kota Batam, menerima kunjungan Kepala Imigrasi Batam yang datang bertemu Wakil Walikota guna membicarakan...
BATAM- Pemerintah akan membentuk tim lintas instansi guna menetapkan kriteria masyarakat miskin Kota Batam. Pembentukan tim tersebut segera dibahas, dan pembentukannya bertujuan untuk mempersiapkan diri pada pelaksanaan kegiatan validasi data masyarakat miskin Kota Batam tahun 2009, yang didanai oleh APBD Kota Batam.
"Pertemuan ini adalah persiapan awal menjelang tim...
BATAM - Maraknya sengketa tenaga kerja di Batam menjadi perhatian serius Pemko Batam sejak beberapa tahun belakangan. Untuk membantu para tenaga kerja lokal Batam tersebut sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, Pemko telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk memberikan advokasi apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha di...
