BATAM- Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan menerima kunjungan rombongan Komisi IX DPR RI, Senin (2/8) di lantai IV Kantor Walikota. Rombongan dipimpin oleh Dr Ripka Tjiptaning bersama dengan 12 orang anggota Komisi IX DPR RI lainnya. Pada pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas dan ditanyakan oleh anggota Komisi IX DPR RI baik kepada Wali Kota maupun kepada mitra kerja Komisi IX, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan serta Jamsostek maupun BKKBN. Yang menjadi sorotan oleh anggota Komisi IX DPR RI tersebut yakni mengenai pelaksanaan outshourching di Kota Batam. Juga mengenai penanganan kasus yang terjadi di PT Drydocks World Graha. Seperti yang diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Diana Anwar yang mendapat informasi bahwa masih ada perusahaan di Batam yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai anggota Jamsostek. Padahal, ini akan merugikan tenaga kerja yang ada di Kota Batam. Disamping itu, Diana juga mempertanyakan tentang maraknya kasus trafiking di Kota Batam.

Pertanyaan lain yang disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI yakni mengenai pelatihan serta pengawasan bagi tenaga kerja asing. Kemudian menyangkut besaran Upah Minimum Kota (UMK) yang setiap kali penetapannya diwarnai aksi unjuk rasa. Mereka juga menyinggung tentang dana Jamkesmas serta data peserta Jamkesmas. Menjawab hal tersebut, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, untuk persoalan outsourching di Kota Batam meminta agar pihak Kementrian Tenaga Kerja memberikan penjelasan boleh atau tidak outsourching tersebut dengan ketentuan yang jelas.

“Outsourching yang dilaksanakan ini merupakan semangat bisnis. Otonomi Daerah memang sudah diterapkan, tapi belum semua dilaksanakan oleh daerah. Seperti izin untuk TKA, dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja yang orangnya ditempatkan di Batam tanpa melakukan pengawasan. Untuk pengawas, tahun ini kita akan melakukan pelatihan terhadap 15 petugas pengawas kita,” ujar Wako menanggapi pertanyaan yang diutarakan oleh para Anggota Komisi IX DPR RI.

Selanjutnya, untuk tenaga kerja asing ilegal di Kota Batam, Wako mengakui keberadaannya di Batam. Mengingat sekitar Pulau Batam ini tidak dipagar, sehingga orang dengan mudah masuk ke Batam. Bahkan dengan menjadi wisatawan mancanegara, seseorang bisa menjadi koki pada sebuah restoran. Terkait UMK, penetapan dilakukan setelah pembahasan melalui tripartit. Tripartit terdiri atas Pemerintah, Serikat Pekerja dan Pengusaha. Jika tidak ditemui kata sepakat, maka akan diputuskan oleh gubernur. Selama ini dalam pembahasan UMK, tidak pernah diperoleh kata sepakat antara pengusaha dengan pekerja. Biasanya terjadi perbedaan pendapat antara harga sewa kamar.

Menyangkut trafiking, tidak ditampik oleh Wako. Karena Batam berdekatan dengan Singapura sehingga Batam rawan terhadap trafiking dan penyelundupan. Karena tidak dipagarnya Batam, maka lebih cenderung banyak pelabuhan ilegal terdapat di Kota Batam. Sementara mengenai pelayanan kesehatan, sejak tahun 2007 lalu, Pemko Batam sudah memberlakukan berobat gratis bagi masyarakat Batam.

“Untuk kasus Draydocks memang agak lambat penanganannya. Karena penanganannya bukan hanya di Batam tapi juga pada Kementrian Tenaga Kerja,” katanya.

Terkait Jamsostek di Batam, Direktur Jamsostek Parto L Tobing mengatakan Jamsostek telah membayarkan klaim bagi peserta Jamsostek. Mulai dari klaim PHK yang jumlahnya 13.380 orang dengan nilai sebesar Rp76 miliar. Peserta Jamsostek yang meninggal dunia sebanyak 114 orang dengan nilai Rp 1,6 miliar dan peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja berjumlah 3.232 orang dengan nilai sebesar Rp140,1 miliar. Sementara kontribusi yang diberikan kepada para pekerja di Kota Batam berupa pembangunan Rusunawa yang dapat ditempati oleh empat orang dalam satu kamar. Rusunawa ini sudah selesai satu unit dan sisanya tiga unit masih dalam proses pembangunan di Kabil.

Selanjutnya mengenai data Jamkesmas, diakui oleh perwakilan dari Departemen Kesehatan tidak dilakukan updating data pada peserta Jamkesmas di tahun 2010 ini. Data yang digunakan masih merupakan data yang dari BPS pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan updating data peserta Jamkesmas ini akan dilakukan pada 2011 mendatang. Diperkirakan dengan pendataan ini, jumlah peserta Jamkesmas akan berkurang mencapai 14 juta jiwa.

“Tentu ini akan menimbulkan permasalahan secara nasional. Karena dari penghitungan yang dilakukan jumlah peserta Jamkesmas akan menurun,” kata perwakilan dari Departemen Kesehatan.

Pertemuan siang itu diakhiri dengan penyerahan cendera mata, baik dari Pemko Batam maupun Komisi IX DPR RI. Diantaranya Anggota Komisi IX DPR RI yang hadir yakni Rieke Diah Pitaloka. Sementara dari Pemko Batam, Wako didampingi oleh Asisten Ekonomi Pembangunan, Syamsul Bahrum, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti dan dr Chandra dari Dinas Kesehatan Kota Batam.

(crew_humas/dv)