Share

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri Drs. Parna, MM mengatakan, acara ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU sebelumnya tanggal 13 Maret 2012 lalu. Penyediaan data sebagai bahan pemeriksaan dalam bentuk elektronik. Dengan adanya sistem audit secara elektronik tersebut, akan lebih banyak data yang tersimpan dan laporan yang disediakan akan lebih cepat. Maka kedua belah pihak akan saling diuntungkan.

“BPK sendiri akan dapat melakukan pemeriksaan lebih cepat dengan cakupan pemeriksaan lebih luas, serta biaya pemeriksaan akan lebih hemat. Sedangkan keuntungan untuk pemerintah daerah kemungkinan terjadinya penyimpangan keuangan akan lebih cepat diketahui, lebih menghemat waktu pemeriksaan, serta lebih efisien dan efektif,” katanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan b UU No 15 Tahun 2004, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No 15 Tahun 2006, BPK RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negera lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa tanpa nota kesepahaman ini BPK RI tetap berwenang untuk mengakses data pemerintah daerah yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nota kesepahaman ini lebih mengatur tata cara akses data terkait pengeloaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan berharap dari penandatanganan MoU tersebut  akan membawa pengaruh positif dalam pengelolaan keuangan di semua Pemerintah Daerah khususnya Kota Batam. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Inspektorat Kota Batam Hartoyo Sirkoen, Kepala Bagian Keuangan Abdul Malik, dan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.