BATAM – Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kemenko Kesra) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Multipihak Untuk Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan di Hotel Harmonie One, Rabu (27/3). Acara yang mengangkat tema “Menggagas Prakarsa Pemerintah Daerah dalam Rangka Desentralisasi dan Implementasi Peta Jalan PNPM Mandiri dan Sosialisasi Indeks Rakyat di Kepulauan Riau” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Batam, Rudi dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Asisten Deputi VII Kemenko Kesra, Hadi Santoso dalam sambutannya mengatakan secara nasional, pemerintah baru mampu menurunkan angka keluarga miskin di tahun 2011 sebanyak 11,6 % dan menurut target Millennium Development Goals (MDGs) untuk penanggulangan masyarakat miskin akhir tahun 2015 mendatang adalah sebesar 7,5 hingga 8%. Hadi Santoso  menambahkan sebagai Kota Metropolitan yang berpenduduk saat ini kurang lebih 1,2 juta jiwa, Kota Batam tentu memiliki problematika yang lazim terjadi di Kota Besar yaitu arus urbanisasi yang tinggi dan kebutuhan lapangan kerja. Hal inilah yang berdampak pada meningkatnya angka penduduk miskin di Kota Batam apabila tidak segera tertangani dengan baik. Dirinya juga memuji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemko Batam seperti Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) yang dilakukan dalam upaya penanggulangan masyarakat miskin di Kota Batam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Contohnya Program PIK yang digagas pemko Batam, dengan nilai 250 juta pertahun perkelurahan dan rencananya akan dinaikkan menjadi 400 hingga 500 juta ditahun depan. Program yang sangat baik ini mudah-mudahan dapat dicontoh oleh daerah lain dalam mensejahterakan masyarakat”,ujarnya.

Selain itu juga dibahas tentang penyusunan Indeks Kesejahteraan Rakyat (Ikrar) yang saat ini dilaksanakan oleh Tim Lintas Pelaku dan Lintassektor di bawah koordinasi Kedeputian VII Kemenko Kesra. Nantinya Ikrar ini akan diserahkan kepada daerah untuk digunakan dalam mengukur capaian dalam peningkatan kesejahteraan rakyat baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Selain itu dalam Ikrar ini pemerintah daerah dapat memasukkan indikator lokal masing-masing sehingga hasilnya lebih valid dan akuntable,” tutur Hadi Santoso.

Sementara itu Wakil Walikota Batam sebelum membuka acara ini menyampaikan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Batam menurut data tahun 2011 adalah sebanyak 40.493 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau sama dengan 6,11% dari total jumlah penduduk di Batam. Namun meskipun jumlahnya dibawah angka kemiskinan nasional dan telah melampaui target MDG’s, hal tersebut tetap menjadi perhatian Pemko Batam khususnya dan Pemerintah Provinsi Kepri pada umumnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Batam, wawako menjelaskan bahwa program yang dilakukan oleh Pemko batam dalam menangani masalah ini adalah bukan menghilangkan, akan tetapi dengan cara meningkatkan mutu, melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi melalui beberapa program seperti pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi dan sebagainya. Selain itu juga dilakukan program bedah rumah yang difasilitasi pendanaannya melalui APBN, APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II dalam berbagai program pengentasan kemiskinan.

“Program-programnya meliputi program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin atau desa tertinggal, program rumah layak huni, program pembinaan unit usaha penduduk miskin dan program pembangunan dan peningkatan infrastruktur di kawasan Hinterland”, Sambung Wawako.

Selanjutnya Wawako berharap melalui rapat koordinasi ini dapat merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan diantaranya merumuskan terobosan-terobosan baru sebagai masukan bagi pemerintah untuk merumuskan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi aktif dunia usaha sehingga diperoleh kesepakatan bersama antar seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga dapat mengkomunikasikan kebijakan keberlanjutan pelaksanaan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka menyiapkan Desentralisasi PNPM Mandiri serta merumuskan metode validasi data kemiskinan yang selama ini masih rancu sehingga menimbulkan berbagai benturan pada saat implementasi di tingkat operasional. (hms/fb)

foto by Sofyan Humas