BATAM – Sebanyak 55 orang para pejabat eselon III, IV dan pemangku jabatan fungsional umum (JFU) dilingkungan Pemerintah Kota Batam mendapat bimbingan teknis (Bimnis) terkait penerapan analisa kritis dan proporsional terkait tugas pokok dan fungsi satua kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Batam dari Depdagri.Acara yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan, Drs. Asyari Abbas, M.Si, yang mewakili Walikota Batam tersebut akan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tadi pagi (14/04) sampai keesokan harinya di hotel Vista Baloi juga dihadiri berbagai pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Batam serta narasumber dari Depdagri dan kalangan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Dalam laporannya, Amsakar Ahmad, S.Sos, M.Si, selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa upaya Pemko batam untuk senantiasa menerapkan organisasi pembelajaran (learning organizations) melalui bimbingan teknis teroadu seperti analisis jabatan (ANJAB) di lingkungan Pemko batam ini merupakan kebijakan prospektif dalam pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemko Batam sehingga rincian tugas pokok secara detail dan lengkap dapat disajikan dalam dokumen infomrasi jabatam dalam SOTK SKPD di lingkungan Pemko Batam, katanya diawal laporannya.
Walikota Batam dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten Pemerintahan Setdako Batam mengatakan organisasi besar dalam wadah otonomi daerah seperti sekarang ini harus rensponsif terhadap perubahan yang ada sehingga tetap memiliki elektabilitas publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang bermuara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, katanya.
Masih dalam sambutannya tersebut, Wako menekankan kepada seluruh peserta yang diikuti oleh pejabat eselon III, IV dan staf di lingkungan Pemko Batam tersebut untuk dapat mengikuti bimnis dengan tekun untuk menghasilkan analis-analis handal di lingkungan Pemko Batam yang mampu memberikan informasi jabatan yang aktual dan proporsional, katanya lagi.
Dalam sesi Bimnis, pemateri yang berasal dari Depdagri disampaikan oleh Kabag Analisis Jabatan Departemen dan Provinsi Biro Organisasi Depdagri menyampaikan pentingnya pemahaman terkait tata cara pembuatan analisis jabatan (Anjab) yang akurat untuk menhasilkan Informasi Jabatan (Injab) sehingga penerapan prinsip-prinsip ‘The Right Man on The Right Place’ secara konstruktif dapat diwujudkan di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah.
Keesokan harinya, Bimnis Anjab SKPD Pemko Batam akan dilanjutkan dengan menghadirkan pemateri dari kalangan akademisi yang akan disampaikan oleh Arrohman Mardiansyah, SIp, MM, M.Si yang sehari-harinya bertugas sebagai dosen pada Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Bagi PNS yang sampai saat ini menjadi staf sesuai dengan PP No. 30 tahun 1980, sejak dikeluarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, maka sebutan staf sudah direvisi menjadi jabatan fungsional umum (JFU) yang bertujuan untuk memberikan fungsi yang melekat kepada masing-masing staf di SKPD-nya masing-masing.
(*ttn)
