Tahap Awal Bidang Pendidikan, Infrastruktur dan Kependudukan
BATAM : Sebanyak 10 orang anggota DPRD Provinsi Kepri menggelar rapat dengan Pemerintah Kota Batam yang diterima oleh Asisten Pemerintahan, Drs. H. Asyari Abbas, M.Si mewakili Walikota Batam tadi pagi (6/3) di lantai 4 Kantor Walikota Batam.
Dalam pertemuan tersebut, para wakil rakyat yang saat ini bertugas di DPRD Provinsi Kepri tersebut menanyakan perkembangan dunia pendidikan baik infrastruktur maupun penyelenggaraan proses belajar mengajar dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Batam.
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Ir. H. Nur Syafriadi, selaku pimpinan rombongan menyampaikan berbagai langkah antisipatif dan preventif sejatinya sudah diambil oleh Pemko Batam menjelang penyelenggaraan Ujian Nasional yang tinggal 1 bulan lagi digelar di seluruh Indonesia, katanya membuka diskusi tersebut.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dra. Rosmala Dewi dan Kabid Program, Dra. Koesrini, M.Pd., secara bergantian menyampaikan progress report dunia pendidikan dibawah kendali Disdik Kota Batam. Persiapan jelang pelaksanan Ujian Nasional sudah diantisipasi dengan sosialisasi SKL terhadap guru-guru pengajar mata pelajaran yang diujikan. Selain itu, para siswa mulai SD, SMP dan SMA sederajat juga sudah diberikan pendalaman ataupun pemantapan dengan try-out secara terpadu dan terarah sehingga anak didik mempunyai kesiapan mental dan penguasaan materi terhadap mata pelajaran yang diujikan, katanya.
Pada kesempatan tersebut juga Asisten Pemerintahan, Asyari Abbas yang hadir didampingi Asisten Administrasi Umum, H. Maaz Ismail, SIP, serta Kadisduk dan Capil Kota Batam menyampaikan bahwa jumlah penduduk per akhir Januari 2009 sudah mencapai 910 ribu jiwa dengan distribusi yang cukup merata di wilayah mainland. Untuk itu, saat ini Pemko Batam dikoordinir oleh Tim Terpadu Pengendalian Penduduk tetap komit dan mhon dukungan pihak legislatif asal daerah pemilihan Kota Batam apabila nentinya terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan Perda Pengendalian Kependudukan Kota Batam tersebut di lapangan, harapnya.
Beberapa masalah juga diungkapkan oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Kepri seperti Ir. Hotman Hutapea, Abdurrahman, Lc, Sabar Hasibuan dan Emtizar Karyan secara bergantian menyampaikan masukan-masukan terkait penyelenggaraan pendidikan di Kota Batam seperti daya tampung sekolah yang masih terkendala, penggunaan dana BOS, pengajuan perlindungan hukum bagi guru, pengadaan buku pelajaran serta pola pembangunan gedung sekolah secara vertikal mengingat permasalahan lahan di Batam yang tak kunjung menemukan solusinya.
Acara selanjutnya akan ditindaklanjuti ke dinas-dinas terkait dalam waktu dekat mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak dan perlu dipaduserasikan dengan dinas terkait dalam lingkungan Pemko Batam.
