Rencana Kebutuhan Belanja Langsung 2010 sebesar Rp 1,350 Triliun
BATAM- Pemerintah Kota mematok perkiraan angka kebutuhan belanja langsung pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2010 sebesar Rp 1,350 triliun.
Hal itu dikemukakan Kepala Bappeko, Ir Wan Darussalam, pada paparan rancangan RKPD Kota Batam tahun 2010 di acara Musrenbang Kota Batam yang bertempat di Hotel Goodway, Nagoya, Rabu (4/3/2009).
Menurut Wan, angka tersebut di estimasi dari tiga sumber penerimaan yaitu APBD Kota Batam APBD Provinsi Kepri dan APBN.
Pada pos penerimaaan APBD Kota, rencana kebutuhan belanja langsung diestimasi Rp 850 Milyar. Sementara APBD Provinsi hanya di patok Rp 200 miliar.
” Kalau dana APBN, jumlah yang kami patok hanya Rp 300 miliar, atau 100 miliar lebih tinggi dari angka penerimaan APBD propinsi,” ujarnya
Efek dari komposisi yang ada ini, tentu kembali pada tidak terakomodirnya secara baik semua program yang diprioritaskan melalui forum musrenbang kelurahan, kecamatan atau forum SKPD.
Untuk menyiasatinya, Wan berpendapat pada forum Musrenbang di tingkat Kota yang berlangsung 4-5 Maret 2009 ini, prioritas kegiatan pembangunan lebih di teliti lagi. Tujuannya supaya ditemukan kegiatan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga.
” Supaya masyarakat tidak kecewa pada forum ini kita harus betul cari dan bahas prioritas kegiatan yang diprioritaskan,” sebutnya
Musrenbang Kota Batam tahun 2009 dibuka Walikota Batam, Ahmad Dahlan. Pada forum ini OB juga memaparkan rencana kerjanya pada tahun 2010.
Pada pamaparannya, OB lebih fokus untuk memperbaiki infrastruktur pembangunan fisik seperti pelabuhan, jalan, air bersih termasuk sumber energi ketenagalistrikan.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan, meminta agar forum Musrenbang Kota Batam 2009, lebih memperhatikan dan mempedomani RPJMD Kota Batam 2006-2011, Renstra SKPD dan Renja SKPD tahun 2010 yang telah disepakati pada forum SKPD serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang menerapkan bottom-up planning, selanjutnya dipaduserasikan dengan aspirasi yang diserap pada reses DPRD Batam dan susun skala prioritas, ungkapnya.
Dan yang paling diingatkannya yaitu pentingnya dalam penyusunan program ini, diperhatikan juga hasil reses dewan, serta hasil yang telah disepakati pada beberapa kali kesepakatan rapat koordinasi antara Pemko Batam, DPRD Batam dan OB. Utamanya yang menyangkut masalah antisipasi pelaksanaan FTZ BBK (*)
