HUMAS PEMKO BATAM– Selama 3 hari, Jumat (20/9) sampai Minggu (22/9) 2019, masyarakat umum dapat berkunjung dan beribadah di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. Hal ini disampaikan Walikota Batam, Muhammad Rudi seiring ditundanya rencana peresmian pada Jumat (20/9) ini. Kesepakatan untuk menunda peresmian masjid ini diputuskan bersama-sama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam, Kakan Kemenag Kota Batam, Ketua MUI Kota Batam dan Wakil Ketua DPRD Kota Batam. Rudi bersama-sama anggota FKPD, Kakan Kemenag dan MUI meninjau langsung ke Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Jumat (30/9) di Tanjung Uncang, Batuaji.
“Masyarakat yang sudah kami undang baik dari Kepri, Batam, Tanjung Balai, Malaysia, Singapura, Thailand, Jakarta dan di Sumatra boleh hadir datang berkunjung karena ini akan dibuka untuk umum.. Tempat sudah bisa digunakan untuk beribadah. Saya sudah meminta izin kepada Pak Galih (PT Adhi Karya,red) tanggal 20,21 dan 22 kita minta dibuka untuk umum. Artinya siapapun boleh datang menikmati masjid yang hampir selesai ini,” jelasnya.
Dari laporan yang disampaikan dinas penanggungjawab, Dinas Cipta Karya, penanggung jawab peresmian Masjid Sultan, Asisten 1 dan penanggung jawab yang mengerjakan dari Adhi Karya pekerjaan bisa diselesaikan pada tanggal 10 September 2019. Mengingat peresmian masjid ini akan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla maka tim pengamanan presiden (Pampres) akan masuk terlebih dahulu.
“Kalau tim Pampres masuk lebih dahulu maka tidak akan keburu, itu pertama. Kedua, secara kesempurnaan dari pembangunan masjid ini memang belum sempurna. Anggaran baru dua tahun, rencana kita tiga tahun sampai tahun 2020. Kita usahakan resmikan tahun ini supaya tahun depan bisa digunakan, tapi untuk tahun ini sampai segini pekerjaannya,” kata Rudi merinci alasan ditundanya peresmian Masjid Sultan.
Terkait tanggal pasti peresmian masjid ini Rudi mengatakan akan menunggu laporan resmi dari PT Adhi Karya.
“Nanti akan dirapatkan lagi, tunggu laporan lengkap betul dari PT Adhi Karya. Ini yang ke dua kali dan tidak boleh terulang lagi. Kalau sudah sempurna kita akan undang Muspida kita rapatkan lagi,” ungkapnya.
Terkait kontrak pekerjaan pembangunan Masjid Sultan akan berakhir pada 30 November 2019. Namun pada waktu itu PT Adhi Karya menyanggupi permintaannya untuk mempercepat pekerjaan pembangunan masjid itu. “Salah satu di depan kita rumput. Bisa, tapi kan tidak hidup. Listrik dan air juga belum clear. Kenapa belum clearnya itu teknis lah,” ungkapnya lagi.
Untuk pengamanan Masjid selama tiga hari itu, Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo menyampaikan akan menurunkan personilnya sebanyak 2/3 dari anggotanya di Polres.
“Kita akan gelar pasukan diseputaran Batam pada tanggal 20, 21 dan 22 September itu. Pada tanggal itu masyarakan dari berbagai daerah bisa melihat dan beribadah di masjid ini. Kita akan tempatkan personil baik lalu lintas untuk menjaga kelancaran arus, karena pasti akan terjadi lonjakan kendaraan menuju lokasi. Begitu juga personil untuk mengamankan kegiatan,” ujarnya.
Komandan Kodim 0316 Letkol Inf Romel Jangga Wardhana yang juga turut hadir dalam pantauan tersebut menyampaikan pihaknya siap menjaga keamanan. “Kalau pengamanan, kami jajaran TNI selalu siap, semua kekuatan, manakala diminta bapak Kapolres,” katanya.
Ia menilai, sebenarnya pembangunan masjid sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan, pada rencananya sebelumnya peresmian ingin dipercepat, padahal kontrak akan selesai November mendatang.
“Tapi terkait kesiapan yang utuh, karena ini yang datang Wapres kita, harus ada tahapan atau proses, seperti dari segi security yang harus dimaksimalkan, ini mungkin yang jadi pertimbangan tentang sudah siap atau tidak,” pungkasnya.
Rudi meninjau Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah didampingi AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo, Danlanal Batam, Kolonel Laut (P) Alan Dahlan, Dandim 0316/Batam Letkol Inf Romel Djangga Wardhana, Kakan Kemenag Kota Batam, Zulkarnai, Ketua MUI Kota Batam, KH Usman Achmad, Wakil Ketua DPRD Kota Batam , Muhammad Kamaludin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, Yusfa Hendri dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Batam.(HP)
