HUMAS PEMKO BATAM– Anggota Komisi V BPK RI, Isma Yatun menyampaikan hasil tindaklanjut rekomendasi BPK RI di Provinsi Kepri rata-rata persentase 77,36 persen. Hal ini disampaikannya dalam acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri, Jumat (30/8) di Aula Kantor BPK di Batamcenter. Persentase itu menurutnya masih baik namun sudah ada provinsi yang tindaklanjut rekomendasinya mencapai 80 persen.
“BPK terus berupaya dan berperan serta memeriksa keuangan negara. Pemerintah daerah dituntut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangannya. Keberhasilan pengelolaan keuangan akan tergambar dalam opini wajar tanpa pengecualian. Tapi masih ditemukan permasalahan dalam tata kelola keuangan dan harus menjadi perhatian,” pesannya.
Kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri yang baru, Indria Syzinia diharapkan agar dapat menjalin komunikasi dan hubungan baik yang sudah terjalin dengan kepala daerah di Provinsi Kepri.
“Sertijab bukan sekedar seremonial, karena memiliki arti sangat penting dalam rangka kontiniutas dan fungsi organisasi. Saya yakin Ibu Indria tanggung dan pantas dengan jabatan barunya. Beliau sebelumnya menjabat sebagai sub auditorat tidak asing lagi dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah ini,” ujarnya.
Indria Syzinia menggantikan Joko Agus Setyono Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepri sebelumnya. Joko Agus Setyono harus melanjutkan tugas barunya sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar). Indria Syiziana sebelumnya menjabat sebagai Sub Auditorat BPK RI di Sumatera Barat.
Serah terima jabatan ini dihadiri Walikota Batam, Muhammad Rudi, Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto, Ketua Sementara DPRD Kota Batam, Putra Yustisi Respaty, Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Perwakilan BPK RI Riau, Thomas Ipoeng Andjar Wasita.
Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto menyampaikan pegantian pimpinan dalam satu institusi merupakan hal yang lumrah sebagai bentu kaderisasi dan regenerasi. Katanya, BPK merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pemeriksaan laporan keuangan daerah. Kepada Joko Agus Setyono yang sudah banyak membantu selama ini ia menyampaikan ucapan terimakasihnya.(HP)
