HUMAS PEMKO BATAM– Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bersama dengan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad memaparkan progres pembangunan Kota Batam selama dua tahun kepemimpinan. Keberhasilan apa saya yang telah dicapai disampaikan secara khusus melalui dialog interaktif Hallo Batam special sempena 2 tahun kepemimpinan Rudi-Amsakar, Rabu (14/3). Untuk mendapatkan masukan dari warga turut mengundang Forum Komunikasi Hallo Batam, pimpinan OPD dan masyarakat Batam.
Pembangunan Kota Batam yang dilakukan menurutnya mengacu pada permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran tidak seluruhnya dapat diakomodir oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam sehingga ada yang menjadi skala prioritas. Dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan pun menurutnya tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat. Prinspinya sebagai pimpinan daerah, ia mengatakan bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada dengan sebaiknya.
“Sudah dua tahun saya menjalankan amanah menjalankan tugas bersama Pak Amsakar memimpin kota ini. Apa yang sudah kami lakukan sampai hari ini belum sempurna,” sebutnya.
Ia mengatakan bahwa dalam melakukan pembangunan infrastruktur bukan hanya terhadap jalan-jalan saja melainkan membangun drainase untuk menanggulangi titik banjir dan pembangunan infrastruktur yang diakomodir melalui dana Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK). Setiap tahun dana yang dianggarkan untuk masing-masing kelurahan meningkat. Di tahun 2017 Rp1 miliar dan pada tahun 2018 dana PIK yang dianggarkan per kelurahan Rp1,1 miliar.
“Pembangunan tidak boleh setengah-setengah, drainase dibangun dan diatasnya dibuat pedestrian untuk pejalan kaki, sudah ada perhitungannya oleh OPD. Perlu diketahui jalan yang kita bangun ini ada yang kita bongkar dan ada yang tidak,” ungkapnya lebih lanjut.
Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan Pemko Batam menurutnya tidak terlepas dari dukungan Pemprov Kepri dalam hal ini Gubernur, Nurdin Basirun. Tahun ini ada taiga penggal jalan utama yang dibangun, dari underpast-Simpang BNI, Simpang BNI-Simpang Frengki dan dari Simpang Frengki-Simpang Sincom.
Wawako mengungkapkan bahwa sejak awal di lantik ia bersama dengan Wali Kota melakukan pembenahan diinternal Pemko terutama terhadap Sumber Daya Manuasia (SDM). Pasangan ini menginginkan bagaimana system kepegawaian di lingkungan Pemko Batam tampil professional terutama dalam hal pelayanan.
Diantaranya langkah yang ditempuh yakni melakukan proses pemetaan kepegawaian secara baik dan benar dengan tujuan untuk mencari pejabat yang kompeten dalam menjalankan tugas. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan psikotes terhadap calon pejabat.
“Jika dimulai dari input yang baik maka hasilnya akan benar. Pemikirannya sama antara saya dengan Pak Wali, bahwa perlu dilakukan uji kompeten untuk menentukan pejabat yang berkompeten. Hasilnya ada yang great tinggi dan mana yang rendah akan kita berikan pembinaan,” urainya.
Dalam system perencanaan, pengelolaan dan penggunaan keuangan pun mulai dilakukan perubahan sejak tahun 2017. Dimulai dari penerapan system anggaran non tunai terhitung 1 Juni 2017 di enam Organisasi Perangkat (OPD) Kota Batam. Secara keseluruhan 1 Januari 2018, seluruh OPD di lingkungan Pemko Batam sudah menggunakan system non tunai. Harapannya dengan system non tunai ini system keuangan di lingkungan Pemko Batam bertambah baik dan menghimdari permasalahan hukum. Salah satu langkah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, langkah yang harus dilakukan oleh Pemda adalah menerapkan system E-Planning, E-Budgeting dalam system penganggaran.
Termasuk untuk pelayanan perizinan online, Pemko Batam terus memperhatikan standar mutu pelayanan, kualitas serta proses. Dengan berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Batam. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menetapkan Batam bersama dengan tiga kota besar lainnya Surabaya ,DKI Jakarta dan Bali sebagai kota percontohan MPP. Mal ini sebagai bentuk pemotongan birokrasi karena di satu gedung bisa melayani seluruh pelayanan publik.
Di Mal Pelayanan Publik di Gedung Sumatra Promotion Center Batam melayani sebanyak 427 perizinan dari 30 instansi vertikal dan 5 perbankan. Sebanyak 427 perizinan dan non perizinan dari 30 instansi di Kota Batam telah diintegrasikan. Gedung dengan konsep modern dan digital tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas diantaranya Ruang rapat VIP, ruang bermain anak, ruang menyusui bahkan Ruang pelayanan Nikah disiapkan bagi Masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia juga telah berkunjung ke Batam untuk meninjau dan belajar konsep pelayanan perizinan yang ada di MPP.
“Layanan public Batam cukup spektakuler. Jadi percontohan dari berbagai daerah lain bahkan anggota Komisi VI DPR RI sudah berkunjung dan melihat langsung pelayanan di MPP dan ini merupakan capaian yang kita upayakan maksimal dalam dua tahun ini,” katanya bangga.
Yang tak kalah menbanggakan, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun turut hadir dalam kegiatan itu. Diakuinya dengan pembangunan infrastruktur cukup maju dan menjadikan Batam lebih baik. Sebagai pimpinan di Kepri, ia memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang ada di kabupaten/kota Provinsi Kepri yang kreatif dan inovatif dalam melakukan pembangunan daerahnya. Nurdin juga memuji MPP yang ada di Kota Batam. Ia mengatakan bahwa MPP Kota Batam sangat maju dan lebih baik dari daerah manapun.
Dalam dialog kemarin beberapa hal yang dibahas terkait Izin Peralihan Hak (IPH), pendidikan di Kota Batam dan transformasi FTZ ke KEK.(HP)
