HUMAS PEMKO BATAM– Setelah melalui pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Senin (12/3) Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Kota Batam Tahun 2018. FPD akan membahas rencana kerja (Renja) anggaran tahun 2019.
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam, Wan Darussalam menjelaskan melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan usulan PIK yang diterima 1.432 dengan estimasi anggaran Rp179,8 miliar dan usulan Non PIK 1.846 dengan estimasi anggaran Rp2.521 triliun.
Melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan usulan mengerucut PIK 1.408 dengan estimasi anggaran Rp176 miliar dan untuk Non PIK 641 usulan dengan estimasi anggaran Rp1.360 triliun. Total keseluruhan 2.049 usulan dengan estimasi anggaran Rp1.536 triliun. Usulan melalui Pokok Pikiran DPRD Kota Batam 907 usulan dengan estimasi anggaran Rp616,7 miliar dengan total pagu indikatif sekitar Rp3 triliun.
“Dari rekapitulasi yang dilakukan usulan kegiatan 2019 sebanyak 15.823 usulan. Besar anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh usulan itu mencapai Rp 5,797 triliun,” sebut Wan.
Melalui pembahasan FPD diharapkan dapat dilakukan sinkronisasi Renja antara OPD dengan hasil Musren Tingkat Kecamatan. Adapun yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kota Batam tahun 2019 diantaranya peningkatan infrastruktur dan utilitas, pengendalian banjir serta pengelolaan kebersihan di kawasan perkotaan dan hinterland. Peningkatan kualitas SDM melalui pengingkatan kualitas mutu serta pelayanan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
Peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam. Berikutnya pembinaan, pengendalian dan penertiban kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan Fasum, Fasos dan ROW. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah dan optimalisasi teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
“Tidak ada lagi usulan diluar Renja yang telah diinput melalui system, baik Musrenbang maupun Pokir. Sistem sudah di backup dan tidak bisa dirubah, termasuk waktu dan siapa yang menginput tercatat di system,” jelasnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang membuka kegiatan itu dalam sambutannya mengatakan perlu sinergi untuk membangun Kota Batam. Ia juga menekankan kepada OPD agar tetap memegang kebijakannya terkait anggaran. Yakni prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kita sebagai pemerintah harus punya niat satu, harus ikhlas demi kepentingan rakyat. Kebijakan saya harus didukung kita semua. Dua tahun 7 persen tidak akan tercapai kalau kota ini tidak dibenahi. Kalau kegiatan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, tak usah lagi, seperti seremoni,” pesan Rudi.(HP)
