BATAM – Wakil Walikota Batam, Rudi bersilaturahmi dan beramah tamah dengan petani, peternak, pembudidaya ikan dan masyarakat Temiang, Jum’at (27/11). Masyarakat meminta legalisasi lahan tempat mereka bercocok tanam.
Tokoh Masyarakat setempat, Ray Stephen mengatakan dari hasil para petani dan peternak di wilayah ini sudah mampu menghasilkan bahan untuk konsumsi Batam. Dari peternakan hampir setiap hari potong sapi dan kambing untuk kebutuhan masyarakat Batam. “Apalagi ketika Idul Qurban. Kebutuhan sapi dan kambing juga disuplai dari sini,” katanya.
Dari pertanian sudah mampu menghasilkan sayur mayur dan biah-buahan, Permanann juga sudh mmapu mensuplai kebutuhan di Batam, bahkan sampai masuk ke hotel dan perusahaan. “Untuk perikanan, Batam sudah bisa memberikan swasembada ikan lele untuk masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Ray, selain itu, kawasan budi daya lele ini juga sudah menjadi wisata bagi mancanegara dan pelatihan bagi peternak lele di luar kota. Menurutnya, Sudah bekerjasama dengan beberapa travel agent yang menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kunjungan wisata. “Selain itu banyak juga peternak lele dari luar Koa yang belajar cara pembudidayaan ikan lele disini. Pelatihannya gratis beserta akomodasi dan konsumsi selama pelatihan kami yang menanggung,” paparnya.
Namun, sebutnya, peternak dan petani sini khawatir terkait legalisasi lahan. Saat ini, memmang pertanian dan peternakan serta budidaya ikan sedang numbuh. Mereka khawatir apabila suatu saat terusik padahal ini merupakan lading mata pencaharian mereka. “Kami khawatir akan di gusur. Selama ini dari pemerintah kami hanya diberiizin saja untuk memakai tanpa ada kejelasan status,” akunya.
Wakil Walikota Batam, Rudi mengatakan Kota Batam tidak didisain mempunyai kawasan pertanian. Pemerintah, sebutnya hanya mengusulkan supaya pertanian bisa dimasukan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam. “Namun tidak hanya urusan Pemko Batam, terkait lahan juga harus ada koordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam,” katanya.
Pemko Batam, sebutnya, mempunyai rencana mensentralisasi kegiatan pertanian di pulau. Tak hanya itu, Pemko Batam juga akan melengkapi infrastrukturnya. “Sehingga kejelasan lahan juga lebih terjamin. Kalau perlu dibuatkan sertifikat,” imbuhnya.
