BATAM – Wakil Walikota Batam, Rudi meninjau pelaksanaan bedah rumah atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kamis, (7/5) di Pulau Karas Kecamatan Galang. Rumah-rumah tersebut diperbaiki menggunakan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2014.
Menurut Rudi, Pemerintah Kota (Pemko) Batam selalu menganggarkan bedah rumah ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain bedah rumah, masih banyak program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Batam. “Dengan bantuan-bantuan tersebut, diharapkan masyarakat Batam dapat terbantu sehingga tidak meringankan beban kehidupan mereka,” katanya.
Rudi memaparkan, untuk masyarakat hinterland, Pemko Batam akan berbuat semaksimal mungkin. Bagi yang merasa perlu dibantu lewat program seperti bedah rumah, beras miskin dan lainnya segera lapor ke lurah untuk didata. “Pemko Batam berencana menghilangkan uang komite sekolah,” paparnya.
Pemko Batam, aku Rudi sangat memerhatikan pendidikan bagi para generasi muda. Anak-anak yang lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan nilai yang baik dan mendapat predikat enam besar dieri neasiswa kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjadjaran (Unpad) dau Universitas Indonesia (UI). “Hal ini bertujuan agar semakin banyak sumber daya manusia Batam yang berkualitas sehingga bisa membangun Batam lebih baik,” imbuhnya.
Tahun 2014, Pemko Batam menganggarkan Rp18 milyar APBD Kota Batam untuk program rehabilitasi RTLH. Sebanyak 816 rumah baik di kawasan hinterland maupun mainland telah diperbaiki sehingga layak dan nyaman dihuni masyarakat.
Tahun 2015, Pemko Batam kembali menganggarkan sekitar Rp18 milyar untuk program serupa. Sebanyak 747 unit rumah masyarakat di mainland dan hinyterland direncanakan akan diperbaiki oleh pemerintah. Pengerjaan untuk setiap pembangunan RTLH rata-rata menghabiskan anggaran Rp20 juta.
Siapa yang akan berhak mendapatkan RTLH, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui kajian dan survey lapangan.
