BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Seluruh kelurahan mengumpulkan data warga miskin sebagai penerima bantuan kepesertaan BPJS kesehatan.
Para warga yang telah didata tersebut akan menjadi anggota BPJS kesehatan secara gratis. Artinya, premi kepesertaan dibayarkan oleh Pemko Batam melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Wakil Walikota Batam, Rudi menghadiri verifikasi dan sosialisasi kepesertaan BPJS tingkat Kecamatan Sekupang, Rabu (3/9) di Guest House Sekupang. Sebanyak 2.526 Kepala Keuarga tercatat sebagai penerima BPJS gratis di tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang.
Menurut Rudi, dengan menjadi peserta BPJS bisa gratis berobat. Hal ini sesuai dengan program pemerintah. Untuk tahap pertama, berobat dilakukan di Puskesmas. “Puskesmas di batam ada 17 tersebar di 12 Kecamatan untuk pelayanan pertama kesehatan bagi pemegang kartu BPJS,” katanya.
Saat ini, sebut Rudi ada enam Puskesmas di Batam yang sudah melayani rawat inap. Kebijakan Pemko Batam, seluruh Puskesmas di Batam harus bisa rawat inap pada 2015.
Pemko Batam juga akan menambah jumlah tenaga kesehatan. Hal ini untuk mencukupi tenaga kesehatan ketika puskesmas di Batam sudah bisa rawat inap. “Satu puskesmas 3 dokter, 3 bidan, 3 perawat sehingga bisa melayani masyarakat dengan optimal,” paparnya.
Jumlah orang miskin di Batam sebanyak 276 ribu orang, sebanding dengan seperempat dari jumlah penduduk Batam. “Batam tercatat dengan jumlah orang miskin terbanyak di Provinsi Kepri. Hal ini dikarenakan banyak pendatang di Batam,” sebut Rudi.
Dengan BPJS diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. “Semoga bisa menurunkan jumlah orang miskin di Batam,” sebutnya.
Kepesertaan BPJS, imbuh Rudi, untuk warga yang tercatat tidak mampu, akan dibayarkan oleh pemerintah. Apabila ada yang belum terdaftar, laporkan ke kelurahan. Dan apabila ada yang mampu tapi tercatat maka akan dicoret. Mendata warga miskin sangat sulit, dibantu RT dan RW, sehingga butuh bantuan dr masyarakat. “Kita verifikasi sampai selesai,” imbuhnya.
Untuk orang tidak mampu juga ada bantuan beasiswa. Datanya juga belum valid. Lampirkan surat keterangan tidak mampu ke kepsek dan akan diverifikasi. “Kalau tidak mampu akan dibantu biaya pendidikan,” masih kata Rudi.
Ada juga program bedah rumah untuk masyarakat tidak mampu. Namun, pemerintah akan memastikan legalitas lahan dan kepemilikan lahan. Hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai nantinya rumah yang sudah dibangun pemerintah digusur.
