BATAM – Pemerintah Pusat melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan mengambil alih pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Batam. Tujuannya agar BLK tersebut dapat difungsikan kembali untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan telah dilakukan pertemuan tiga pihak yakni BP Batam, Kementrian dan Pemko Batam yang hasilnya disepakati bahwa BLK Batam yang selama ini dikelola oleh yayasan di bawah naungan BP Batam akan diserahkan ke Kemenakertrans RI. “Karena anggaran terbatas maka kita serahkan ke pusat. Disana ada anggaran. Kalau kita mengelola, dana yang dibutuhkan sangat besar,” katanya.
Untuk langkah saat ini, yakni melakukan pembubaran yayasan pengelola BLK selama ini. Setelah semuanya clear, baru diserahkan ke pusat. Pemko Batam dan Kemenakertrans sudah sepakat pembangunan dan pengelolaan BLK diserahkan ke Kementeraian Tenaga Kerja. “Renovasi, 2013 dan 2014 sudah bisa difungsikan. Selain itu, kedepan pihaknya juga akan memperluas, BLK di Pulau Setokok sebagai pengembangan, dengan luas lahan 10 hektar. Lahan tersebut, juga sudah disepakati oleh BP Batam,” ungkapnya.
Di Batam, sebut Dahlan, keberadaan BLK memang sangat penting. Menurutnya, ada fenomena di Batam, dimana peluang kerja banyak tapi tidak bisa diisi. Namun, saat ada lowongan kerja seperti ‘Job Fair’ kata Dahlan, dari 5.000 tenaga kerja yang dibutuhkan, hanya mampu diambil sebanyak tiga ribu. Hal ini disebabkan, karena skill yang diharapkan perusahaan tidak ada.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kemenakertrans RI Abdul Wahab Bangkona mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan Kemenakertrans dalam mengelola BLK tersebut adalah dimulai dengan renovasi gedung yang sudah banyak rusak.
“Sebelum kami kelola, yayasan pengelola BLK dibubarkan dulu. Dan itu sudah sepakati. Kita tunggu serah terima dan selanjutnya, renovasi. Karena memang pusat berkewajiban mengembangkan SDM yang ada di sini,” kata Wahab,.
Tidak bisa dipungkiri, kata Wahab, saat ini pengangguran terus bertambah, lowongan kerja banyak namun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak terpenuhi. Padahal, seperti diketahui, Batam sebagai daerah andalan Indonesia yang sangat strategis banyak perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kerja.
Hal itu terlihat dari beberapa komunikasi yang dilakukan dengan pihak Singapura. Kata Wahab, banyak tenaga kerja tidak sesuai dengan kualitas dan produktifitas pekerja Indonesia yang diharapkan. Karena itu, menjadi kewajiban untuk mengubah image tersebut melalui BLK. Perlu diketahui, mengelola suatu BLK memang butuh dana yang besar.
Seperti pengalaman sebelumnya, BLK yang besar listriknya saja per bulan bisa mencapai Rp40 hingga Rp50 juta. Sementara Kementerian pusat bertanggung jawab untuk itu semua. Wahab berjanji pengelolaannya akan lebih profesional yang kepala tidak memiliki ‘job mobility’.
” Pusat itu kelola managemen. Dan ini memang membutuhkan skill yg begitu tinggi. Dan bila berjalan lancar, secepatnya diserahkan ke kita, tahun depan sudah bisa operasi. Sebab, gedung sekarang, seperti asrama, kantin, kelas, workshop perlu direhab,” katanya.
Mengenai dana rehabilitasi, Wahab belum bisa memastikan sebelum tim turun untuk melihat kondisi gedung. Jika perkiraan, bisa mencapai Rp5 miliar lebih. Renovasi secara bertahap dilakukan hingga 2014 mendatang. Sementara untuk penambahan gedung, akan dilakukan kemudian, jika lahan diserahkan ke pihaknya. Kemudian menyediakan alat, sesuai dengan potensi yang ada di Batam.
” Kita juga akan lihat nanti, potensi apa yang ada di Batam. Jelasnya, pelatihan elektronik, shipyard, welding. Ini yang perlu kita inventarisir, sesuai kebuthan daerah,” tambah Abdul Wahab.
