BATAM- Untuk menambah wawasan, Badan Narkotika Kota (BNK) Kabupaten Darmasraya dan Komunitas Inteligen Daerah (Kominda) Kabupaten Darmasraya melakukan studi banding ke Kota Batam. Studi banding dilakukan dalam mengemban tugas bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Darmasraya. Jum’at (24/02) Rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Darmasraya, H. Adi Gunawan, MM disambut dan diterima oleh Wakil Walikota Batam, Rudi, SE, MM di lantai V Kantor Walikota Batam.
Turut ikut dalam rombongan antara lain Wakil Bupati Damasraya , drs. Syafrudin, Ketua DPRD Damasraya, Rudi Hartono, Kapolresta Kabupaten Damasraya, AKBP Chairul, Serta kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Assisten I dan Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Damasraya.
Adi Gunawan dalam sambutannya mengatakan bahwa dipilihnya Kota Batam sebagai tujuan untuk menggali wawasan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan khususnya pengelolaan Kominda dan BNK, karena Batam dinilai memiliki kelebihan dalam pemberantasan narkoba dan masalah sosial. Batam juga merupakan kawasan bebas yang secara geografis rawan terhadap penyelundupan dan peredaran narkoba.
Salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatra Barat dengan jumlah penduduk 196.000 jiwa ini merupakan daerah yang sedang tumbuh karena pemekaran daerah yang dilakukan 8 tahun yang lalu. Sebagai daerah yang merupakan persimpangan dari 3 Provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat sendiri, Damasraya memiliki potensi yang besar untuk masuknya berbagai pengaruh luar termsuk timbulnya masalah-masalh sosial sebagai akibatnya. Selain itu Rombongan dari Kabupaten Damasraya juga menanyakan pengelolaan perijinan investasi.
“Untuk itu kami ingin berbagi pengetahuan dengan Kota Batam dalam Peran BNK dan Juga Kominda dan tehnik serta kiat-kiat yang dilakukan Pemerintah dalam membendung peredaran narkoba dan mengatasi masalah sosial,” jelas Adi Gunawan.
Menanggapi pertanyaan dari Ketua rombongan tersebut, Rudi menjelaskan bahwa untuk masalah perizinan investasi, Pemerintah Kota Batam sebagai dan BP Kawasan sebagai pemilik lahan yang telah di beri wewenang oleh pusat untuk mengelola lahan telah sepakat untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk mengajukan ijin usaha. “Kita memiliki pusat pelayanan perijinan terpadu. Ada 105 izin usaha yang bisa di urus disana. Disana kita juga bisa mengontrol jumlah tenaga kerja asing yang terdapat di Batam, saat ini jumlahnya mencapai 5000 orang,” jelasnya.
Adanya kemajemukan dalam suku, agama, dan karakteristik masyarakat, di Kota Batam sebagai kotaindustri, menjadikan Kota Batam sangat rawan terhadap konflik maupun kerawanan pada aspek ideologis, aspek politik, aspek ekonomi maupun aspek sosial budaya, aspek hankam, serta aspek bencana alam. Dalam kaitan inilah peran Kominda dalam deteksi dan cegah dini sangat diharapkan karena konflik di daerah merupakan potensi besar konflik tingkat Nasional, kata Rudi.
Sedangkan untuk penanganan kasus narkoba, Aswandi dari Pengadilan Negeri Batam menjelaskan bahwa di Kota Batam dari 1000 perkara pada tahun 2011 lalu, 50 persennya adalah perkara narkoba. “Karena perkara narkoba di batam lebih banyak di dominasi oleh Penjual sekaligus Pengedar dan juga pemakai, karenanya, PN Batam hampir tidak pernah memutuskan rehabilitasi untuk terdakwa,” jelasnya.
Berkaitan dengan peran BNK, Febrialin, Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Batam menjelaskan bahwa peranan BNK masih dalam tataran Preventif. Artinya, BNP bekerjasama dengan Kominda terus aktiv melakukan berbagai tindakan pencegahan peredaran Narkoba, antara lain berupa Sosialisasi ke sekolah-sekolah, karyawan dan pekerja. Selain itu juga melalui media cetak, elektronik dan radio.
Dengan adanya koordinasi penegak hukum di bidang narkoba, Polisi, Kejaksaan dan BNK, maka diharapkan pemberantasan peredaran narkoba di Kota Batam akan lebih maksimal. Bahkan ketiga penegak hukum bisa saling bekerja sama dan berbagi informasi yang dimiliki.
(crew_humas/hw)
Tweet
