BATAM - dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014 Pemerintah Kota (Pemko)  Batam menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batam, Senin (25/3) di Vista Hotel. Walikota Batam Ahmad Dahlan berkesempatan membuka musrenbang tingkat Kota Batam, dalam sambutannya Dahlan mengatakan musrenbang yang dilaksanakan Kota Batam perlu dilakukan secara lebih terpadu, terkoordinasi, sinergis, komprehensif dan partisipatif sehingga menghasilkan kesepakatan untuk RKPD 2014.

Aspirasi masyarakat yang lebih diperhatikan secara keseluruhan. Menurut Dahlan ada 4 isu utama yang menarik menjadi permasalahan utama yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), perubahan iklim, tenaga kerja dan lingkungan. Guna menyikapi permasalahan yang dihadapi Batam dan dengan terbatasnya ketersediaan dana pembangunan Kota Batam Dahlan menghimbau kepada pihak terkait untuk bersama-sama memperhatikan peningkatan kebutuhan dasar masyarakat.

Kebutuhan dasar masyarakat tersebut diantaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, rumah susun, kebersihan lingkungan, lahan untuk fasum dan fasos, pemberdayaan ekonomi masyarakat, masalah kampung tua, pengembangan kawasan perbatasan dan peningkatan investasi di Batam. Dahlan berharap seluruh SKPD dilingkungan Kota Batam dapat meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsolidasi dengan lintas SKPD di Provinsi Kepri dan dengan kementrian di pusat dalam rangka menarik program yang dilaksanakan melalui dana APBD I dan dana APBD maupun dana-dana yang tersebar di kementrian atau lembaga.

Selain itu, semua SKPD penghasil agar melakukan optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan penggalian sumber pendapatan daerah. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam (Bapeko) Wan Darussalam mengatakan musrenbang adalah sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dari tingkat kelurahan, kecamatan, SKPD sampai dengan provinsi. Tujuan dari musrenbang menurut Wan sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan guna mendapat masukan bagi penyempurnaan daerah.

Menurut Wan, Pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD. Rancangan alokasi dana serta informasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD I, APBD II dan APBN serta sumber pendanaan lain. RAPBD Kota Batam tahun 2014 sebesar 1,7 T, sedangkan untuk belanja langsung sebesar 1,2 T sedangkan belanja tidak langsung sebesar 800 M. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Batam Rudi, Ketua TP PKK Kota Batam Mariana Ahmad Dahlan, Wakil Ketua TP PKK Kota Batam Marlin Agustina Rudi, Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Kepri Amhar Ismail, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, Ketua DPRD Kota Batam Surya Sardi, seluruh SKPD dilingkungan Pemko Batam, camat dan lurah se-Kota Batam, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya.