Fasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan
BATAM – Rapat Kerja Kelompok Kerja (Raker Pokja) Bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya (BSP2S) dan peningkatan kualitas perumahan (PKP) tahun 2009 diadakan selama 1 (satu) hari bertempat di lantai IV kantor Walikota Batam pada hari ini, Kamis (19/03).
Kapuspen Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI, Dr. Ir. Andi Zainal A. Dulung, M.Sc yang bertindak sebagai ketua Pokja Nasional BSP2S dan PKP menyampaikan pentingnya persepsi yang sama terkait kebijakan Nasional tersebut yang langsung bersentuhan dengan masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana sasaran kebijakan ini, katanya saat pembukaan rapat kerja yang dihadiri 12 Pokja Kabupaten/Kota dari 4 Provinsi yang meliputi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Riau dan Bangka Belitung.
Sasaran penerima kegiatan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diseleksi secara langsung dan disalurkan oleh lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank seperi koperasi dan badah usaha lainnya yang dimungkinkan dan sanggup mengikuti pedoman yang telah digariskan dalam peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/2006.
Kepala Dinas Sosial, Drs Syuzairi, M.Si, yang mewakili Walikota Batam menyampaikan kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kebijakan Nasional tersebut sudah diwujudkan dalam penyaluran dan pengawasan kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya yang sangat membantu berbagai MBR di beberapa kecamatan di Batam. Tahun ini, kegiatan ini juga akan diback-up sepenuhnya oleh Tim Pokja yang akan diusulkan Walikota Batam kepada Kementerian Perumahan Rakyat RI untuk dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini, katanya.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan sebagaimana dalam bernbagai kesempatan mengungkapkan kebijakan strategis Pemko Batam dalam melakukan intervensi dalam penyediaan sandang, pangan dan papan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Batam senantiasa komitmen melanjutkan kegiatan sejenis baik berupa fasilitasi, pengawasan atau bahkan pengalokasian anggaran di APBD kota Batam sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Batam dapat terlaksana secara bertahap.
Untuk kegiatan BSP2S untuk pembangunan baru sebesar 10 juta rupiah per unit rumah dan untuk peningkatan kualitas difasilitasi sebesar 5 juta rupiah. Sementara untuk PKP dengan jenis peningkatan kualitas sebesar 4,4 juta per unit rumah serta untuk prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sebesar 4 juta per unit rumah.
Untuk tahun 2009, Kementerian Perumahan Rakyat RI akan menyalurkan program BSP2S dan PKP senilai 143,125 milyar yang akan didistribusikan ke 32 provinsi dan 202 Kabupaten/Kota se Indonesia. Khusus untuk provinsi Kepri akan dialokasikan ke 3 kabupaten dan 2 kota dengan besaran anggaran senilai 3,27 milyar.
Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs Yusfa hendri, M.Si, menyampaikan pihak kementerian Perumahan Rakyat RI menilai kedua program yang dijalankan sejak tahun 2008 di Batam berjalan dengan sukses sehingga tahun ini Batam diberi kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja sekaligus melihat secara dekat distribusi pelaksanaan program yang sama pada tahun 2008 yang terletak di kelurahan Tanjung Uma sebanyak 24 MBR, Kelurahan Sagulung sebanyak 8 MBR, kelurahan Nongsa sebanyak 18 MBR serta pembangunan PSU di Tanjung Uma berupa semenisasi jalan pemukiman sepanjang 150 meter dan perbaikan jembatan, kata Yusfa menutup keterangannya.
(*titan)
Jika Pemko serius dalam hal ini, dgn anggaran 3.27 Milyar maka banyak sekali masyarakat berpenghasilan rendah yg dpt dibantu. hanya konsep distribusinya yg munkin perlu diperbaiki.
Kalau saja uang itu dialokasikan untuk warga yg betul2 belum memiliki rumah untuk uang muka dgn jaminan Pemko, dgn asumsi uang muka per pemohon sebesar 5 jt rupiah, maka akan terbantu sebanyak 654 kk per tahunnya. maka ke depan tidak akan ada lagi ruli2 yg berdiri di batam dan sekitarnya yg pada akhirnya dapat membantu program pemko dalam mewujudkan batam sebagai bandar dunia yg madani dan sebagai lokomotif ekonomi nasional. bravo pemko.