HUMAS PEMKO BATAM – Walikota Batam, Muhammad Rudi menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi serta Forkopimda Kabupaten/Kota Tahun 2019. Acara yang digelar di Centul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (13/11) dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Rudi hadir di acara itu bersama dengan Forkopimda Kota Batam. Pertemuan ini digelar dalam rangka mensinergikan lima prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024.
Rudi hadir bersama Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Dedie Tri Hariyadi dan Komandan Kodim 0316/Batam, Letkol Inf Ahmad Daud Harahap.
Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan fokus kerja lima tahun ke depan. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Saat ini pembangunan SDM ini menjadi prioritas utama. “Karakter pekerja harus dinamis. SDM harus trampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.
Untuk pembangunan infrastruktur ungkapnya, yang menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi dan juga memperhatikan kawasan wisata. Bagaimana infrastruktur yang dibuka mampu mendongkrak lapangan kerja baru yang dapat memberi nilai tambah perekonomian rakyat.
Penyederhanaan regulasi dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dengan tujuan terbukanya lapangan kerja. “Prosedur perizinan yang panjang dipotong, panjang itu birokrasi yang panjang,” tekannya kepada seluruh kepala daerah yang hadir.
Joko Widodo juga meminta agar ada kepastian diterimanya program bagi masyarakat penerima manfaat. “Jangan cuma terkirim tapi pastikan bantuan yang diberikan itu diterima oleh keluarga penerima manfaat,” katanya mengingatkan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumpulkan seluruh kepala daerah, baik walikota, bupati, hingga gubernur untuk menegaskan visi Presiden Joko Widodo di pemerintahan periode kedua.
Usai dibuka oleh Presiden, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang dibagi ke menjadi delapan panel. Panel I membahas tentang Sinergi Penegakan Hukum. Narasumber terdiri dari Menko Polhukam, Menko Perkonomian, Ketua KPK, Ketua BPK dan Jaksa Agung.
Panel II membahas tentang Sinergi Pembangunan Daerah dengan narasumber Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko PMK dan Menteri ATR/BPN. Panel III membahas tentang Stabilitas dan pengawalan pembangunan. Selalu narasumber Panglima TNI/Kapolri, Menkum HAM, Kepala BPKP dan Irjen Kemendagri.
Panel IV dengan materi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan narasumber Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan dan Menteri Agama.
Panel V membahas pembangunan infrastruktur, Panel VI membahas tentang penyederhanaan regulasi dan reformasi, Panel VII danbVIII membahas tentang Transformasi Ekonomi. (HP)
