HUMAS PEMKO BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Dua unit pelayanan publik (UPP) di lingkungan Pemko Batam, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah berhasil meraih penghargaan sangat baik atau A-.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo kepada Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah 1 Tahun 2019 di Hotel Aston Batam, Kamis (6/11).
“Ada dua penghargaan yang kita terima yakni pelayanan publik yang ada di DPM-PTSP dan RSUD Embung Fatimah. Tentunya kita bersyukur dengan penghargaan yang kita terima ini,” ujar Amsakar usai menerima penghargaan.
Sejak diresmikan di tahun 2017, DPM- PTSP Kota Batam menurutnya terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Kota Batam. Katanya, kehadiran DPM-PTSP Kota Batam nomor empat di Indonesia setelah Surabaya, Banyuwangi dan DKI Jakarta.
“Mengintegrasikan perizinan dengan sistem online single submission (OSS),” katanya menyebut salah satu terobosan yang dilakukan oleh DPM-PTSP Kota Batam.
Saat ini Walikota Batam, Muhammad Rudi juga tengah mencari formula untuk mengintergasikan perizinan yang ada di Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Kita bersungguh-sungguh untuk mengejar capaian ini. Sehingga tujuan akhir untuk memberikan kemudahan pelayan publik di Kota Batam tercapai,” tutur suami Erlita Sari ini.
Saat ini melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) DPM-PTSP terdapat 430 layanan perizinan dari 33 instansi. Terakhir Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri turut bergabung di MPP memberikan layanan publik untuk masyarakat.
Direktur RSUD Embung Fatimah, Drg. Ani Dewiana mengaku bangga karena terdapat peningkatan dari evaluasi yang dilakukan Menpan RB. Jika tahun sebelumnya mendapat nilai B, maka tahun 2019 ini RSUD Embung Fatimah memperoleh nilai A- atau sangat baik. Ia berjanji ke depan akan terus meningkatkan inovasi sehingga mendapat capaian pelayanan prima.
“Mudah-mudahan bisa ditingkatkan dari A- menjadi A atau prima,” katanya.
Ke depan di counter layanan publik ia akan meletakkan makanan gratis yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat. Menurutnya itu akan menjadi salah satu inovasi yang ada diterapkan di RSUD Embung Fatimah.
“Itu dari sedekah teman-teman. Kita letakkan di meja pelayanan dan bagi pasien yang belum sarapan bisa mengambil. Tujuan kita ke depan bagaimana masyarakat terlayani dengan baik,” sebutnya.
Di tahun 2019, Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap 214 Kabupaten/Kota dan 33 Provinsi. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat peningkatan lokasi yang dievaluasi. Deputi Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi RI, Diah Natalisa menyampaikan ditingkat provinsi terdapat 11 DPM-PTSP dan 80 DPM-PTSP Kabupaten/Kota yang dievaluasi. Sementara RSUD ditingkat provinsi terdapat 10 RSUD dan 67 RSUD Kabupaten/Kota yang dievaluasi.
“Untuk evaluasi Disduk Capil ada 80 lokus dan UPTD Samsat ada 11 lokus,” ujar Diah.
Menpan RB, Tjahjo Kumolo memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan. “Pemerintah Daerah harus menonjol dan punya inovasi untuk memberikan pelayanan publik dan memberikan kemudahan untuk investasi,” kata pria kelahiran Solo ini.
Harapannya melalui evaluasi yang dilakukan Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa memberikan inovasi dan mempercepat proses pelayanan publik. Salah satunya dengan merampingkan jalur birokrasi, semakin pendek maka akan mempercepat proses pelayanan publik.
“Penghargaan untuk unit pelayanan ini semoga bisa merangsang perbaikan layanan bagi pemerintah daerah lainnya. Untuk mewujudkan pelayanan prima di seluruh unit layanan, tentu perlu dukungan infrastruktur dan kapasitas SDM yang memadai untuk dapat mengembangkan sistem pelayanan publik modern berbasis teknologi informasi,” paparnya mantan Menteri Dalam Negeri ini.(HP)
