HUMAS PEMKO BATAM– Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Otonomi Daerah RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebijakan Desentralisasi Di Daerah Berciri Kepulauan, Selasa (25/9) di Swissbell Hotel. Diharapkan melalui FGD ini dapat diperoleh masukan yang maksimal dari daerah kepulauan.
“Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas kegiatan ini bisa diikuti dengan sebaiknya sehingga upaya nasional terhadap pemerataan di NKRI yangterdiri dari daerah maritim dapat mencapai tujuan sebaiknya,” ucap Staf Khusus Wapres RI Bidang Otonomi Daerah, Syahrul Udjud.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas dipilihnya Kota Batam sebagai tempat diselenggarakannya FGD ini. Draf RUU Kepulauan menurutnya sudah cukup matang sehingga untuk mematangkan RUU tersebut Staf Wapres ingin memperoleh informasi sehingga turun ke Kepri dengan menggelar FGD.
“Melalui FGD ini aka nada diskusi terbatas, karena hadir Wagub Maluku Utara, ada juga dari Bangka Belitung. Atas nama Pemko kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti FGD. Semoga melalui FGD ini kita bisa mendalami informasi mengenai daerah kepulauan,” sebut Amsakar.
Amsakar mengatakan kegiatan ini meupakan satu proses dari beberapa rangkaian kedepan untuk menyempurnakan RUU. Bahkan informasi yang didapat dari FGD akan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Antara Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama dengan DPD RI merasa keberadaan RUU ini sudah cukup urgent.
“Pentingnya RUU ini agar kesenjangan pembangunan daerah darat dan laut sekurangnya bisa seimbang. Seperti yang disampaikan Bapak Ahmad Muqowam tadi bahwa kesenjangan itu sangat mecolok,” ujarnya.
Batam sebagai bagian dari Provinsi Kepri dikelilingi sekitar 374 pulau dan lebih dari 100 pulau berpenghuni dan 40 lainnya merupakan pulau terluar. Dengan ditetapkannya RUU ini juga akan mempengaruhi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Akan ada porsi lebih dari kondisi saat ini. Karena luas daerah kepulauan akan dihitung bagian lautnya dan ini diperhitungkan untuk DBH dan DAU,” ucapnya.
Kegiatan FGD yang berlangsung sehari ini dibuka oleh Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Perencanaan Setdaprov, Syamsul Bahrum. Adapun selaku Keynote Speech kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowan dan Nurdin Basirun.
Materi disampaikan oleh Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN yang menyampaikan materi tentang Otonomi Daerah di Provinsi Berciri Kepulauan Aspek Kebijakan Desemtralisasi. Otonomi Daerah di Provinsi Berciri Kepulauan dari aspek Ekonomi yang disampaikan oleh Syamsul Bahrum, Asisten Ekonomi dan Perencanaan Setdaprov. Otonomi Daerah di Provinsi berciri Kepulauan dari Aspek Politik oleh J Kristiadi dan Apek Hukum dan Perundang-undangan oleh Satya Arinanto, ahli Hukum Tata Negara.(DV)
