HUMAS PEMKO BATAM– Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI karena mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini diberikan karena Pemko Batam berhasil mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 5 kali berturut-turut. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Dhanapala pada Kamis (20/09).
Kemenkeu memberikan 93 entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten). Untuk tahun 2017, Kementrian/Lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 Kementrian/Lembaga dari 73 Kementrian/Lembaga di tahun 2016. Di tingkat Pemerintah Daerah meningkat menjadi 411 Pemda dari 374 di tahun 2016.
“Penghargaan ini diterima oleh Pemko Batam karena lima tahun berturut-turut dari tahun 2013 s/d tahun 2017 mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Amsakar usai Rakor.
Capaian opini WTP yang diperoleh ini memperlihatkan kinerja tata kelola keuangan Pemko Batam sudah berada sesuai jalurnya. Apa yang dicapai ini menurutnya tidak akan terwujud tanpa dukungan dari DPRD Kota Batam dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam dan tim Kopsurgah KPK yang mendorong Pemko Batam untuk melakukan tata kelola keuangan yang baik. Meski menerima penghargaan Amsakar berharap OPD tetap melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai ketentuan.
“Penghargaan ini kita jadikan sebagai perangsang untuk bekerja lebih baik ke depan,” sebutnya.
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharan Negara (DJPBN). Tema Rakernas ini “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat”.
Atas penghargaan yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah,Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan apresiasinya. Diakuinya pada tahun 2017 banyak kementrian/lembaga dan Pemda yang meningkatkan kualitas keuangannya. Ini menunjukkan bahwa semua memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan Negara yang merupakan tanggung jawab bersama.
“Dengan laporan keuangan lebih baik, daerah cenderung memiliki indikator pembangunan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat dan menggenjot devisa,” kata Sri Mulyani.
Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Rakernas juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan sejumlah tokoh nasional lain sebagai pembicara.(DV)
