HUMAS PEMKO BATAM– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyebut Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam sangat bagus. Ia mengatakan bahwa Kota Batam merupakan pemerintah yang berbeda dengan tempat lain, ada Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Melalui MPP ini dapat menyatukan semua persoalan investor sehingga bisa terselesaikan dengan baik.
“MPP ini sangat bagus, Batam jauh lebih bagus lagi MPP nya. Saya senang dibawa kesini dan program ini juga didukung oleh Kejaksaan Agung,” ujar Rini dalam kunjungan kerjanya, Rabu (11/4) ke Kota Batam.
Rini datang berkunjung ke Batam bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur dan Kejaksaan Agung, HM Prasetyo. Rombongan disambut oleh Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo. Di MPP rombongan berkeliling melihat pelayanan yang ada di masing-masing konter pelayanan perizinan di sana.
Dimulai dari konter Kejaksaan, melihat pelayanan e-tilang. Para menteri berdialog dengan petugas yang bertugas memberikan pelayanan e-tilang. Bagaimana proses pengurusan bagi masyarakat yang kena tilang dan prosedur penyelesaiannya. Di konter layanan mandiri, romongan melihat masyarakat yang melakukan uploud dokumen untuk mengurus perizinan. Sambil bersenda gurau Rini bersama rombongan lainnya berkomunikasi dengan masyarakat. Dilanjutkan meninjau konter layanan BNI, ATB, dan balai nikah yang disediakan oleh Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Batam.
Rini juga mempertanyakan proses pengurusan perizinan apabila investor ingin berinvestasi dibidang hotel. Verbian, salah seorang petugas di MPP dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) menjelaskan bahwa yang utama ditanyakan kepada investor adalah terkait lahan. Apabila calon investor belum mempunyai lahan maka akan diarahkan ke BP Batam. Apabila lahan sudah tersedia dan seluruh persyaratan sudah dipenuhi dan callon investor membutuhkan kontraktor untuk mengerjakan pembangunan maka akan diarahkan ke Kadin untuk mendapatkan kontraktor.
“Ini program presiden yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Penekanan paling utama bahwa perizinan sudah betul-betul non tunai dan transparansi. Dari perbankan mendukung penuh program ini,” sebut Rini lagi.
Menpan-RB, Asman mengatakan bahwa sejak tahun 2017 lalu Kementrian mencoba untuk mengintegrasikan perizinan dari tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Katanya, ada empat daearah yang menjadi percontohan DKI, Surabaya, Bali dan Banyuwangi. “Respon datangnya dari Batam dan disupport oleh gubenur. Sehingga gedung yang tadinya tidak ada apa-apa disulap seperti saat ini,” kata Menpan memuji MPP Batam.
Saat ini MPP sudah menjadi viral dan sudah ada 19 kota yang antri untuk mendirikan MPP. Ke depan pelayanan perizinan terselesaikan tidak lagi hitungan hari melainkan hitungan jam. Diharapkan dengan cepatnya proses perizinan investasi bisa tumbuh. Pelayanan perizinan juga sudah transparan dengan adanya MPP karena tidak ada sentuhan antara pengurus dengan otoritas. “Dengan adanya program ini bisa menjadi model di Indonesia,” sebutnya.
Kejaksaan Agung, HM Prasetyo mengatakan MPP Kota Batam ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. MPP bertujuan karena pemerintah ingin meningkatkan pelayanan, transparan. Melalui pelayanan ini diharapkan tidak ada lagi terjadi penyimpangan dan mempermudah tugas aparat hukum.(HP)
