HUMAS PEMKO BATAM– Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggelar Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018, Rabu (4/4) di ruang rapat Engku Hamidah Kantor Walikota Batam. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh peserta dari empat provinsi dan 21 kabupaten/kota yang berada di wilayah 1. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan evaluasi pelayanan publik di daerah masing-masing. Yang menjadi sasaran untuk mengikuti workshop Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan UPT Samsat.
Deputi Layanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa mengatakan untuk tahun ini ada 206 daerah yang akan dilakukan evaluasi pelayanan publik. Diharapkan peserta yang mengikuti workshop ini dapat memaparkan apa yang diperoleh untuk diimplementasikan di daerah masing-masing. Peserta akan mengikuti diskusi panel yang akan dipimpin langsung oleh Deputi Layanan Publik. Selanjutnya peserta akan dibawa untuk mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam yang terletak di Gedung Sumatera Promotion Centre.
“MPP Kota Batam sebagai percontohan. Diharapkan setelah melihat langsung pelayanan yang ada di sana dapat diimplementasikan di daerah masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan public di daerahnya,” papar Diah.
Dalam sambutan Kemenpan RB yang disampaikan Diah dikatakan bahwa kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Sehingga ketika masyarakat melakukan pelayanan sudah ada kepastian dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Setiap instansi harus melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dan capaian.
“Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai dari bawah hingga tingkat tertinggi,” jelasnya lagi.
Dalam kesempatan itu Direktur RSUD Kutai Negara juga melakukan sharing pelayanan yang diterapkan oleh unit kerjanya. Karena RSUD Kutai Negara satu-satunya rumah sakit yang memperoleh nilai A terhadap pelayanan publik. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Kemenpan RB yang telah menunjuk Batam sebagai tuan rumah untuk kegiatan ini. Kota Batam menurutnya salah satu daerah yang menjadi percontohan pelayanan perizinan satu pinti bersama tiga kota besar Surabaya, DKI Jakarta dan Bali. Kini layanan perizinan di MPP menurutnya sudah bisa melayani 427 perizinan dan sudah terintegrasi.
“Dalam rapat bersama Pak Presiden juga diarahkan agar pelayanan berbasis online, ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu antri lagi,” ungkapnya.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP), Gustian Riau mengatakan bahwa sudah ada beberapa daerah yang datang untuk mencontoh system perizinan yang ada di MPP Kota Batam. Di MPP Kota Batam perizinan sudah online dengan jumlah perizinan yang cukup banyak. Sebagai narasumber pada workshop tersebut, Gustian akan memaparkan bagaimana cara menggabungkan seluruh perizinan yang ada. Bahkan MPP Kota Batam sudah siap melakukan perizinan dengan system single submission, seluruh perizinan mulai dari tingkat daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung.
“Batam sudah siap untuk melaksanakan single submission, dan ini akan segera di launching oleh BKPM,” kata Gustian.(HP)
