HUMAS PEMKO BATAM – Walikota Batam H Muhammad Rudi bersama Wawako Batam Amsakar memastikan pembagian kios setelah penataan dan revitalisasi pasar induk akan dilakukan transparan, jujur dan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini di sampaikan Rudi menjawab pertanyaan perwakilan warga di oasar induk pada acara Cofee morning dan silaturahmi bersama masyarakat kecamatan Lubuk Baja, bertempat di Karambia cafe, sabtu pagi (13/1
tengku, perwakilan warga oasar induk mengatakan pada oenataan sebelumnya banyak terjadi kecurangan dan permainan sehingga permasalahan pasar induk tidak pernah. Dulu saat pendataan tidak adil dan dijadukan lahan untuk pengusaha pasar artinya dia punya lapak tapi tidak berjualan dan disewakan.
“Tidak boleh ada permainan saat pendataan. Dan tidak ada makelar atau pengusaha pasar. Kata tengku
Nanti juga apabila dilakukan pendataan kami mohon perangkat RT RW agar dilibatkan sehingga data pedagang dipasar induk valid dan tepat sasaran.
Selain itu tengku juga meminta kepada Walikota agar memperhatikan masjid yang ada pasar. Untuk di fasilitasi dengan pemilik lahan untuk relokasi masjid kamipak wali.
Selain memastikan pendataan yang valid dan transparan. Wawako juga menjelaskan saat ini proses penyerahan pasar induk sudah di kementrian keuangan. Sejalan itu Pemko sudah menyiapkan
kajian dan detailed engineering design (DED) yang diharapkan mampu menampun 2200 pedagang, baik pedagang kali lima di sekitar jodoh dan Nagoya.
“Dipastikan tidak ada permainan pengalokasian kios di pasar induk. Soal relokasi masjid sudah dilakukan pembicaraan dengan pemilik lahan. Masih dibicarakan lokasi pengganti masjid saat ini,” tetang Amsakar
Silaturahmi dan coffee morning ini juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas pembangunan yang dilakukan pemerintah. Seperti yang disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Lubukbaja, Sahlan.
Menurutnya perkembangan Batam luar biasa. Jalan yang sempit jadi lebar. Terutama di Kecamatan Lubukbaja. Ia berharap ada pemeliharaan berkala untuk jalan yang sudah cantik ini.
“Parkirnya juga harap jadi perhatian Pak. Jalan yang sudah dilebarkan banyak dijadikan tempat parkir. Ini mohon jadi perhatian Bapak Walikota bersama jajaran,” kata dia.
Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan terkait jalan baru yang dijadikan parkir, setelah pekerjaan jalan selesai semua akan ditertibkan. Saat ini belum ditertibkan karena proses pembangunan dan pelebaran jalan masih terus berlangsung.
Seperti di Lubukbaja tahun ini ada tiga ruas jalan yang dilebarkan. Pertama, dari simpang Polsek Lubukbaja ke Simpang Baloi. Kemudian dari Polsek Lubukbaja ke Irinco. Serta dari Simpang Baloi ke Simpang Nelayan.
“Banyak gagasan dan ide untuk mengubah wajah Batam namun terkendala oleh keterbatasan dana APBD. Oleh karena itu sejak kepemimpinan kami, betul-betul melakukan efisiensi dari perjalanan dinas, honor kegiatan dihapus dan dari belanja pegawai lainnya,” kata Rudi.
Tidak hanya masalah i frastruktur yang ditanyakan warga,
Ketua Rukun Khasanah Warisan Batam, Makmur Ismail mengatakan ada warga yang dipindah dari Jodoh ke Sei Panas sejak tahun 1974. Tapi hingga saat ini tidak mendapat sertifikat tanah. Sementara yang baru dipindahkan sudah mendapat sertifikat.
“Demikian juga halnya dengan masyarakat di kampung tua yang sudah hidup di sana sejak ratusan tahun. Saat ini ada 37 titik kampung tua di Batam, dihuni 60 ribu kepala keluarga. Kami rela diganti rugi 10 perak per meter waktu itu,” ujar warga Tanjunguma ini.
Menjawab hal ini, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan sertifikat kampung tua belum diserahkan karena saat
Ini proses pengukura
belum final luasannya. Saat ini yang sudah selesai pengukuran baru sembilan titik. Dan kesembilannya sudah dikirim ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Belum dapat disertifikatkan karena dalam pembahasan. Kalau atas nama pemerintah dengan nilai tertentu, harus persetujuan DPRD. Tapi Pemko Batam inginnya langsung ke masyarakat,” jelas Amsakar.
Sementara terkait pemindahan yang lama, Amsakar meminta untuk bersabar. Karena sertifikat gratis ini merupakan program nasional dan ada kuota yang ditentukan dari pusat.
“Saat ini diprioritaskan daerah kavling di wilayah Sagulung dan Sei Beduk. Tahun ini ada lagi sekitar 20 ribu, akan masuk wilayah di luar kecamatan tadi. Mudah-mudahan beberapa lokasi lama seperti Sei Panas dan Bengkong,” ujarnya. (#HP)
