HUMAS PEMKO BATAM – Lurah-lurah diperintahkan mendata lahan warga yang belum bersertifikat. Hal ini disampaikan Walikota Batam, Muhammad Rudi saat silaturahmi dengan warga Sekupang di Sei Harapam, Minggu (7/1).
“Data kavling yang belum memiliki sertifikat. Biar segera diurus. Karena tahun ini Kepri (Provinsi Kepulauan Riau) dapat 40.000 sertifikat untuk dibagikan gratis,” kata Rudi.
Selain membahas tentang sertifikat tanah, pada kesempatan ini Rudi juga memaparkan rencana pelebaran jalan di 2018. Ada sepuluh ruas jalan yang akan ditambah jumlah lajurnya dari dua menjadi tiga hingga empat di setiap jalur. Jalan-jalan ini juga akan dilengkapi pedestrian serta penanaman pohon.
“Banyak yang protes kenapa pohon ditebang. Itu nanti kita tanam lagi dengan Ketapang Kencana,” ujarnya.
Silaturahmi dan coffee morning Walikota ini juga diselenggarakan di Kecamatan Batuaji pada hari yang sama. Masyarakat Batuaji menanyakan kebijakan Pemerintah Kota Batam tentang transportasi online khususnya taksi.
“Online dan pangkalan tidak sepaham. Sementara perekonomian juga susah, banyak perusahaan tutup, banyak pengangguran. Apa solusi Pemko mengatasi permasalahan ini. Kami takut anarkis Pak,” ujar Dani, warga Buliang yang juga pengemudi taksi online.
Menjawab pertanyaan ini, Rudi mengatakan bahwa pemerintah ingin agar ada jalan keluar terbaik bagi taksi online dan pangkalan. Karena tidak bisa dipungkiri seluruhnya adalah warga Batam. Pengemudi taksi pangkalan sudah lebih dulu menjadi sopir transportasi umum tersebut. Sedangkan taksi online umumnya warga yang kini tak punya pekerjaan akibat industri tutup.
“Pemko Batam sedang mencari formula. Kami ingin, baik pangkalan dan online sama-sama jalan. Jadi bisa mendapatkan win-win solution,” kata Rudi.(#mc)
