HUMAS PROTOKOL BATAM– Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang merealisasikan 70 persen APBD Kota Batam untuk kepentingan publik. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan reses Anggota Komisi VIII DPR RI, Kamis (14/12). Kepada anggota Komisi VIII Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad memberikan informasi terkait persoalan yang ada di Kota Batam.
Wawako menyampaikan bahwa APBD Kota Batam sebesar 70 persen untuk kepentingan publik dan 30 persen untuk kepentingan administrasi dan belanja pegawai. Wawako juga menyampaikan bahwa untuk tahun 2017, APBD Kota Batam mengalami devisit Rp169 miliar.
“Untuk menutup devisit kami meniadakan anggaran belanja ATK, Konsumsi dan SPPD,” jelas Wawako.
Permasalahan lain yang dihadapi pertumbuhan penduduk di Batam yang sangat tinggi. Tingginya angka pertumbuhan menjadi salah satu kendala Pemko Batam untuk menyediakan utilitas bagi masyarakat. Salah satu permasalah di bidang pendidikan, setiap tahunnya dalam penerimaan siswa baru membludak sehingga tidak tertampung.
Menyangkut angka kemiskinan, Wawako menyampaikan ada sekitar 37 ribu masyarakat Kota Batam yang berkategori miskin. Dari 37 ribu sebanyak 32 ribu terdata di Kementrian Sosial. Namun dari 32 ribu itu yang memanfaatkan sebanyak 22.412. Rendahnya jumlah rumah tangga yang memanfaatkan menurutnya karena angka kemiskinan di Kota Batam menurun.
Persoalan lainnya yang disampaikan Wawako yakni terkait kasus trafiking dan Batam yang dijadikan sebagai tempat pemulangan TKI ilegal. “Letak Batam yang strategis sehingga menjadi arus lalu lintas keluar masuk orang dan barang yang berdampak pada kejahatan trans nasional. Awal tahun lalu terdapat kasus pemulangan TKI illegal, karena kapal yang ditumpangi kelebihan penumpang ada kapal tenggelam dan korban sekitar 300 akhirnya ditampung di Rudenim Tanjung Pinang,” jelas Wawako menginformasikan permasalahan yang ada di Kota Batam.
Dibidang keagamaan, Pemko Batam setiap bulannya memberikan insentif kepada guru agama, imam masjid, Persatuan Mubaliq Batam, RT/RW. Di bidang kemasyarakatan, melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat membangun 100 unit rumah tangga layak huni (RTLH) di 3 kecamatan hinterland di Kota Batam.
Kunjungan Anggota Komisi VIII DPR RI ke Kota Batam dalam rangka reses pengawasan terhadap APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Ketua rombongan, M. Ali Taher yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan bahwa mereka ingin mengetahui mengenai kebijakan, program dan kegiatan bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana yang dilaksanakan di Pemprov Kepri dan Kota Batam.
“Kami ingin mendapat masukan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi di lapangan dalam melaksanakan program pembangunan di bidang yang ditangani oleh Komisi VIII. Kemudian bagaimana bentuk dukungan dari Pemko Batam dan Pemprov Kepri dalam mendukung kegiatan itu,” jelas Ali Taher.
Rombongan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Tengku Said Arif Fadillah di Graha Kepri, Batamcentre. Kepada rombongan selaku tuan rumah, ia menjelaskan mengenai kondisi Pemprov Kepri serta 7 kabupaten/kota yang ada di Kepri. Kepada para wakil rakyat yang berkantor di Senayan itu, ia menyampaikan harapannya agar anggota Komisi VIII mendukung disahkannya UU Daerah Kepulauan. Menurutnya jika UU ini disahkan berpengaruh pada perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kepri.
“Provinsi Kepri ini 94 persennya lautan dan 6 persen darat. Kami mohon dorongan supaya UU Daerah Kepulauan ini segera di sahkan,” sebutnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri, Misni melaporkan bahwa dari segi anggaran dari tahun ke tahun dana yang diperoleh baik dari APBD Provinsi Kepri maupun APBN mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dana yang dialokasikan dari APBN Rp16,6 miliar dan dari APBN senilai Rp2,6 miliar. Ia juga menginformasikan bahwa indeks pembangunan gender di Provinsi Kepri masuk 10 besar tingkat nasional dan Batam menjadi penyumbang yang terbesar. “Tapi belum diiringi dengan pemberdayaan gender,” katanya.
Di bidang keagamaan, Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kepri, Marwin Jamal mengatakan bahwa untuk kuota haji, Kepri mendapat kenaikan kuota setiap tahunnya. Di Batam keberangkatan melayani empat provinsi, Kalimantan Barat, Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Kepri. Yang menjadi persoalan menurutnya adalah bahwa embarkasi bukan milik Kanwil melainkan milik BP Batam. Sehingga Kemenag tidak bisa melakukan rehab terhadap embarkasi.
“Kondisi embarkasi memprihatinkan dari tahun ke tahun. Selanjutnya untuk keberangkatan kita ada 21 kloter,” jelasnya.
Sedangkan dari Badan Amil Zakat, zakat yang diperoleh dari Provinsi Kepri sudah mencapai target yakni Rp17 miliar tahun ini.
Menutup pertemuan siang itu, Ketua Komisi VIII DPR RI menyerahkan dana Dekontrasi untuk Provinsi Kepri Tahun 2018 sebesar Rp2,6 miliar.
Usai pertemuan di Graha Kepri, anggota Komisi VIII DPR RI melanjutkan meninjau shelter di Sekupang. Dilanjutkan kunjungan ke E Warung Melati yang terletak di Kampung Bagan Kecamatan Sei Beduk.(HP)
