HUMAS PROTOKOl BATAM– Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Sosialisasi Petunjuk Operasional dan Konsultasi Program Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Tahun 2018, Rabu (8/11) di Hotel Harmoni One Batam Centre. Acara ini bertujuan untuk monitoring, konsultasi dan evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang didanai DAK.
Dimulainya acara ini ditandai dengan pemukulan oleh Staf Ahli Mentri Bidan Keterpaduan Pembangunan, Ir. Adang Saf Ahmad didampingi oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Acara yang berlangsung dua hari ini melibatkan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan yang berada di wilayah barat.
Riono Suprapto selaku Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementrian PUPR mengatakan bahwa Batam cukup baik dalam pembangunan DAK. Pelaksanaan kegiatan bersumber DAK di Kota Batan dinilai baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Batam aktif. Jalan, air minum, sanitasi, perumahan, selesai. Tahun depan dapat lagi semua bidang,” kata Riono.
Tahun 2018, kegiatan yang dilaksanakan di Batam antara lain bidang perumahan. Baik pembangunan baru rumah swadaya maupun peningkatan kualitas hunian. Program ini sifatnya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan stimulan senilai Rp 30 juta untuk rumah baru, dan Rp 15 juta untuk peningkatan kualitas hunian swadaya.
“Tahun depan ada 300-500 KK (kepala keluarga). Nilainya sekitar Rp 2,5-5 miliar. Dari tahun ke tahun meningkat terus. Karena kebutuhan akan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di program Kotaku cukup besar,” ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan Kota Batam, Herman Rozie mengatakan tahun 2017 ini Batam mendapat 478 bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari pusat. Awalnya ada 725 MBR yang diusulkan untuk menerima BSPS. Namun tidak semua lulus verifikasi karena kondisi rumah yang cukup layak huni atau sudah memiliki rumah kedua.
“Untuk tahun depan kita usulkan 800-an MBR. Kita ajukan banyak. Tapi belum tahu disediakan berapa,” kata dia.
Sementara itu Adang Saf Ahmad mengatakan bahwa sector infrastruktur penting bagi pembangunan, karena menunjang perekonomian. Dari tahun ke tahun ia mengatakan bahwa kondisi infrastruktur Indonesia mengalami perkebangan yang positif. “Namun perlu ditingkatkan lagi. Pada masa mendatang pembangunan infrastruktur di daerah menjadi prioritas,” sebutnya.
Capaian pembangunan jalan provinsi menurutnya sudah mencapai 75 persen, jalan kabupaten kota 60 persen dan untuk capaian cakupan sanitasi mencapai 100 persen. Kementrian PUPR menurutnya akan terus membantu daerah untuk meningkatkan sarana prasarana masyarakat. Sehingga diperlukan rancangan daerah yang memadai.
Adapun DAK Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 27,18 triliun. DAK Bidang Infrastruktur TA 2017 tersebut menurutnya dialokasikan untuk 33 Provinsi dan 505 Kabupaten/Kota di seluruh Republik Indonesia. Pengalokasian DAK Bidang Infrastruktur adalah salah satu kebijakan khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang ditujukan untuk mencapai target-target RPJMN 2015-2019.
Tujuan DAK sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. DAK diharapkan menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka penyediaan pelayanan publik di daerah yang sejalan dengan prioritas nasional.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementrian PUPR yang telah menyelenggarakan sosialisasi tersebut di Kota Batam. Wali Kota juga menyampaikan terimakasih karena Kementrian PUPR sudah banyak membantu Batam dalam pembangunan di Batam. “Jika hanya mengandalkan pendapatan maka kita tidak bias membangun. PAD kita mencapai satu triliun sehingga bisalah untuk membangun sedikit,” sebutnya.
DAK menurutnya sangat dibutuhkan dan khusus Provinsi Kepri, Batam mendapatkan alokasi DAK yang terbesar. Batam akan mendapat alokasi DAK untuk pembangunan Jalan Tol sehingga Batam menjadi penyangga ekonomi di Provinsi Kepri. Harapannya dengan adanya perubahan regulasi yang akan dilakukan di Batam maka Batam bisa seperti Singapura atau Johor. Telah disepakati pada 19 Oktober 2019, status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) akan transformasi ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Mudah-mudahan pembangunan di Kota Batam 2019 sudah selesai. Sehingga Batam yang dikembangkan sebagai kota wisata dapat menarik Wisman 2,5 juta dari yang saat ini orang masuk ke Batam itu 1,5 juta,” jelasnya lagi.(HP)
