HUMAS PROTOKOL BATAM- Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Tenaga Kerja melantik pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Periode 2017-2020, Jumat (27/10) di Hotel Vista. Pengukuhan dilakukan oleh Wali Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi dengan menyematkan Pin kepada Ketua FKJP terpilih Sahat Sagala. Wako mendukung penuh atas terbentuknya FKJP Kota Batam. Harapannya dengan adanya FKJP maka permasalahan tenaga kerja di Batam dapat diselesaikan dan tenaga kerja di Batam memiliki keahlian.
“Selama ini tenaga kerja kita yang bekerja ke luar negeri masih banyak yang menjadi pembantu rumah tangga. Ini yang harus kita rubah, bagaimana tenaga kerja memiliki skill,” ujarnya.
Bicara mengenai Balai Latihan Kerja (BLK), Wako mengungkapkan bahwa Pemko Batam tidak memiliki kewenangan. Pasalnya, lahan dimiliki oleh BP Batam dan pengelolaan BLK dilakukan oleh yayasan. BLK akan menjadi fokus utama Wako untuk menjawab persoalan tenaga kerja di Batam. Terkait hal tersebut Wako akan menyurati BP Batam, sehingga BLK dapat diserahkan ke Pemko Batam pengelolaannya. Selain persoalan BLK, fokus lainnya adalah membangun tempat penampungan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Rencananya tempat penampungan ini akan dibangun di pelabuhan.
Dalam sambutannya Wako mengatakan pertumbuhan ekonomi Batam yang saat ini turun ditargetkan dalam waktu dua tahun akan kembali mencapai angka 7 persen. Antara Pemko Batam dan BP Batam menurutnya akan melakukan apa yang menjadi kewenangan masing-masing. Jika ada permasalahan yang timbul maka baik Pemko Batam maupun BP Batam akan duduk bersama untuk mengkomunikasikan permasalahan yang ada dan mencari jalan keluar.
Baik Pemko Batam maupun BP Batam telah sepakat bahwa FTZ akan beralih menjadi KEK dalam waktu dua tahun. Ke depan mana yang dalam wilayah KEK menjadi urusan BP Batam dan di luar KEK akan menjadi urusan Pemko Batam. Wako menyebut banyak yang harus dibenahi untuk kemajuan Batam, salah satunya birokrasi yang berbelit-belit. Wako meminta dukungan dari semua pihak agar Batam tetap kondusif.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Rudi Sakyakirti mengatakan bahwa FKJP merupakan wadah untuk memfasilitasi kebutuhan dari dunia industry dan tenaga kerja. Ada lima komisi yang terdapat dalam kepengurusan FKJP. Tahun depan aka nada pemagangan ke Jepang bagi siswa SMK dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk rencana pemagangan ini, Disnaker akan melakukan sosialisasi ke sekolah SMK dan kecamatan.
“Semoga dengan adanya FKJP bisa membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan dunia usaha yang saat ini tengah lesu,” harapnya.
Hadir dalam acara pelantikan FKJP itu Ketua Kadin Batam, perwakilan APINDO, Abdul Wahab Bangkona, Staf Ahli Mentri Bidang Kerjasama Internasional. Rudi mengatakan kegiatan ini disejalankan dengan Bimtek Pemagangan yang akan berlangsung pada 26 sampai 28 Oktober 2017. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara FKJP dengan Kadin Batam, PT Citra Tubindo Tbk dengan Disnaker Kota Batam dan antara PT Ecogreen Oleochemical dengan Disnaker Kota Batam.(HP)
