Humas Protokol Batam – Mubaligh Kota Batam diminta partisipasinya dalam upaya pemerintah cegah penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 100 mubaligh dari seluruh kecamatan mendapat pelatihan dan pembinaan dengan narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam.
“Daerah kita rentan dengan prsoalan narkoba. Kita minta partisipasi mubaligh untuk ikut menyampaikan ke maysarakat tentang bahaya narkoba ini,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad saat membuka pelatihan dan pembinaan mubaligh di Aula Kantor Walikota Batam, Rabu (23/8).
Ada beberapa isu krusial yang menurutnya perlu dikerjakan bersama. Termasuk perlunya campur tangan Persatuan Mubaligh Batam (PMB). Selain narkoba, isu yang jadi perhatian adalah dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
Dengan jumlah mubaligh yang mencapai lebih dari 700 orang, diharapkan dapat membantu pembekalan spiritual masyarakat muslim Kota Batam. Peran PMB sangat besar karena jumlah umat muslim Kota Batam yang mencapai 70-80 persen dari total 1,2 juta penduduk.
Amsakar mengatakan panitia sudah memilih narasumber yang tepat dalam pelatihan ini. Selain BNN dan Ketua PMB, pelatihan juga akan diisi ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru.
“Narasumbernya luar biasa. Saya suka udtadz Abdul Somad itu. Dengan bobot narasumber itu kita berharap ada transfer mindset. Adopsi pemahamannnya, ilmunya,” kata dia.
Ketua panitia, Samudin mengatakan pelatihan berlangsung dua hari. Hari pertama dari BNN dan PMB. Sedangkan hari kedua, Ustadz Abdul Somad yang merupakan lulusan universitas di Mesir dan Maroko.
“Ini merupakan kegiatan rutin. Tahun 2017 ini kita ada pembinaan untuk ikatan persaudaraan imam masjid (IPIM), PMB, dan ikatan pendeta menetap Batam (IPMB),” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam ini.
Ketua PMB, Zulkarnain Umar mengatakan setelah pelatihan, pada Sabtu mendatang PMB akan melaksanakan musyawarah besar (mubes). Tujuannya untuk memilih ketua baru. Karena ia pribadi sudah menjabat hingga dua periode.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad berharap pelaksanaan mubes berjalan lancar. Jika memungkinkan cukup dengan musyawarah mufakat, tak perlu sampai terjadi eskalasi di dalamnya.
