Batam – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah I Sumatera merekomendasikan penguatan kewenangan Pemerintah Kota Batam. Rekomendasi ini masuk dalam poin kedua Deklarasi Batam sebagai hasil rapat koordinasi Komwil I Apeksi di Batam, pekan lalu.
“24 pemerintah kota di wilayah Sumatera menyepakati dan mendorong pemerintah pusat agar melakukan penguatan otonomi daerah di Kota Batam,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di Temenggung Abdul Jamal, Selasa (25/4).
Ia mengatakan penguatan khususnya di bidang pertanahan. Karena selama ini ada sembilan urusan di bidang pertanahan yang tidak pernah menjadi kewenangan dan urusan Pemerintah Kota Batam.
Amsakar menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam sambutan peringatan Hari Otonomi Daerah mengingatkan bahwa pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik, memberikan kemudahan perizinan dan investasi, serta memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga ia rasa cukup relevan jika pesan mengenai hasil rekomendasi Apeksi Komwil I tersebut disampaikan dalam upacara.
“Rekomendasi ini akan disampaikan ke pemerintah pusat, ke Mendagri. Kita harapkan dapat memberi spirit atas perjuangan yang kita lakukan selama ini terkait overlapping, persinggungan, irisan kewenangan yang terjadi saat ini. Kita sudah bergerak di semua lini, sudah dibahas di berbagai tingkat,”ujarnya.
