Batam – Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyerahkan paket sembako murah kepada masyarakat Kecamatan Batam Kota, Selasa (27/9). Sebanyak 1.000 rumah tangga sasaran (RTS) bisa menikmati paket sembako bersubsidi dari Pemerintah Kota Batam tersebut.
“Ini merupakan putaran kedua. Putaran pertama total 15.000 paket untuk se-Kota Batam, sekarang 15 ribu lagi,” kata Amsakar.
Adapun isi paket sembako ini adalah 5 kilogram (kg) beras, 2 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. Keseluruhannya merupakan produk dalam kemasan, bukan curah. Dan masyarakat bisa menebus paket sembako ini dengan harga Rp 50 ribu saja. Karena Pemko Batam mensubsidi hingga Rp 59.100 per paketnya.
Menurut Amsakar, bazar sembako murah ini dilaksanakan dengan harapan dapat menekan laju inflasi, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini untuk mengantisipasi beberapa hal. Salah satunya menjadi program yang mengintervensi laju inflasi Kota Batam. Inflasi inilah yang jadi momok karena jadi cermin daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan pendataan program perlindungan sosial (PPLS), kata Amsakar, terdapat 39 ribu RTS. Sementara berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) jumlah RTS di Kota Batam mencapai 45 ribu. Artinya Pemko Batam masih harus menambah jumlah bantuan program sosial seperti ini 9-15 ribu RTS. Karena saat ini hanya 30 ribu RTS yang tertampung dalam program bazar sembako murah.
“Jumlah masyarakat yang berada dalam rentang rentan miskin ini cukup besar di Batam. Mereka yang jatuh sakit jadi tergolong miskin misalnya. Ini yang buat angka kemiskinan di Batam sulit ditekan,” kata dia.
Amsakar mengatakan untuk penerima bantuan ini sudah melalui seleksi mulai dari tingkat RT/RW. Acuannya adalah nama dan alamat sesuai data dari BPS. Namun karena jumlah penganggaran yang terbatas maka perlu dipilih dengan skala prioritas.
Ia mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di Kota Batam merupakan dua prioritas program Walikota-Wakil Walikota, Muhammad Rudi-Amsakar Achmad. Dan dua prioritas ini juga sejalan dengan visi nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Pada rakornas lalu, Presiden berpesan jangan terpaku pada SPJ sehingga lari dari tupoksi. Dari waktu ke waktu APBN dan APBD relatif meningkat. Tapi dinilai tidak berkontribusi pada masyarakat. Maka Presiden ingin APBD berpihak pada infarstruktur dan kesejahteraan masyarakat. Ini sama dengan semangat kami di sini,” pungkasnya.
