BATAM – Wakil Walikota Batam, Rudi membuka sosialisasi dan verifikasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) se-Kecamatan Lubuk Baja, Selasa (9/8) di kantor Camat Lubuk Baja. Sebanyak 2.700 Kepala Keluarga mendapatkan bantuan kepesertaan BPJS dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Camat Lubuk Baja, Herman Rozie mengatakan pihaknya mengundang seluruh warga yang menerima bantuan kepesertaan BPJS untuk mendapatkan sosialisasi dari BPJS. “Agar warga benar-benar mengerti dan, paham apa itu BPJS,” katanya.
Menurutnya, perintah wawako setiap camat harus dekat dengan warganya. Harapannya, ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah, “jangan sampai masyarakat berpikiran pemerintah tidak peduli pada rakyatnya,” imbuhnya.
Pemko Batam tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Seluruh kelurahan mengumpulkan data warga miskin sebagai penerima bantuan kepesertaan BPJS kesehatan.
Para warga yang telah didata tersebut akan menjadi anggota BPJS kesehatan secara gratis. Artinya, premi kepesertaan dibayarkan oleh Pemko Batam melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Wawako Batam, Rudi mengatakan, Pemko Batam akan bayarkan dan akan diverifikasi oleh tim dari BPJS. “BPJS ini merupakan program pemerintah, bagaimana orang yang kurang mampu bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” katanya.
Pemko Batam mengucurkan dana untuk BPJS sebesar Rp.28 milyar dalam setahun. Pemerintah akan bayar ke BPJS, setelah itu, masyarakat bisa berobat. “Tidak dikenakan biaya lagi alias gratis,” katanya.
Menurut Rudi, masyarakat harus mengetahui bagaimana cara berobatnya. Untuk pertama, masyarakat harus berobat di Puskesmas. Apabila tidak sanggup menangani baru dirujuk ke Rumah Sakit (RS) yang lebih besar. “Ada 7 rumah sakit yang sudah di konytrak pemerintah, RSUD embung fatimah, RS awal bros, RS Otorita Batam, RS Harapan Bunda, RS Budi Kemuliaan, RS Aini dan RS Casa Medica,” paparnya.
Rudi meminta laporan pemerintah untuk memantau pelaksanaan jaminan kesehatan. “Apabila ada yang mempersulit atau meminta pungutan, segera laporkan kepada pemerintah,” imbuhnya.
Berbagai program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan antara lain, raskin, bedah rumah dan bantuan perbaikan rumah serta beasiswa bagi pelajar kurang mampu.
