BATAM – Walikota Batam, Ahmad Dahlan menghadiri rapat tahunan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan tahun 2013, Kamis (24/10) yang digelar di Swissbel Hotel. Batam sebagai kota Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) kembali dipilih untuk menggelar even berskala nasional.
Delapan kepala daerah dari Provinsi Kepri (sebagai tuan rumah), Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Babel, Sulut dan Sultra hadiri di acara rapat ini, dan akan membahas berbagai hal berkaitan dengan membangun provinsi kepulauan. Pada kegiatan Raker kali ini juga dilaksanakan Seminar dengan narasumber Prof. Dr. Rochmin Dahuri dengan tema “ Pengembangan Sumber Daya Kelautan dalam Membangunan Daerah Kepulauan dan Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA PhD. Dengan tema “ Perlakuan Khusus Bagi Daerah Kepulauan dalam Konteks Otonomi Daerah”.
Gubernur Kepri, Muhammad Sani mengatakan selama sepuluh tahun, Badan ini telah banyak melakukan pekerjaan yang tentunya sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat khususnya di wilayah Kepulauan. “Kita harus bekerja lebih keras lagi sehingga berbagai tuntutan masyarakat bisa terealisasi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Karel Albert mengatakan salah satu program Badan Kerjasama ini yakni memantapkan Rancangan Udang Undang (RUU) Daerah Kepulauan untuk diajukan menjadi UU lewat pembahasan DPR RI. Pertemuan digelar untuk memerdalam serta memerjelas konteks RUU Daerah Kepulauan. “Harapannya RUU ini bisa memberi dampak untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat di daerah kepulauan,” katanya.
Menurutnya, pentingnya ditetapkan RUU Daerah Kepulauan ini karena daerah kepulauan memiliki berbagai karakteristik. Diantaranya luas wilayah laut lebih besar dari darat, penduduk relatif sedikit dan persebarannya tidak merata. Selain itu, masyarakat terpisah menurut teritorial pulau serta ketersediaan sumber daya alam yang beragam.
“Karakteristik lainnya adalah dinamika ekonomi terbatas dan berskala kecil, rentan terhadap perubahan serta hampir semua provinsi kepulauan berada pada wilayah perbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar,” imbuhnya.
Semoga dengan terbentuknya kerja sama provinsi kepulauan,akan menjadi wadah strategis bagi wilayah kepulauan untuk mendapatkan perlakuan,mengingat daerah kepulauan tdk sedikit memberi kontribusi positif buat negara ini,baik itu dari segi perikanan,kelautan dan sektor2 lainnya yg merupakan satu kesatuan yg tdk terpisahkan dari provinsi lain yg ada diindonesia,semoga BKS ini mendapat legalitas hukum sehingga mampu berbuat yg terbaik dan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat yg mendiami wilaya pesisir kepulauan INA