BATAM- Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke kota Batam. Selasa (18/09) Tim I Komite IV yang dipimpin oleh Drs. H. Zulbahri M, M.Pd diterima langsung oleh Wakil Walikota Batam, Rudi, SE, MM di ruang presentasi kantor Walikota Batam. Komite IV yang membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan serta koperasi dan UKM tersebut selain ditugasi untuk melakukan monitoring di Provinsi Kepulauan Riau juga Jawa Timur, dan Papua. Di Kota Batam, Komite IV melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, transportasi, serta kelautan dan perikanan.
Zulbahri dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, penggunaan anggaran keuangan negara harus dikelola dengan mengetengahkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Dan juga harus sesuai dengan pokok aturan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan UU di bidang keuangan negara. Selain itu, dalam kunjungan kerja ini Komite IV juga meminta masukan dari Pemerintah daerah mengenai pengelolaan dana-dana yang ditransfer ke daerah. ”Komite IV sebagai alat kelengkapan DPD RI wajib melakukan pengawasan terkait beberapa hal, antara lain penyerapan APBN, sumber penerimaan daerah serta pendapatan asli daerah” jelasnya.
Lebih lanjut Zulbahri mengatakan bahwa hasil dari kegiatan pengawasan tersebut akan dijadikan masukan untuk penyusunan pertimbangan APBN serta sebagai materi untuk melakukan rapat kerja dengan para mentri.
Sementara itu Wawako dalam paparannya mengatakan, keberadaan DPD RI sangat berbeda dengan DPR RI, dimana DPD RI merupakan mitra kerja pemerintah daerah dan berfungsi sebagai penyampai aspirasi pemerintah daerah. Karena DPD harus bekerja sama dengan Pemerintah daerah sehingga sinergitas kerjanya tetap terjaga dan hasil kunjungan kerja dari DPD RI ini, akan dijadikan bahan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan APBN
Wawako juga memaparkan sejumlah hasil pembangunan di berbagai sektor. Diantaranya, infrastruktur, keuangan daerah, pendapatan daerah yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Batam, serta beberapa kendala yang dihadapi terkait penguasaan lahan oleh BP Kawasan.
(crew_humas/hw)
