BATAM- Bertempat di Ballroom Hotel Planet Holiday Hotel Batam, Selasa (22/3) Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto melantik 53 pengurus Kadin Provinsi Kepulauan Riau untuk masa bakti 2010-2015. Ke-53 pengurus Kadin Kepri yang baru tersebut antara lain Ketua umum, Johannes Kennedy, Ketua Dewan Penasehat, Dr. HM. Suryo Respationo SH, MH dan Ketua Dewan Pertimbangan, Dipl. Ibnu P. Arif. Selain itu, 15 Wakil Ketua Umum yang membawahi beberapa komite.
Antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan, H. Mhd. Alfan Suheiri SE Ak, yang membawahi 4 komite, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Promosi, Jadi Raja Gukguk, SE yang membawahi 4 komite, Wakil Ketua Umum Bidang Pertambangan dan Kelistrikan, Tarsisius Cintarso yang membawahi 4 komite, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Mediasi, Ampuan situmeang SH MH, Wakil Ketua Umum BidangKelautan, Agribisnis, Kelautan dan Kehutanan, Jefri Sudianto yang membawahi 4 Komite, Wakil Ketua Umum Bidang Tenaga Kerja dan Pendidikan, Junaidi yang juga membawahi 4 Komite dan Wakil Ketua Umum Bidang Industri Galangan Kapal dan Fabrikasi yang membawahi 3 komite.
Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata, Kadek Sutraini membawahi 4 komite, Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Lingkungan Hidup, Ir Mulia Pamadi MM, M.Hum yang membawahi 3 komite, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi, Ir. Berry Bachtiar S.Sos yang membawahi 2 komite, Wakil Ketua Umum Bidang Migas dan Petrokimia, Chandra Gazali yang membawahi 3 komite, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian, Achmad Ma’ruf Maulana yang membawahi 2 komite, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keuangan, Paulus Ahmad Tantoso yang membawahi 5 komite dan Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Infrastruktur, Ir. Endra Mayendra, MSi yang membawahi 3 komite serta terakhir Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi, UMKM dan Industri Kreatif, Sukriadi SE yang membawahi 4 komite.
Acara pelantikan pengurus Kadin Provinsi Kepri tersebut sekaligus Refreshment Free Trade Zone (FTZ) bagi kawasan Batam-Bintan-Karimun. Karenanya, sebagai penyegaran, dalam acara tersebut di gelar pula diskusi dengan narasumber Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Ketua Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dan Gubernur Kepri, HM Muhammad Sani serta moderator, Sekretaris Dewan Kehormatan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.
FTZ yang di berlakukan di kawasan Batam, Bintan dan Karimun sejak 1 April 2009 dan di launching pada Mei 2010, dalam prakteknya masih di jumpai berbagai hambatan. Antara lain masalah kepabenan dan saling tumpang tindihnya regulasi dalam pelaksanaannya.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan bahwa PP Nomor 02 Tahun 2009 tersebut, secepatnya akan di revisi. ”Revisi ini akan di selesaikan dengan cepat, karena saya ingin BBK menjadi kawasan terdepan dalam pertumbuhan investasi di Kepri dan di Indonesia pada umumnya. Hal ini akan terus dibahas bersama Menko,” jelasnya.
Hidayat juga memaparkan beberapa poin yang akan di revisi pada PP tersebut, antara lain : Pembatasan pelabuhan arus masuk barang, penghapusan maneuver list untuk industry, Penghapusan pajak berganda di bidang telekomunikasi dan Industri dan pengecualian terhadap arus masuk barang ke kawasan BBK yang berhubungan dengan industri.
Usai pelantikan pengurus Kadin, dilakukan pula penandatangan nota kesepahaman antara Kadin Provinsi dengan BP Kawasan tentang potensi investasi daerah. MoU ditandantangai langsung oleh Johannes Kenedy dan Ketua BP Kawasan, Mustofa Wijaya. Selain itu Kadin Provinsi juga bekerjasama dan menandatangai nota kesepahaman dengan BI tentang pertukaran data informasi dan program keuangan perbankan di Provinsi Kepri, MoU di teken langsung oleh Deputi Moneter BI, Uzersyah. Kerjasama dengan perguruan tinggi di Batam yaitu UIB dan Politeknik dalam peningkatan usaha di bidang pendidikan, penelitian dan pengabidan masyarakat. MoU ditandatangani oleh Rektor UIB Handoko Kerjantoro dan Direktur PoliteknikNegeri Batam, Priyono Eko Santoso.
(crew_humas/hw)
