BATAM – Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan menuntut dikembangkannya model dan kreasi penerapan budaya kerja bagi jajaran aparatur negara, sehingga bisa mengubah pola pikir (mind set) mereka, dan pada gilirannya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi tersebut Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdako Batam mengadakan Workshop Pengembangan Budaya Kerja Aparatur, Kamis (3/6) di lantai 4 kantor Walikota Batam.
Asisten Administrasi Umum Maaz Ismail dalam sambutannya dan sekaligus membuka workshop tersebut mengatakan bahwa mengubah mind set dan culture set (budaya kerja) adalah penting, karena lembaga birokrasi adalah suat bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur. Dimana struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan. Sedangkan kultur mengandung nilai-nilai dari sistem dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya. Maaz berharap setelah workshop tersebut para peserta dapat mendedikasikan dirinya untuk mendinamisir pengembangan budaya kerja di instansi masing-masing.
Sementara Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana, Amzakar selaku panitia mengatakan bahwa tujuan dari workshop tersebut adalah memperbaiki sikap dan perilaku birokrasi dalam mewujudkan clean government dan good governance. Dimana clean goverment dan good governance tidak akan berhasil tanpa disertai dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Workshop diikuti oleh kurang lebih 50 orang yang terdiri dari kepala dinas, badan, kantor, bagian dan camat se-Kota Batam.
Amzakar menambahkan para peserta workshop tersebut langsung diminta membuat rencana kerja sesuai dengan materi yang telah diberikan. Workshop itu sendiri merupakan kerjasama Pemerintah Kota Batam dan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatu Dra. Dini Saraswati, MAP dalam kesempatan tersebut sebagai pembicara dengan materi pengembangan budaya kerja aparatur negara.
Alur kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI menurut Dini mulai dari reformasi birokrasi sehingga tercapai good governance dan clean goverment dengan pengembangan budaya kerja aparatur negara melalui penerapan prinsip transparansi, kepastian hukum, partisipasi dan akuntabilitas dengan terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Dini mengatakan sasaran workshop adalah meningkatkan kinerja aparatur negara pada akhirnya dapat memperbaiki citra aparatur negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Selain sikap dan cara kerja berdasarkan nilai-nilai, budaya kerja dapat dibangun melalui perubahan pola pikir, diataranya pertama, dari sikap penguasa menjadi sikap pelayan kepada masyarakat. Kedua dari berpikir mempunyai wewenang menjadi berpikir mempunyai peranan. Ketiga dari berpikir telah menghasilkan kinerja output menjadi apa kinerja outcome (manfaat) dari kinerja output yang telah dicapai. Keempat dari berpikir hanya berkaitan di dalam organisasi menjadi sekaligus di dalam dan di luar organisasi. Dan terakhir dari berpikir telah memegang jabatan menjadi apakah amanah sebagai pemegang jabatan telah dilaksanakan”, tutup Dini.
(*humas_crew/nn)
saya setuju dari berpikir telah menghasilkan kinerja output menjadi apa kinerja outcome (manfaat) dari kinerja output yang telah dicapai. yang natinya berpikir hanya berkaitan di dalam organisasi menjadi sekaligus di dalam dan di luar organisasi. Dan pola pikir pejabat harusnya beroabah dari berpikir telah memegang jabatan menjadi apakah amanah sebagai pemegang jabatan telah dilaksanakan”, saya minta bantuan conto perda teentang Good Governance.