Sempurnakan Pengabdian dan Terus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Batam

Tepat pada tanggal 1 Maret 2010, masa kepemimpinan Drs H. Ahmad Dahlan sebagai Walikota Batam dan Ir H. Ria Saptarika sebagai Wakil Walikota Batam, genap terhitung empat tahun. Pada tahun ke empat kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Batam yang dipilih langsung oleh masyarakat Batam, telah menyiapkan beberapa kebijakan umum. Tentunya kebijakan umum ini menyangkut pelaksanaan tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik, peningkatan disiplin dan pada tahun ke empat ini pasangan Dahlan-Ria memproklamirkan sebagai tahun peningkatan kinerja. Tentunya pencapaian tersebut mengacu pada Visi Kota Batam yaitu terwujudnya Batam menuju bandar dunia yang madani dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Diusia kepemimpinan empat tahun ini, yang menjadi tema adalah “Sempurnakan Pengabdian dan Terus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Batam”.

Visi kota yang begitu mulia ini, pada penjabarannya terkandung niat dan upaya untuk mengembangkan Kota Batam sebagai kota pusat kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dan alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global.  Cita-cita besar ini terwujud dengan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Batam, baik mereka yang bermukim di wilayah hinterland (pesisir)  maupun kawasan mainland (perkotaan).

Adapun Misi Kota Batam dalam mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional antara lain, Mengembangkan Kota Batam sebagai Kota pusat kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dan alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam suatu sistem tata ruang terpadu yang didukung oleh infrastruktur, sistem transportasi, sistem Teknologi Informasi (IT) dan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan dan pembinaan  usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan investasi yang didukung oleh iklim / situasi usaha yang kondusif berlandaskan supremasi hukum. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyakat serta pembinaan kepemudaan  dan olahraga Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya Melayu dan budaya daerah serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berbudi pekerti serta Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Diawali Dengan Perencanaan Pembangunan Prospektif

Sesuai Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2006-2011, dibidang pemerintahan, pasangan Wali kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, pada masa kepemimpinan 5 (lima) tahun kedepan, sesuai karakteristik wilayah bertekad untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, dengan fokus  rencana program untuk pelaksanaan bidang pemerintahan. Letak Batam yang sangat strategis, Batam dikembangkan menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Melalui kebijakan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia menjadikan pulau ini semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dan dunia Internasional untuk dijadikan sebagai kota destinasi investasi, konvensi maupun pariwisata serta bursa tenaga kerja. Adapun jumlah perusahaan yang terdata saat ini di Kota Batam berjumlah 3.648 perusahaan.

Sementara itu indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Batam dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 IPM Kota Batam 76,5 persen, tahun 2006 menjadi 76,7 persen, tahun 2007 meningkat menjadi 76,82 persen dan pada tahun 2008 IPM Kota Batam 77,28 persen. Sementara itu PDRB Kota Batam dari 25.903.009,15 ditahun 2005 meningkat menjadi 38.264.217,84. Yang tak kalam membanggakan bagi Batam adalah pertumbuhan ekonomi Batan yang mencapai 7,18 persen, diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan tingkat inflasi Kota Batam pada tahun 2009 1,98 persen dan secara nasional inflasi 2,28 persen.

Jika melihat dari data rekapitulasi penerbitan akta catatan sipil se Kota Batam, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tahun 2008 telah menerbitkan 44.593 akta. Hingga September 2009, Disduk telah menerbitkan akta sebanyak 18.772 akta catatan sipil. Bahkan untuk pengurusan akta kelahiran, pemohon yang ingin mengurus akta kelahiran tidak perlu melalui proses pengadilan hingga tahun 2010 mendatang. Ketentuan ini berdasarkan Perwako Nomor 20 Tahun 2009.

Seiring waktu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus melakukan perbaikan-perbaikan menyangkut pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang baik. Yakni dengan terwujudnya efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Terlaksananya musyawarah pembangunan dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, terlaksananya pembinaan dan pemantapan penyusunan perencanaan pembangunan, terlaksananya monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta terlaksananya rapat koordinasi antara Pemko-DPRD dan Otorita Batam. Kemudian terwujudnya penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur antara lain tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran serta mobilitas Pemerintah Kota Batam, tersedianya tenaga aparatur serta terlaksananya pengawasan aparatur, terlaksananya pendidikan formal dan structural bagi aparatur Pemerintahan Kota Batam, serta terlaksananya pembinaan disiplin pegawai.

Peningkatan Kinerja dengan Dukungan Teknology Informasi (IT)

Untuk memberikan pelayanan prima Pemko Batam meningkatkan system i-government Kota Batam. Tentunya dengan tersedianya system online pelayanan, tersedianya data statistik dan database daerah, terlaksananya survey, kajian/penelitian, tersedianya peraturan daerah, terlaksananya sosialisasi pemberian akta catatan sipil gratis dan pencatatan pernikahan sipil, serta terlaksananya pengendalian kependudukan. Selain itu untuk mewujudkan akuntabilitas dan kinerja legislative melalui pendayagunaan tugas dan fungsi DPRD serta penyelenggaraan workshop dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, antara lain ; peningkatan penerimaan daerah yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, PBB, BPHTB, dan PPH, terlaksananya dan tersedianya system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Adapun yang menjadi program kerja pasangan Wako-Wawako dimulai dengan memberikan pelayanan dasar, mempermudah penerbitan KTP, KK dan Akte Kelahiran pelayanan berobat gratis di Puskesmas. Untuk perpanjangan KTP, Pemko Batam tidak mengenakan biaya. Penerbitan KTP yang semula KTP Kuning, perlahan-lahan beralih mengikuti program nasional yakni KTP dengan sistem administrasi kependudukan (SIAK). Tujuan SIAK ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Batam. Untuk mempermudah masyarakat mengecek proses pembuatan KTP mau pun KK, Pemko Batam telah membuka layanan SMS, disamping itu masyarakat juga bisa melakukan akses melalui website yang telah disediakan. Pemko Batam juga telah menerapkan Batam Digital Island dan ini diwujudkan dengan memberikan akses penyediaan hot spot seperti di Dataran Engku Putri dan hot spot di Taman Makam Pahlawan Bulan Gebang yang belum lama ini diresmikan oleh Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika.

Akibatnya, pertumbuhan penduduk arus imigrasi ke pulau berbentuk kalajengking ini yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan mencapai 6 persen setiap tahunnya. Melihat data di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di Kota Batam, jumlah penduduk pada tahun 2002 berjumlah 549,951 jiwa, tahun 2003 penduduk Batam sebanyak 562,661 jiwa, tahun 2004 berjumlah 591,253 jiwa, tahun 2005 penduduk Batam mencapai 685,687 jiwa. Kemudian pada tahun 2006 jumlah penduduk Batam 713,960 jiwa, tahun 2007 berjumlah 724,315 jiwa, tahun 2008 penduduk Batam berjumlah 899,944 jiwa dan pada tahun 2009 jumlah penduduk Batam sudah mencapai 988.555 jiwa. Per Januari tahun 2010, jumlah penduduk Batam 975.774 jiwa.

Pembiayaan Pembangunan Dengan Dukungan Sumber Pendapatan Potensial

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari tahun ke tahun, APBD Kota Batam terus mengalami peningkatan. Tentunya, anggaran yang terdapat dalam APBD Kota Batam selain dialokasikan untuk belanja pegawai, juga untuk belanja publik. Di tahun 2006, APBD Kota Batam sebesar Rp 474.492.600.364. Terjadi peningkatan pada tahun 2007, APBD Kota Batam tahun itu sebesar Rp880 miliar. Setelah mengalami perubahan APBD Kota Batam tahun 2008 menjadi Rp883 miliar yang semula Rp713.797.739.570. Ditahun 2009, Batam mencatat rekor APBD terbesar sekabupaten/kota di Provinsi Kepri yakni mencapai Rp1.204 triliun. Meningkatkan APBD, Pemko terus menggenjot pendapatan dengan menggali potensi-potensi pendapatan. Pada Tahun 2010 APBD Kota Batam mencapai Rp1,315 triliun. Tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam menurut lapangan usaha 7,42 persen. Dalam tiga tahun terakhir, hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. Leading sektor perekonomian Kota Batam adalah sektor industri, sektor perdagangan, sektor keuangan dan jasa perusahaan. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor angkutan dan komunikasi yaitu sebesar 22,74 persen. Sementara tingkat inflasi Kota Batam di Bulan September di tahun 2009 sebesar 3,19 persen. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kota Batam 8,39 persen.

Meningkatkan APBD tentunya Pemko Batam harus bekerja keras untuk menggali potensi pendapatan. Hasilnya dari tahun ke tahun sumber pendapatan APBD Kota Batam mengalami peningkatan yakni mencapai 728,32 persen dibandingkan sumber pendapatan di tahun 2008 hanya 553,17 persen. Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2009 jumlah dana perimbangan yang diterima Pemko Batam sebesar Rp728.329.440.247,43. Nilai ini jauh mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan dana perimbangan yang diterima Pemko Batam pada tahun 2008 sebesar Rp553.174.348.711,86.

Wujudkan Rumah Murah, Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pendidikan

Sebagai kota industri, Pemko Batam terus memberikan kemudahan kepada pekerja dengan membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Pengembangan Rusunawa di Batam dikembangkan dibeberapa kawasan industri di Muka Kuning, Tanjung Uncang, Sekupang, Batu Ampar, Batam Centre dan Kabil.  Pemko Batam, menargetkan 756 twin tower rumah susun yang akan dibangun. Saat ini Rusunawa yang sudah terbangun berjumlah 31 twin blok yang disediakan bagi pekerja dan masyarakat menengah ke bawah. Hingga tahun 2011 mendatang, pembangunan rumah susun sederhana sewa atau milik ditargetkan sebanyak 66 twin blok. Secara rinci, pada tahun 2009 telah dibangun 12 twin blok, tahun 2010 akan dibangun 11 twin blok dan pada tahun 2011 akan dibangun sebanyak 12 twin blok. Pembangunan rumah susun ini tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemko Batam. Tapi melibatkan Departemen Pekerjaan Umum, Kementrian Perumahan Rakyat dan Otorita Batam. Harga sewa setiap unit bervariasi yakni Rp240 ribu perbulan untuk lantai satu dan Rp195 ribu perbulan untuk lantai lima.

Selama empat tahun kepemimpinannya, pasangan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan dan Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika ini terus senantiasa  memperhatikan pembangunan infrastruktur di Kota Batam. Yang menjadi prioritas utama mereka adalah meningkatkan sarana prasarana terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya kegiatan peningkatan sarana dan prasaran itu mengacu pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari 11 program RPJMD tersebut, diantaranya yakni pengendalian banjir, pembangunan jalan, jembatan/pelantar, peningkatan jalan, jembatan/pelantar, pemeliharaan jalan dan jembatan/ pelantar, perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan/pelantar. Selain itu, juga untuk pengelolaan dan peningkatan utilitas perkotaan, pengembangan infrastruktur  Wilayah Hinterland serta pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintah. Adapun panjang jalan arteri 260,90 Km, panjang jalan kolektor 138,05 Km dan panjang jalan lokal 688,83 meter.

Infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan adalah pembangunan jalan protokol di Kota Batam yang belum diterangi lampu jalan, mulai tahun 2008, sebanyak 5.500 titik tiang lampu Penerangan Jalan Umum dibangun guna menerangi semua pelosok jalan di Batam. Walikota telah menargetkan pada akhir tahun 2009, Batam menjadi terang benderang. Selain penerangan jalan di Batam, dalam tiga tahun terakhir, Pemko Batam juga fokus melakukan perbaikan drainase guna mengatasi banjir. Persoalan banjir memang menjadi Pekerjaan Rumah yang belum tuntas, tetapi secara perlahan, angka titik banjir sudah mulai sedikit berkurang dibandingkan tiga atau empat tahun silam. Hal itu terasa bila saat hujan banjir tak lagi menggenangi Simpang Jam atau Muka Kuning. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 total peningkatan jalan mencapai 63,867.00 meter. Sementara pembangunan jalan yang dilakukan Pemko sejak tahun 2006 hingga tahun 2009 sudah mencapai 9,100.00 meter yang tersebar pada jalan-jalan yang terdapat di wilayah I dan wilayah II di Kota Batam.

Untuk PJU yang telah eksis, dilakukan pemeliharaan terhadap 3.472 titik serta rehabilitasi jaringan PJU dengan volume 4.000 meter. Antisipasi banjir, pada tahun 2009, melalui Dinas Pekerjaan Umum dilakukan pekerjaan pembangunan drainase di delapan titik. Batam sebagai kota industri, tentu harus menyediakan infrastruktur yang baik agar setiap investor mau melirik Batam sebagai tempat berinvestasi. Karena itu lah maka tahun 2009, Pemko melakukan kegiatan peningkatan jalan di wilayah I yang dipusatkan di empat lokasi. Peningkatan jalan di wilayah II yang dikerjakan di tiga titik, peningkatan jalan wilayah III di delapan titik, peningkatan jalan wilayah IV  yang di lakukan di Jalan Mangsang Tanjung Piayu sepanjang 2.000 meter. Dan peningkatan jalan wilayah V dan VI yang dipusatkan di enam lokasi. Tentunya peningkatan jalan ini dilaksanakan oleh Pemko setelah melalui Musrenbang yang dilakukan oleh Pemko Batam bersama dengan DPRD Batam.

Pada tahun 2010 direncanakan pembangunan jalan Kota Batam yakni pembangunan jalan akses Patam Lestari sepanjang 900 meter, pembangunan jalan Eden Park menuju Kantor Lurah Taman Baloi Tahap I sepanjang 1000 meter dan pembangunan pedestrian Rusunawa Muka Kuning-Simpang Batamindo sepanjang 1.700 meter. Untuk pemeliharaan rutin jalan Kota Batam yakni sepanjang 4.688 meter pada tahun 2010. Peningkatan jalan di 36 titik yang tersebar di jalan wilayah I, II, III, IV, V dan VI di Kota Batam. Sementara untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi limbah dipusatkan di enam lokasi di kawasan hinterland. Pembangunan sanitasi dan rehabilitasi sumur dangkal ini dilakukan di Kelurahan Temoyong, Kelurahan Batu Legong, Kelurahan Kasu, Kelurahan Pantai Gelam, Kelurahan Karas dan Kelurahan Pulau Terong. Mengantisipasi banjir di Kota Batam, pada tahun 2010 melalui Dinas PU dilakukan pemeliharaan rutin drainase sepanjang 54,420 meter. Kemudian pembangunan drainase di Wilayah I dan II Kota Batam di empat lokasi.

Menciptakan SDM yang handal untuk berkompetisi membangun Batam, Pemko Batam mendukung dengan terus menambah sarana pendidikan, mulai dari tingkat TK/RA, SD, SMP/MTS, SMA/SMK dan MA. Total keseluruhan sekolah negeri maupun swasta di Kota Batam mulai dari TK, SD hingga SMA berjumlah 798 unit dengan jumlah siswa sebanyak 144.776 orang. Jumlah guru sebanyak 8.200 orang yang terdiri dari 2.356 guru negeri dan 5.844 orang guru swasta. Pada tahun 2010 untuk pelaksanaan UASBN, jumlah sekolah yang akan melaksanakan sebanyak 201 sekolah. Dengan jumlah siswa sebanyak 10.478 yang terdiri dari laki-laki berjumlah 5.140 orang dan perempuan sebanyak 5.338. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Kota Batam mengingat masih terbatasnya daya tampung siswa terutama pada sekolah menengah negeri sehingga dapat diatasi secara bertahap. Pada tahun 2009 lalu, Dinas Pendidikan Kota Batam telah membangun lima unit sekolah baru yang terdiri dari empat unit sekolah menengah pertama dan satu unit sekolah dasar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahun ajaran baru terjadi kekurangan daya tampung anak usia sekolah. Ini disebabkan karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pada tahun 2009, melalui Dinas Pendidikan Kota Batam dibangun sembilan unit sekolah baru dan pembangunan 48 unit ruang kelas baru. Untuk kelanjutan pembangunan unit sekolah ditahun 2010, maka pada tahun 2009, Dinas Pendidikan juga melakukan kegiatan pematangan lahan di sebelas titik.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Batam juga memberikan subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan (SBPP) dan beasiswa bakat prestasi setiap tahunnya. Di tahun 2009, melalui Dinas Pendidikan Kota Batam SBPP dan beasiswa bakat prestasi diberikan kepada 14.613 anak. Yang terdiri dari pelajar SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK di Hinterland dan Kota Batam. Sesuai arahan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, bahwa tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan. Sebagai kepada daerah, Dahlan tidak ingin ada kejomblangan dibidang pendidikan antara anak hinterland dan mainland. Untuk itu mulai tahun 2009, Pemko menganggarkan dana untuk subsidi transportasi bagi anak-anak hinterland. Wujud dari keberhasilan Pemko Batam sukses dalam pendidikan dasar 9 tahun dibuktikan dengan diterima penghargaan Widya Krama oleh Wali Kota Batam beberapa tahun lalu.

Mengingat letak geografis yang sebagian besar terdiri dari gugusan pulau dan agar tidak ada keterisolasiran, Pemko Batam juga menganggarkan dana untuk biaya transportasi laut siswa di hinterland. Biaya transportasi laut ini diberikan kepada pelajar di Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang. Biaya transportasi ini diberikan kepada pelajar SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK nilainya beragam. Di Kecamatan Belakang Padang, jumlah pelajar yang menerima biaya transportasi dari SD hingga SMA berjumlah 392 orang. Di Kecamatan Bulang berjumlah 512 anak dan di Kecamatan Galang berjumlah 316 anak. Dengan demikian total keseluruhan pelajar hinterland yang menerima biaya transportasi laut berjumlah 1.220 anak.

Solusi lain yakni dengan membangun asrama putra dan putri bagi siswa hinterland. Sampai saat ini Dinas Pendidikan Kota Batam telah membangun enam unit asrama yang sebagian besar terletak di daerah hinterland. Belum lama ini, Walikota Batam telah meresmikan dua unit asrama putra dan putrid yakni asrama di Pulau Buluh dan di SMK I Batam. Anak-anak yang tinggal di asrama tidak dikenakan biaya. Pemko menganggarkan dana untuk makan bagi anak-anak yang menetap di asrama putra dan putri tersebut. Bagi anak hinterland yang telah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA, sejak tahun 2008 lalu, Pemko telah memberikan beasiswa untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Ini bertujuan agar anak hinterland tak lagi tertinggal seperti sepuluh tahun lalu. Sudah banyak anak-anak nelayan yang semula orang tuanya putus asa, kembali bersemangat untuk mendidik anak-anaknya agar tidak melaut seperti kehidupan mereka.

Pada tahun 2008, Pemko Batam memberi beasiswa kepada anak hinterland untuk melanjutkan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Sebanyak 30 orang mahasiswa yang disekolahkan di UNRIKA, 15 orang di UMRAH dan 9 orang melanjutkan pendidikan di STP. Sementara mereka yang melanjutkan ke S2 di UTM berjumlah empat orang. Total jumlah anak hinterland yang diberi beasiswa oleh Pemko pada tahun 2008 berjumlah 58 orang dengan jumlah peserta yang ikut seleksi 118 orang. Kemudian pada tahun 2009, anak hinterland yang diberi Di  tahun 2009, Pemko mengembangkan kerjasama dengan UNIBA. Jumlah anak hinterland yang kuliah di UNIBA sebanyak 13 orang, UNRIKA 26 orang, UMRAH dua orang dan di STP berjumlah 7 orang. Tidak hanya kualitas pendidikan dikalangan pelajar yang terus ditingkatkan, Pemko juga terus meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan beasiswa untuk para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disamping itu baik guru swasta maupun negeri mengikuti sertifikasi dan diklat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Batam. Dalam delapan tahun terakhir ini, sektor pendidikan menjadi fokus perhatian.

Dibidang kesehatan, pasangan ini telah menerapkan program pengobatan gratis di Puskesmas. Saat ini sarana kesehatan yang dibangun oleh pemerintah terdiri dari dua unit rumah sakit (RS), 13 unit Puskesmas, 49 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 37 unit Polindes, 7 unit Poskesdes, Puskesmas Keliling Darat dan laut masing-masing 16 dan 19 unit dan Posyandu sebanyak 294 unit. Sementara rumah sakit swasta terdiri dari 72 unit, 180 balai pengobatan dan 67 unit rumah bersalin. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Batam, Pemko Batam bertekad meningkatkan status RSUD dari Tipe D menjadi Tipe C. Peningkatan status ini ditandai dengan telah dilakukannya peletakan baru pertama oleh Wako yang disaksikan oleh Wawako sebagai tanda dimulainya pembangunan RSUD Tiipe C.

Secara keseluruhan total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pengembangan fasilitas RSUD tersebut sebesar Rp Rp84.510.640.000. Pada tahun 2009 lalu, dana yang dianggarkan untuk pembangunan RSUD Type C sebesar Rp14.799.430. Rumah sakit ini dibangun di lahan seluas 3,88 hektar yang terletak di depan Pasar Aviari, Batu Aji. Luas bangunan rumah sakit ini sendiri mencapai 12.490 m2. Pembangunan Rumah Sakit ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya dengan jangka waktu selama 360 hari kalender kerja.

Bangunan RSUD Type C ini terdiri tiga blok yakni gedung administrasi dengan ketinggian dua lantai, gedung rawat inap dengan ketinggian empat lantai, gedung UGD ketinggian dua lantai dan satu unit masjid seluas 130 m2 dengan Fasilitas rawat inap yakni 240 tempat tidur. Pada tahun 2009 ini, dana yang dianggarkan untuk pembangunan. Dibangunnya RSUD ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Batam. Terlebih yang menjadi sasaran dari RSUD adalah masyarakat menengah ke bawah. Melengkapi peralatan kedokteran sesuai standar rumah sakit tipe C, dengan rencana pengadaan sesuai skala prioritas dari tahun 2007-2011 Peralatan yang akan dilengkapi secara bertahap adalah, Penambahan tempat tidur (TT) lengkap 46-70 di RSUD lama di Batu Aji menjadi 240 TT, yang terdiri TT untuk kelas II, Kelas II, Kelas I dan Kelas Utama dengan komposisi tempat tidur sesuai standar Depkes.

Penambahan dan Pengembangan fasilitas unit gawat darurat menjadi instalasi gawat darurat yang dilengkapi kamar operasi emergency minor dan mayor. Penambahan dan Pengembangan Instalasi Rawat Jalan dengan membuka layanan poliklinik THT, Poliklinik Jiwa, Poliklinik Syaraf dan Rehabilitasi Medik. Penambahan dan Pengembangan Instalasi ICU/ICCU.NICU/PICU dan fasilitas HCU berkapasitas 4 tempat tidur, 2 tempat tidur HCU, sesuai standar Depkes. Penambahan dan pengembangan Unit Radiologi menjadi instalasi Radiologi sekaligus dilengkapi  dengan peralatan USG 4 Dimensi dan CT-Scan. Penambahan dan pengembangan unit laboratorium menjadi instalasi laboratorium terdiri dari divisi patologi klinik dan patologi anatomi. Penambahan dan pengembangan unit loundry menjadi instalasi sterilisasi central. Penambahan dan pengembangan unit gizi menjadi instalasi gizi. Penambahan dan pengembangan unit farmasi menjadi instalasi farmasi. Dengan adanya RSUD ini, diharapkan dapat melayani pasien baik perorangan maupun rujukan dari Puskesmas.

Selain itu bagi masyarakat tidak mampu pemerintah juga memberikan pelayanan Jamkesmas. Bahkan Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan telah melakukan verifikasi data Jamkesmas pada tahun 2009 lalu. Verifikasi data Jamkesmas ini  bertujuan untuk menyiapkan data rumah tangga miskin yang valid di Kota Batam. Baik itu untuk kepentingan nasional maupun kepentingan daerah. Data sekunder yang dimiliki Dinkes, jumlah rumah tangga miskin yang terdata di Dinkes berjumlah 36.207 jiwa.

Beragam Event Dukung Visit Batam 2010

Dibidang kepariwisataan, kendati krisis ekonomi global memiliki dampak, namun pemerintah optimis daerah ini tetap dikunjungi turis asing dan domestik. Berada pada posisi tiga angka kunjungan turis ke Indonesia. Pemko Batam juga telah melounching Visit Batam 2010 untuk mendukung kepariwisataan di Kota Batam. Berbagai event kebudayaan di Batam selalu digelar guna memberi warna terhadap pengembangan sektor kepariwisataan di Batam. Event-event tersebut tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga orang-orang profesional yang bergerak di sektor swasta. Disamping itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan melakukan penataan di sejumlah objek wisata dan melakukan promosi baik di dalam dan luar negeri. Sukses dengan program Visit Batam 2010, tahun 2015 Wali Kota mewacanakan untuk menjadikan Batam sebagai pintu gerbang pariwisata untuk Indonesia Bagian Barat.

Salah satu keistimewaan Batam, kawasan ini terletak di jalur koneksi jaringan telekomunikasi bertaraf internasional. Karena kedekatannya dengan Singapura, Pemerintah Kota menggandeng provider yang bergerak dibidang jasa pelayanan telekomunikasi untuk mewujudkan konsep Batam Digital Island. Penggunaan tekhnologi bagi Batam, tidak lagi sekedar untuk berkomunikasi saja,  tetapi sudah mengarah kepada percepatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non goverment bersifat profit. Hal paling membanggakan bagi Batam adalah kondisi keamanan jauh lebih terjaga, sehingga Batam layak dinilai sebagai kota investasi, kota destinasi dan lainnya. Kehidupan beragama pun, sudah semakin membaik.

Upaya Bersama Yang Membuahkan Penghargaan Bagi Masyarakat Batam

Berbagai prestasi telah berhasil diukir oleh pasangan Walikota Batam Drs H Ahmad Dahlan, dan Wakil Walikota Batam Ir Ria Saprika sejak beliau menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada 1 Maret 2006 hingga empat tahun masa kepemimpinannya. Bagi pasangan ini penghargaan bukanlah target yang ingin dicapai melainkan sasaran antara sebagai motivasi untuk memajukan pembangunan Batam. Pada tahun 2009 lalu, Banyak penghargaan yang telah berhasil diraih. Diawal kepemimpinannya Walikota dinobatkan sebagai kepala daerah yang peduli karang taruna hingga mendapat gelar Datuk Tun Perak pada tahun 2009 lalu. Dan yang paling menggembirakan, pada tahun 2009 itu Batam kembali meraih penghargaan Adipura untuk ke tiga kalinya. Penghargaan Adipura merupakan bukti bahwa Batam merupakan kota yang bersih dan hijau. Sejak awal menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota hingga tahun 2009, telah menerima 13 penghargaan. Tiga penghargaan diantaranya, penghargaan dibidang kebersihan yakni Piala Adipura yang diperoleh sebanyak tiga kali secara berturut-turut setiap tahunnya yakni pada tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009.

Sedangkan 10 penghargaan lagi diantaranya adalah, Kepala Daerah Peduli Karang Taruna yang diberikan pada November 2006 di Palembang, HKSN A ward yang diterima pada Desember 2007 di Medan, Kepala Daerah Peduli Kehutanan pada Agustus 2008, Juara I pada lomba Adi Upaya Puritama 2008 kategori Kota Metropolis pada Oktober 2008 di Bali, Innovative Government A ward  pada Desember 2008 di Jakarta, penghargaan Widyakrama Pendidikan yang diterima Walikota Batam di Sasana Budaya Ganesha Bandung pada 26 Mei 2009. Pada 20 Agustus, Walikota kembali menerima penghargaan Adi Upaya Puritama, penghargaan Pengelola Keuangan Terbaik dari Menteri Keuangan pada 2 November 2009, Penghargaan Tun Perak pada 6 Desember dan penghargaan Leadership Millenium Development Goals (MDGs) Awards 2009.

Diperolehnya penghargaan sebagai Kepala Daerah Peduli Karang Taruna pada November 2006 tersebut, karena Walikota dinilai sebagai anggota masyarakat yang berjasa dibidang pembinaan karang taruna  dan terlibat secara aktif dalam membangun Batam. Bukan hanya itu, pada puncak peringatan HKSN A ward tahun 2007 di Medan, penghargaan yang sama juga diterima Walikota karena  dinilai telah memberikan kontribusi yang besar terhadap penanganan darurat seperti banjir, yang ditangani dengan pembangunan drainase dan gotong royong masal. Penghargaan yang dimotori oleh Departemen Sosial tersebut,  merupakan penghargaan yang kedua diterima oleh Walikota Batam semenjak menjabat. Dan dengan diterimanya penghargaan tersebut semakin memicu Pemerintah Kota Batam untuk terus melakukan terobosan-terobosan baru terutama soal penanganan banjir. Karena saat ini Pemerintah Kota Batam terus menambah titik-titik pembangunan drainase.

Dibidang kebersihan, Pemerintah Kota Batam mencatat sejarah menerima penghargaan Adipura  sebanyak tiga kali.  Penghargaan pertama diterima pada tahun 2007, tahun 2008 dan terakhir penghargaan Adipura diterima oleh Pemerintah Kota Batam pada Juni 2009. Pada penerimaan penghargaan Adipura tahun 2009, Pemko meraih poin 71,08 dari card of poin 71.  Saat memberikan piala Adipura tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan kekagumannya terhadap Batam. Saat pemberian penghargaan tersebut, Presiden berpesan pertama,   daerah harus membuat kebijakan yang pro lingkungan. Kedua, pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam menanamkan budaya peduli lingkungan. Ketiga, membiasakan diri dengan gaya hidup cinta lingkungan, dan keempat, setiap daerah harus mampu memanfaatkan teknologi tepat guna. Penerimaan penghargaan Adipura ini sebetulnya bukanlah tujuan utama dari Pemerintah Kota, Adipura hanya  merupakan tujuan antara saja. Tujuan utamanya yakni menjadikan Batam bersih dan hijau.

Dua bulan setelah diterimanya piala Adipura, Walikota Batam kembali menerima penghargaan  sebagai Kepala Daerah peduli kehutanan. Penghargaan yang diserahkan Menhut, MS Ka’ban itu diterimanya karena dalam beberapa tahun terakhir ini, Batam mulai tidak terlihat gersang lagi. Penghargaan yang diterima pada Agustus 2008 tersebut, penetapannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 281/MENHUT/II/2008 tanggal 15 Agustus 2008. Selain Batam, kota lainnya di tanah air yang mendapat penghargaan serupa yaitu Probolinggo, Tarakan, Kendari, Bitung, dan Jaya Pura. Di Propinsi Kepri yang mendapatkan penghargaan serupa adalah Kabupaten Karimun.

Dengan diterimanya penghargaan ini Walikota mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang telah turut berpartisipasi aktif mendukung setiap kegiatan penghijauan di Batam. Berdasarkan data yang ada di Dinas KP2 Kota Batam, secara terencana dan terukur, gerakan penghijauan di Batam sudah berlangsung sejak tahun 2003. Walikota juga telah mencanangkan Gerakan Batam Menanam Seribu Pohon sekaligus mencanangkan gerakan hutan kota . Diantara kawasan yang telah kita hijaukan yakni Bukit Klara Batam Centre, area buffer zone depan Edukits, dan area buffer zone sepanjang jalan laksamana Bintan, Sungai Panas

Sementara itu, untuk peremajaan kawasan pesisir pantai, Pemko Batam bekerjasama dengan YL Invest Co.Ltd telah menyiapkan lebih kurang 500 hektar wilayah pesisir pantai untuk melestarikan kawasan hutan bakau. Didaerah pesisir Rempang dan Galang (Relang) bekerjasama dengan Loka Budidaya Laut, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Pemerintah Kota mulai gencar melakukan alih profesi masyarakat yang sebagian suka menebang hutan bakau untuk kepentingan usaha dapur arang. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan memperkenalkan sistem budidaya perikanan. Dari segi aturan, Pemerintah Kota bersama DPRD terus berupaya melindungi fungsi tanaman bakau ini dengan melahirkan produk hukum setingkat Perda.
Penghargaan tersebut diterima tepat pukul 10.15 wib, dan penetapannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 281/MENHUT/II/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

Di bidang perumahan, Kota Batam ditetapkan sebagai kota terbaik bagi pengembangan perumahan dan permukiman, khususnya rumah hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Indonesia. Bahkan penghargaan Adi Upaya Puritama ini berhasil diraih Pemerintah Kota Batam dua kali berturut-turut yakni pada tahun 2009. Pada tahun 2008, Kota Batam ditetapkan sebagai juara I pada lomba Adi Upaya Puritama 2008, kategori Kota Metropolis. Lomba ini diselenggarakan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)-RI.

Penyerahan  yang  berlangsung di Bali tersebut, diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari Habitat Sedunia 2008. Penghargaan ini  langsung diserahkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat kepada Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang didampingi Kepala Bappeko Ir Wan Darussalam, Kepala Dinas Tata Kota Ir Gintoyono, Ketua DPD REI Khusus Batam, Mulia Pamadi dan Ketua DPD REI Kepri, Ahmad Mipon. Pada tahun 2009, penghargaan ini diterima oleh Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika.

Lomba Adi Upaya Puritama ini digelar sebagai bentuk rangsangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar bisa lebih serius dan konsisten memperhatikan ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adiupaya Puritama merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil mengelola sektor perumahan dan pemukiman secara baik. Walaupun Batam terkendala makin sempitnya lahan, bukan menjadi penghalang bagi Pemko Batam untuk memberikan perumahan yang layak bagi masyarakatnya serta bekerjasama dengan instansi lainnya dalam penyediaan perumahan dimaksud seperti Departemen PU,  Pemprov Kepri, Otorita Batam, serta Jamsostek.

Penilaian terhadap calon penerima penghargaan Adi Upaya Puritama dilakukan oleh para tim penilai yang terdiri dari unsur Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, REI, APERSI, Perguruan Tinggi, MP3I dan Perumnas. Sebelumnya, Batam meraih nilai tertinggi pengelolaan kawasan perumahan permukiman dibanding dua nominator lain, yaitu Bandung dan Tangerang. Selain itu, Batam juga meraih nominasi ke-2 dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk kategori pengelolaan rusun terbaik dari 10 nominator yang diunggulkan.

Seleksi penetapan calon penerima penghargaan ini cukup ketat. Dewan jurinya saja berjumlah 11 orang, yang terdiri dari unsur pemerintahan di tingkat pusat, pihak dosen di perguruan tinggi, REI, Perumnas, dan juga LSM lainnya. Batam berhasil mewujudkan pemukiman yang sehat, serasi, aman dan teratur khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai nilai agenda habitat, mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan aspek ekonomi. Adi Upaya Puritama sendiri bermakna usaha yang dilakukan dengan sungguh dalam mewujudkan rumah yang utama. Pemerintah Kota Batam selalu berupaya mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang aman, nyaman dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Persyaratan khusus yang dimiliki Batam sebagai penerima penghargaan diantaranya Pemerintah Kota Batam mempunyai kontribusi dalam pengembangan kemitraan dibidang pembangunan perumahan dan pemukiman, mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi, peningkatan kapasitas komunitas perumahan, melakukan penyelenggaraan pembangunan perumahan secara sistemik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pembangunan  Rumah Susun Sewa (Rusunawa), juga akan dibangun Rumah susun sederhana milik (Rusunami) yang juga cukup potensial dalam mengantisipasi permasalahan pemukiman bermasalah di Batam. Pemko Batam, menargetkan 756 twin tower rumah susun yang akan dibangun. Saat ini Rusunawa yang sudah terbangun 48 tower.

Dari 48 twin tower, 36 twin tower yang sudah dihuni dan delapan twin tower telah selesai dibangun yakni empat di Muka Kuning dan empat di Sekupang. Empat twin tower lainnya sudah hampir selesai.
Setiap twin tower terdiri atas 99 unit rumah sewa. Harga sewa setiap unit bervariasi yakni Rp240 ribu perbulan untuk lantai satu dan Rp195 ribu perbulan untuk lantai lima. Real Estate Indonesia (REI) bahkan tengah membangun 33 tein tower dengan konsep pemukiman terpadu di kawasan Batam Centre.

Pada penghujung tahun 2008, lagi-lagi Batam mendapatkan penghargaan. Kali ini yang menyerahkan penghargaan adalah Menteri Dalam Negeri Mardyanto. Mendagri memberikan penghargaan Inovatif Government Award (IGA) 2008 terhadap empat kepala daerah di tanah air, termasuk Walikota Batam, Ahmad Dahlan.  Penyerahan Anugerah IGA 2008 yang bertempat di Departemen Dalam Negeri tersebut diraih Batam,  karena tim IGA menilai, pemerintah dan masyarakatnya berhasil memasarkan dan mempromosikan daerah ini sebagai kota tujuan wisata dan investasi..
Selain Batam, IGA 2008 juga diterima Bupati Karang Anyar, Hj Rina Iriani, Walikota Bontang, Sofyan Hasdan dan Walikota Pangkal Pinang. Ketiganya menang setelah daerahnya dianggap berhasil melakukan pengelolaan pemerintah daerah, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan mengelola serta memberdayakan potensi SDA/SDM. Pointers tertinggi menaikkan citra Batam pada IGA 2008, rupanya dilihat dari keberhasilan Batam menyiapkan Rusunawa bagi korban penggusuran rumah liar, penyediaan tempat usaha bagi PKL, penanganan  banjir, pembangunan jalan, dan pemasangan 5.500 titik lampu jalan. Selain itu, partisipasi dan kesadaran untuk mewujudkan Batam sebagai kota yang bersih, hijau dan teduh, juga dianggap cukup tinggi. Hal itu terbukti dari keberhasilan Batam meraih 2 kali Adipura untuk kategori kota besar terbersih.

Disamping itu, Batam juga dilihat serius dan aktif mempromosikan tahun kunjungan wisata 2010 sebagai sebuah momentum.  Begitu pula pada penyiapan infrastruktur kota guna menunjang program tersebut. Pencanangan konsep Batam Digital Island dianggap langkah konkrit untuk lebih memperkenalkan Batam ke seluruh penjuru dunia.

IGA menganggap Batam berada pada level penilaian yang sempurna. Pada pembangunan sektor pariwisata dan investasi, Pemerintah Daerah dianggap berhasil mensejalankan kepentingan sektor pariwisata dengan kepentingan industri besar. Sektor Pendidikan juga tak kalah dibanding sektor-sektor lainnya.

Mengingat Batam  selalu kontiniu dan berhasil dalam melaksanakan program wajib belajar. Maka Batam, berhasil meraih penghargaan khusus, Widyakrama Pendidikan, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB Bandung, Selasa (26/5) yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan itu saja, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) menilai Batam berhasil mengelola pendidikan dasar dan menengah, sehingga Batam dinilai pantas menerima penghargaan ini.

Salah satu program yang menjadi andalan Dinas Pendidikan Kota Batam, yakni program SIAP online. Ini merupakan sistem pendidikan secara keseluruhan yang dapat diakses melalui internet. Dan  ini merupakan proses awal untuk membangun komitmen bersama, terkait pemberdayaan anak dan guru dalam proses belajar mengajar. Selain itu, peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana. ”Demi terangkatnya kualitas pendidikan di Kota Batam,” katanya, kemarin.

Pemerintah Kota Batam konsen mewujudkan kepeduliannya terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Kualitas diawali dari program pendidikan yang bermutu. Salah satu kebijakannya yakni program pendidikan wajib belajar 9 tahun, yang dicanangkan sejak 1994 lalu. Keberhasilan Batam dalam memperoleh penghargaan tingkat nasional ini, merupakan prestasi sekaligus obat bagi jerih payah dan kerja keras semua pihak selama ini. Selain Batam, ada tiga provinsi dan enam kabupaten/kota yang juga menerima penghargaan Widyakrama. Di antaranya, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pangkajane Kepulauan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

Pemberian penghargaan itu berdasarkan keputusan Mendiknas Nomor 030/ P/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang provinsi yang berprestasi dalam melaksanakan pendidikan dasar dan kabupaten/kota yang berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Masih dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan dalam rangka penerimaan Widyakarma Pendidikan, Walikota Batam Ahmad Dahlan Kamis (28\5) bertempat di lapangan Sulaiman Abdullah menerima Pataka Pendidikan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Pataka pendidikan diberikan kepada Pemerintah Kota Batam, karena dinilai memiliki komitmen tinggi dan prestasi terbaik  terhadap dunia pendidikan. Pataka pendidikan tersebut diserahkan oleh gubernur Kepri Ismeth Abdullah kepada Mendiknas Bambang Sudibyo dan selanjutnya diserahkan kepada Walikota Batam pada acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dalam sambutannya Mendiknas menyampaikan bahwa puncak peringatan ini sangat tepat karena baru saja pada tanggal 26 Mei lalu Gubernur Kepri dan Walikota Batam menerima menghargaan Widyakrama. Ini artinya pendidikan di Kepri sudah meningkat baik dan secara umum pendidikan di Kepri adalah yang terbaik di Sumatera.

Pemerintah pada tahun 2009 ini telah mencanangkan pendidikan gratis bagi wajib belajar 9 tahun. Gratis menurut Pemerintah tidak berarti haram menerima sumbangan bagi pendidikan. Sekolah boleh menerima sumbangan. Beda antara pungutan dan sumbangan kalo pungutan jumlahnya dan waktunya ditentutan. Tetapi sumbangan jumlahnya dan waktunya ditentukan oleh penyumbang.  Karena sukses pendidikan di provinsi kepri sudah saatnya provinsi ini memiliki universitas negeri sendiri, dan saya janji waktunya tidak akan lama lagi ujarnya.

Acara Deklarasi Tuntas Wajib Belajar 9 Tahun dan Pencanangan Program Wajib Belajar 12 Tahun Provinsi Kepri yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nasinal Bambang Sudibyo tersebut sekaligus merupakan puncak peringatan Hardiknas Provinsi Kepri. Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan purna bhakti kepada sejumlag guru yang memasuki masa pensiun, pelepasan mahasiswa beasiswa provinsi Kepri untuk melanjutkan program S1 dan S2 ke UTM Malaysia dan berbagai hadiah lomba dalam rangka Hardiknas.

Yang tak kalah membanggakan bagi Pemko Batam adalah penghargaan pengelola keuangan terbaik yang diterima Wako dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada November 2009. Penghargaan ini diberikan kepada Pemda yang berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik selama tiga tahun terakhir. Kota Batam ditetapkan sebagai salah satu daerah berprestasi dalam pengelolaan anggaran berdasarkan kriteria keuangan, kriteria ekonomi dan kesejahteraan, sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor S-386/MK.7/2009. Pemko Batam menerima penghargaan ini juga dikarenakan ketepatan waktu dalam penetapan APBD murni dan perubahan, ketepatan dalam penyampaian laporan APBD, tertib dalam penyampaian laporan semester atas realisasi APBD kepada pemerintah pusat. Selain itu, tertib dalam penyelenggaraan dan penetapan dana alokasi khusus (DAK), serta opini BPK juga menunjukkan wajar tanpa pengecualian.

Penghargaan ini dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan kinerja satuan kerja pengelolaan keuangan dan seluruh satuan kerja di lingkungan Pemko Batam. Terlebih untuk periode berikutnya, kriteria pemberian penghargaan akan ditingkatkan. Tidak hanya sekedar penetapan APBD yang tepat waktu tapi juga menyangkut kualitas APBD. Serta, proses penyerapannya harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Penyelesaian dan penyerapan APBD secara tepat waktu dibutuhkan agar realisasi belanja dilaksanakan tepat waktu serta kegiatan – kegiatan pelayanan publik bisa segera dilaksanakan.

Bulan Desember 2009, Walikota menerima anugerah Tun Perak Dunia Islam Dunia Melayu (DMDI). Gelar ini diserahkan langsung oleh Presiden DMDI, Datuk Seri Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam yang juga Gubernur Melaka. Penyematan penghargaan tertinggi ini bersempena dengan pelaksanaan Konvensi DMDI ke-10 yang berlangsung di Melaka International Trade Centre (MITC), Malaysia. Bersama Dahlan, tiga tokoh Kepri lainnya juga menerima penghargaan yaitu dosen Umrah, H Abdul Malik, Ketua LAM Kepri, H Abdul Razak, AB dan Direktur Quran Centre, Mahadi Rahman. Tokoh Kepri ini mendapat penghargaan Hang Tuah karena mereka dinilai berjasa dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya serta keagamaan.

Walikota menerima penghargaan ini karena dinilai berkomitmen mengembangkan seni budaya Melayu dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Melayu. Selanjutnya walikota juga dianggap berjasa dalam memajukan kerja sama dengan DMDI yang meliputi bidang sosial, budaya dan pariwisata. DMDI merupakan sebuah wadah kerja sama antara negara-negara Melayu Islam. Mereka adalah, Malaysia, Indonesia, Brunai, Thailand, Srilanka, Singapura, Afrika Selatan, Australia Kamboja dan Cina. Konvensi ini merupakan acara tahunan  telah menjadi pertemuan antar pemimpin-pemimpin Melayu dari seluruh dunia dalam usaha meningkatkan taraf sosial ekonomi  dan budaya Melayu Islam. Pada tahun 2008 lalu, konvensi ke-9 diselenggarakan di Holiday Inn Melaka. Konvensi ini merupakan acara tahunan oleh Kerajaan Negeri Melaka melalui Dunia Melayu Dunia Islam dan merupakan acara pertemuan bagi pemimpin-pemimpin melayu dari seluruh Dunia dalam usaha meningkatkan taraf sosial ekonomi dan budaya umat Melayu Islam.

Kemudian pada tanggal 12 Desember 2009, Walikota menerima anugerah Leadership Millenium Development Goals (MDGs) Awards 2009. Penghargaan ini diserahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra)  HR.Agung Laksono kepada Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. Anugerah ini diberikan sebagai bentuk apresiatif tinggi bagi para pemimpin Pemda yang dipandang mampu mengaktualisaikan komitmen pembangunan millennium dalam bentuk pencapaian program-program aksi berkelanjutan yang searah dengan delapan tujuan pembangunan millennium. MDGs merupakan komitmen pemerintah Indonesia melalui percepatan pembangunan nasional yang mengacu pada target-target MDGs di tahun 2015. Penghargaa ini diterima oleh dua orang Gubernur, delapan orang Walikota dan sepuluh orang Bupati.

Keberhasilan Batam dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi poin yang sangat menentukan bagi penetapan Batam sebagai salah satu penerima award. Tahun 2004 IPM Batam berada pada angka 75,8; 2005 sebesar 76,5, 2006 menjadi 76,7 dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 76,8. Dengan meningkatnya IPM Batam dari tahun ke tahun sehingga menempatkan Batam pada peringkat ke-13 secara Nasional.  Sementara itu pertumbuhan ekonomi Batam rata-rata 7% setiap tahunnya berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.(***)

Tabel Penghargaan

1. Penghargaan Kepala Daerah Peduli Karang Taruna

2. Penghargaan Adipura Tahun 2007

3. Penghargaan Kepala Daerah Peduli Kehutanan 2008

4. Penghargaan Adipura Tahun 2008

5. Penghargaan Adi Upaya Puritama 2008

6. Penghargaan HKSN Award 2008

7. Penghargaan IGA 2008

8. Penghargaan Widyakrama

9. Penghargaan Adipura Tahun 2009

10. Penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik 2009

11. Penghargaan Adi Upaya Puritama 2009

12. Penghargaan MDGS 2009

13. Penghargaan Tun Perak 2009

(***)